Sebanyak 11 Juta Lebih Golput DPRD Akan Dukung Gub/Wagub Terpilih Sesuai Janji Politik

 DPRD Provinsi Jawa Barat siap mendukung kinerja Gubernur/ Wakil Gubernur  Jabar terpilih sesuai dengan janji-janji politik saat kampnye. Namun, Dewan juga tidak segan-segan untuk mengkritisi kebijakan Gubernur yang tidak sesuai dengan visi-misi Gubernur / Wagub terpilih.

“ Kami (DPRD Jabar-red) siap mendukung Gubernur terpilih dalam mewujud visi-misi dalam bentuk program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar. Namun, dewan juga mengkritisi semua kebijakan yang tidak sesuai dengan visi-misi”. Ujar Sekretaris Komisi A DPRD Jabar, H. Sugianto Nangolah, SH, MHum saat ditemui di ruang kerja Komisi A, Senin (4/2/2013).

Dikatakan, pesta demokrasi Jabar sudah selasai, Gubernur/ Wagub terpilih  sudah ditetapkan KPU,  namun sangat disesalkan ternyata pasca Pilgub menyisahkan berbagai persoalan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran KPU dalam  menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada.

Andai saja KPU dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan tentunya proses Pilgub akan berjalan lancar dan tidak akan meninggalkan permasalahan pasca pilgub. Karena  menurut teori, apabila dilakukan dengan cara-cara yang benar maka akan menghasilkan hasil yang baik, tapi sebaliknya apabila dilakukan dengan cara yang tidak benar hasilnya akan buruk.ujarnya.

Jadi hasil pilgub Jabar tidak terlepas dari penilaian public dalam artian kalau sesuai dengan prosedur, maka dapat dikatakan baik dan sukses. Namun banyak fakta yang menunjukan banyak kecurangan, gugatan yang dilakukan masyarakat yang berkaitan dengan proses pilgub ini. “ Ini Fakta yang berbicara”, tegasnya.

Lebih lanjut Sugianto mengatakan, Gubernur/ Wagub terpilih pasangan Ahmad Heryawan- Dedy Mizwar perolehan suara  sebanyak 6,5 juta suara lebih. Namun, ternyata jauh lebih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya yaitu sebesar 11 juta lebih. Sehingga, kedepan legitimasi Gubernur/ Wakil Gubernur terpilih tentunya menjadi masalah tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Persolanan selama masa proses pilgub terungkap mulai dari daftar pemilih, surat suara sampai saat perhitungan dan penetepan selalu mendapat respon negative karena ketidak puasan.

Fenomena ini, tentunya bagi Komisi A DPRD Jabar akan dikaji, agar kedepan Pilgub dapat menghasilkan legitimasi yang benar-benar dapat dukungan mayoritas dari masyarakat.

Kami ( Komisi A-red) sangat menyayangkan KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, sehingga apapun hasilnya tidak terlepas dari proses. Bahkan dari pasangan lain yang merasa dirugikan dan dicurangi akhirnya  mengajukan proses hukum ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya ini tidak perlu terjadi, ujarnya.

 Komisi A yang membidangai Pemerintahan tentunya akan mengkaji hasil Pilgub, agar kedepan angka Golput bisa ditekan. Dan partisipasi  masyarakat untuk menjoblos dapat dapat meningkat segnifikan. Untuk itu, Gubernur/ Wagub terpilih jangan cepat membusungkan dada, tapi wujudkan janji-janji dan buktikan dengan kinerja yang baik untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Jabar dan bukan hanya untuk kelompok/ golongan tertentu saja.

Sugianto juga menyayangkan, biaya yang cukup besar yang diambil dari APBD, ternyata menghasilkan pemimpin yang kurang mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus memberikan contoh tauladan, bukan membodohi masyarakat.

Selain itu, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak  tentunya tidak menjadi beban pemerintah, apalagi dijadikan pasar oleh orang lain (orang asing-red), tapi malah menjadi potensi yang baik untuk membangun Jabar kedepan yang lebih baik.pungkasnya.(Rony)

Kubu Paten Akan Gugat Kecurangan Pilgub Jabar Ke MK

Bandung,- Masal News.  Kubu pasangan calon nomor 5, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki secara resmi menyatakan akan menggugat rekapitulasi perhitungan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat yang hasil keseluruhannya sudah diumumkan Minggu siang ini per kabupaten kota di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar di Jalan Garut. 
Gugatan hasil perhitungan pilgub Jabar itu dinyatakan oleh juru bicara tim sukses Paten, Abdy Yuhana saat melakukan aksi walkout dari rapat pleno KPU beberapa saat lalu. Menurut Abdy, terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan pasangan calon lain yang mencederai nilai-nilai demokrasi pilgub.
"Sangat jelas ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif jelang pemilihan suara," kata Abdy kepada wartawan ditemui saat meninggalkan kantor KPU Jabar . 
Abdy mencontohkan gerakan sistematis, terstruktur dan masif itu adalah adanya kucuran anggaran dari calon petahana yang mengatasnamakan bantuan sosial dan bantuan provinsi lainnya, seperti bantuan desa sebesar Rp 100 juta. 
"Bantuan-bantuan yang dilakukan menjelang pemilihan suara seperti itu sangat memungkinkan untuk mendongkrak raihan suara. Oleh karena itu kami tidak menandatangani rekapitulasi dan memilih keluar," ungkapnya
Abdy menegaskan pihaknya menolak rekapitulasi pilgub dan selanjutnya  akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. (Rony)

Perubahan Anggota Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jabar

Bandung,- Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat tentang perubahan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jabar Ir.Irfan Suryanagara tidak mengajukan perubahan / rolling anggotanya.

Adanya perubahan keanggotaan AKD DPRD Jabar diatur dalam buku Tata Tertib DPRD Jabar , dimana fraksi dapat mengajukan rotasi alat kelengkapan dewan (AKD), penetapannya dilaksanakan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.

"Jadi di dalam tata tertib di peraturannya alat kelengkapan dewan dapat diubah setiap awal tahun anggaran. Itu harus merupakan keputusan DPRD sehingga harus paripurna," ujar Sekertaris DPRD Jawa Barat Hj. Ida Hernida kepada wartawan usai rapat paripurna perubahan AKD, Jum’at (1/3/2013).

Dikatakan Ida “ Pimpinan dewan,  menawarkan  perubahan kepada fraksi apakah ada perubahan personalia dalam komisi-komisi” dan ternyata memang ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Diantaranya, Asyanti Rozana Thalib,SE sebelumnya anggota Komisi C kini sebagai wakil Ketua Komisi E menggantikan Agus Wlianto,SH. Agus Willianto kini sebagai Badan musyawarah menggantikan Ineu Purwadewi Sundari, SE yang pindah menjadi Badan Legislasi.  Sedangkan Hadi Sutrisno yang baru dilantik menjadi anggota B.

Untuk fraksi PKS, Komisi A ditempatkan R.K. Dadan S,Sp;  Komisi C Ir.H.Lulu Suryade ,; Komisi E H. Ahmad Syaikhu; Badan Anggaran H. Ahmad Syaiku. Sedangkan untuk Badan Legislasi dijabat drg.Is Budi Widuri. 

Sedangkan Fraksi PPP menempatkan KH.Abdurohman Al-Qudsi  pada tiga posisi yaitu di Komisi E, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan menggantikan (Almah) Hj.Mien Aminah Musadad). Adapaun Fraksi Partai Gerindra menempatkan Daddy Rohanady di komisi D, Drs.Lina Ruslinawati menjadi Badan Musyawarah; untuk Badan  Anggaran, Gerindra menempatkan Drs. Daddy Rohanady dan untuk Badan Legilasi menempatkan H. syahrir.

Sementara itu Fraksi PAN mempercayakan H. Uum Syarif Usman, S.Ag sebagai wakil Ketua Komisi B menggantikan Drs. Maman Abdurachman yang pindah ke Komisi C.  Untuk Fraksi Gabungan Hanura-PKB, menempatkan Drs.H. Acep Adang Ruhiat M.Si (PKB) di Komisi E dan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran  menggantikan Azhar Aung SH, Spi, MSi  menjadi Badan Legislasi.  

 Lebih lanjut Ida menjelaskan, bahwa untuk Ketua Komisi A sampai E tidak ada perubahan. Komisi A diketui oleh Yusuf Fuad (Fraksi PPP), Komisi B di ketuai  Selly A Gantina (Fraksi PDI Perjuangan);  Komisi C diketui oleh Dyah Nurwitasari (Fraksi PKS), Komisi D diketuai oleh HM Qudrat Iswara (Fraksi Golkar) dan Komisi E diketuai oleh Didin Supriadin (Fraksi Demokrat).

Dalam rapat paripurna perubahan AKD tersebut, Ketua DPRD Jabar juga menyampaikan bahwa massa reses I anggota DPRD Jabar akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai 20 Maret 2013.(Rony)

Massa Pendukung Paten di Harapkan Tenang, Dan Mempercayakan Hasil Pilgub Pada Keputusan Hukum.

Bandung – Masal News. Menjelang rapat rekapitulasi akhir suara Pilgub Jabar 2013 di Kantor KPU Jabar, yang  berlangsung Minggu (3/3) . Tim pemenangan pasangan Paten (Rieke-Teten) melalui Wakil Kordinator Media Center Waras Wasisto mengharapkan masyarakat pada umumnya dan massa pendukung pasangan Paten khususnya untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu menyesatkan jelang penetapan rekapitulasi hasil Pilgub.
Hal tersebut diungkapkan Waras, menyikapi adanya berbagai isu yang menyatakan bahwa saat rapat rekapitulasi di KPU Jabar besok, akan terjadi aksi demo besar-besaran oleh sejumlah pihak.
" Kami menghimbau agar para pendukung Paten mempercayakan kepada proses demokrasi Pilgub Jabar ini, jika memang terjadi hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan kenyataan, biarkan proses hukum sesuai Undang-Undang kita tempuh yakni dengan melakukan sengketa Pemilukada ke Mahkamah Konstitusional (MK)," papar Waras ditemui di media center Paten, sabtu (2/3).
Proses di MK nanti menurut Waras, akan menjadi proses penentuan puncak yang sesuai Undang-Undang yang berlaku.
" Kami percaya MK tidak akan memberikan keputusan yang salah, karena kami berharap pilgub Jabar ini menjadi salah satu Pilgub yang mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia,dan menjadi barometer politik nasional " terangnya.
Waras menambahkan, proses Pemilukada yang sesuai Undang-Undang adalah bagian dari pembelajaran politik kepada masyarakat dan biarkan nanti proses di MK yang memutuskan, kami berharap dengan himbauan ini membuat masyarakat di seluruh Jabar dan khususnya kota Bandung tetap tenang dan kondusif menyikapi hasil Pilgub Jabar ini. (Rony)

Ketua DPRD Jabar Lantik Hadi Sutrisno Gantikan Maman Yudia

Bandung;- Masal News.   Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Irfan Suryanagara mengambil sumpah jabatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pengganti antar waktu (PAW) Hadi Sutrisno dari Fraksi PDI Perjuangan yang dilantik menjadi Anggota DPRD  menggantikan Maman Yudia yang terkena masalah pidana dalam Rapat Paripurna Istimewa, Juma’at (1/3/2013).

Hadi Sutrisno dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32-122 Tahun 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 140/BA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu Tahun 2009.

Usai  melantik dan mengambil sumpah Hadi Sutrisno, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara menyampaikan terimaksih atas dedikasi serta kerja keras Maman Yudia selama menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan  kepada Hadi Sutrisno yang baru dilantik, Ketua DPRD mengucapakan selamat datang. Meskipun sebelumnya Hadi Sutrisno merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat  PAW periode 2004-2009, namun Ketua DPRD berharap Hadi Sutrisno bisa mengikuti  ritme kerja di DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini.

   Seusai Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar Waktu tersebut, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Persetujuan DPRD terhadap Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2013.( Rony)

Provinsi Bengkulu Berguru Pendidikan Ke DPRD Jabar

Bandung;- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Bengkulu Rabu (27/2)  berguru ke DPRD Jawa barat untuk lebih banyak mempelajari  masalah pendidikan gratis yang telah diterapkan di jawa Barat.

Rombongan anggota DPRD diterima oleh H. Ricky Kurniawan, Lc.  Anggota Komisi E DPRD dari fraksi Gerindra Jawa Barat di ruang  rapat Badan Kehormatan  DPRD Jawa Barat.

Dikatakan Ricky DPRD Provinsi Bengkulu saat ini tengah menyusun perda pendidikan gratis dari SD hingga SMA, mereka menyebutnya Perda SMS ( semua mesti sekolah), ekspektasi mereka terhadap Jabar cukup kita apresiasi , karena Jawa barat telah memiliki Perda itu, memang kita telah punya perda sejak th 2008, itu terkait dengan perda pendidikan gratis  yang lebih kepada pendidikan dasar , sementara mereka merencanakan pendidikan gratis hingga SMA.

Sementara kita saat ini punya wacana banyak hal  yang harus disikapi  masalah wacana pendidikan 12 tahun, kemudian juga kita menyikapi masalah keputusan MK yang lalu tentang pembubaran RSBI.

Sementara domain anggaran provinsi ini untuk RSBI dan SLB. Itu yang akan  kita update di perda nanti, kita memang belum masuk ke perda itu tetapi kita sudah punya ancang-ancang kesana, mau tidak mau ini harus disikapi.

Kemudian mereka juga belajar mengenai masalah bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota, termasuk juga masalah anggaran pendidikan  20 persen, apakah  termasuk belanja langsung atau tidak, ada wacana 20 persen itu tidak termasuk belanja tidak langsung, gaji tidak termasuk didalamnya pure untuk pendidikan diluar gaji. Ini juga kita sedang menuju tahap itu.

Mereka juga punya wacana yang baik tentang masalah sms ini, tetapi juga mereka kesulitan masalah koordinasi antara  kabupaten -kota yang kurang koordinatif, walaupun kita juga sudah ada PP 19, yang hirarkis itu, tetapi dal;am banyak hal mereka juga cukup mengeleuhkan masalah itu. (Rony)   

Pengadaan Bus Sekolah Berbau ABS Jelang Pilgub 2013

Bandung, - Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar dituding membeli bus sekolah tanpa melakukan analisa kelayakan dan kebutuhan, bahkan dikhawatirkan menjadi barang mubadzir.  Buktinya , sebanyak lima unit bus sekolah tersebut belum dioperasikan sesuai dengan peruntukannya. Padahal sedianya bus tersebut harus sudah beroperasi pada Januari 2013. Bus tersebut saat ini masih diparkir di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jln. Dr. Radjiman Kota Bandung.

            Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar, Dadang Suharto,  enggan dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Ketika ditanyakan, klausul pembelian bus sekolah,  malah ia menjajikan pertemuan khusus dengan wartawan. “Nantilah kita harus berbicara pada Jum’at  (besok , 22/2),” kata Dadang Suharto kepada wartawan ketika hadir pada acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Bandung Internatioanl Convention Center dan Pullman Hotel di Jalan Diponegoro Bandung, Kamis (21/2).

            Namun hingga berita ini diturunkan, Dadang belum bersedia ditemui . “Bapak belum siap  berbicara  masalah tersebut, katanya lagi rieut (pusing),” kata salah seorang stafnya, Jum’at (22/2) di kantornya.

            Bus sekolah dari merek Hino jenis Venus  berkapasitas penumpang 30-40 orang ini, dibeli oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah, Pemprov  Jabar pada Desember 2012. Peruntukan bus tersebut adalah untuk angkutan pelajar di darah perbatasan. Kepala Sub Bagian Pengeloloan Barang Daerah, Enih, panggilan akrabnya, mengakui bahwa bus tersebut telah dibeli oleh lembaganya dengan harga Rp 500 juta per unit. Katanya pembelian dilakukan dengan system lelang, kendati enggan menyebut spesifikasi lelang (terbuka atau tertutup) yang dimaksud.

            Beberapa sumber yang dikonfirmasi, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, mengaku belum siap mengoperasikan bus tersebut. Selain, karena hanya merupakan limpahan dari Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar, juga riskan dalam situasi saat menjelang Pilgub Jabar. Selain itu, Disdik Jabar juga mengaku tidak mengetahui adanya desain gambar di sisi bus yang hanya memunculkan gambar Gubernur Ahmad Heryawan dengan siswa sekolah tanpa Wakil Gubernur Jabar.

            Pengadaan bus sekolah diindikasi kuat hanya bagian dari misi ABS (asal bapak senang) olah beberapa pejabat di lingkungan Pemprov. Jabar,  terkait dengan suasana Pilgub kali ini.  Karena, bus tersebut tidak dibeli dari APBD murni melainkan dari anggaran perubahan TA 2012. Hal tersebut seperti diutarakan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar.

            Soal pembelian bus sekolah, anggota panitia anggaran DPRD Jabar Awing Asmawi  mengaku kaget, sebab sepengetahuannya tidak ada rencana pembelian bus sekolah dalam anggaran tahun 2012. “Saya tidak tahu kalau ada pembelian bus sekolah ini, kayaknya tidak ada rencana anggaran pembelian bus itu. Saya nanti akan coba rapatkan dengan komisi terkait,” tandas Awing yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar tersebut. ***