Provinsi Bengkulu Berguru Pendidikan Ke DPRD Jabar

Bandung;- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Bengkulu Rabu (27/2)  berguru ke DPRD Jawa barat untuk lebih banyak mempelajari  masalah pendidikan gratis yang telah diterapkan di jawa Barat.

Rombongan anggota DPRD diterima oleh H. Ricky Kurniawan, Lc.  Anggota Komisi E DPRD dari fraksi Gerindra Jawa Barat di ruang  rapat Badan Kehormatan  DPRD Jawa Barat.

Dikatakan Ricky DPRD Provinsi Bengkulu saat ini tengah menyusun perda pendidikan gratis dari SD hingga SMA, mereka menyebutnya Perda SMS ( semua mesti sekolah), ekspektasi mereka terhadap Jabar cukup kita apresiasi , karena Jawa barat telah memiliki Perda itu, memang kita telah punya perda sejak th 2008, itu terkait dengan perda pendidikan gratis  yang lebih kepada pendidikan dasar , sementara mereka merencanakan pendidikan gratis hingga SMA.

Sementara kita saat ini punya wacana banyak hal  yang harus disikapi  masalah wacana pendidikan 12 tahun, kemudian juga kita menyikapi masalah keputusan MK yang lalu tentang pembubaran RSBI.

Sementara domain anggaran provinsi ini untuk RSBI dan SLB. Itu yang akan  kita update di perda nanti, kita memang belum masuk ke perda itu tetapi kita sudah punya ancang-ancang kesana, mau tidak mau ini harus disikapi.

Kemudian mereka juga belajar mengenai masalah bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota, termasuk juga masalah anggaran pendidikan  20 persen, apakah  termasuk belanja langsung atau tidak, ada wacana 20 persen itu tidak termasuk belanja tidak langsung, gaji tidak termasuk didalamnya pure untuk pendidikan diluar gaji. Ini juga kita sedang menuju tahap itu.

Mereka juga punya wacana yang baik tentang masalah sms ini, tetapi juga mereka kesulitan masalah koordinasi antara  kabupaten -kota yang kurang koordinatif, walaupun kita juga sudah ada PP 19, yang hirarkis itu, tetapi dal;am banyak hal mereka juga cukup mengeleuhkan masalah itu. (Rony)   

Pengadaan Bus Sekolah Berbau ABS Jelang Pilgub 2013

Bandung, - Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar dituding membeli bus sekolah tanpa melakukan analisa kelayakan dan kebutuhan, bahkan dikhawatirkan menjadi barang mubadzir.  Buktinya , sebanyak lima unit bus sekolah tersebut belum dioperasikan sesuai dengan peruntukannya. Padahal sedianya bus tersebut harus sudah beroperasi pada Januari 2013. Bus tersebut saat ini masih diparkir di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jln. Dr. Radjiman Kota Bandung.

            Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar, Dadang Suharto,  enggan dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Ketika ditanyakan, klausul pembelian bus sekolah,  malah ia menjajikan pertemuan khusus dengan wartawan. “Nantilah kita harus berbicara pada Jum’at  (besok , 22/2),” kata Dadang Suharto kepada wartawan ketika hadir pada acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Bandung Internatioanl Convention Center dan Pullman Hotel di Jalan Diponegoro Bandung, Kamis (21/2).

            Namun hingga berita ini diturunkan, Dadang belum bersedia ditemui . “Bapak belum siap  berbicara  masalah tersebut, katanya lagi rieut (pusing),” kata salah seorang stafnya, Jum’at (22/2) di kantornya.

            Bus sekolah dari merek Hino jenis Venus  berkapasitas penumpang 30-40 orang ini, dibeli oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah, Pemprov  Jabar pada Desember 2012. Peruntukan bus tersebut adalah untuk angkutan pelajar di darah perbatasan. Kepala Sub Bagian Pengeloloan Barang Daerah, Enih, panggilan akrabnya, mengakui bahwa bus tersebut telah dibeli oleh lembaganya dengan harga Rp 500 juta per unit. Katanya pembelian dilakukan dengan system lelang, kendati enggan menyebut spesifikasi lelang (terbuka atau tertutup) yang dimaksud.

            Beberapa sumber yang dikonfirmasi, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, mengaku belum siap mengoperasikan bus tersebut. Selain, karena hanya merupakan limpahan dari Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar, juga riskan dalam situasi saat menjelang Pilgub Jabar. Selain itu, Disdik Jabar juga mengaku tidak mengetahui adanya desain gambar di sisi bus yang hanya memunculkan gambar Gubernur Ahmad Heryawan dengan siswa sekolah tanpa Wakil Gubernur Jabar.

            Pengadaan bus sekolah diindikasi kuat hanya bagian dari misi ABS (asal bapak senang) olah beberapa pejabat di lingkungan Pemprov. Jabar,  terkait dengan suasana Pilgub kali ini.  Karena, bus tersebut tidak dibeli dari APBD murni melainkan dari anggaran perubahan TA 2012. Hal tersebut seperti diutarakan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar.

            Soal pembelian bus sekolah, anggota panitia anggaran DPRD Jabar Awing Asmawi  mengaku kaget, sebab sepengetahuannya tidak ada rencana pembelian bus sekolah dalam anggaran tahun 2012. “Saya tidak tahu kalau ada pembelian bus sekolah ini, kayaknya tidak ada rencana anggaran pembelian bus itu. Saya nanti akan coba rapatkan dengan komisi terkait,” tandas Awing yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar tersebut. ***