HUMAS SEBAGAI CORONG INFORMASI PUBLIK

Masal News.

Keberadaan Humas merupakan sebagai corong informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi untuk itu fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) dan pranata kehumasan harus diperkuat termasuk juga sumber daya manusianya.

Hal ini dikatakan Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Setda Provinsi Jabar, H. Rudy Gandakusumah kepada wartawan  saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/6/2012).

Dikatakan, dalam pertemuan Badan Koordinasi Humas ( Bakohumas) wilayah Barat  Indonesia  yang dibuka oleh  Dirjen Komunikasi Menkominfo RI, Freddy Tulung,  diselenggarakan  di kota Palembang-Sumsel  (25-26/6/2012) lalu.  Mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sebagian Kalimantan dan Bali yang berjumlah  kurang lebih 100 orang perwakilan dari Humas Provinsi, Humas Kabupaten/kota se wilayah Barat Indonesia.

Kegiatan pertemuan  tahunan  Bakohumas tersebut,  merupakan wadah tukar informasi, tukar pengalaman juga silaturahmi antar humas.  Selain itu juga untuk mendapatkan informasi baru yang berkaitan dengan kehumasan yang dikoordinasikan oleh Kementrian  kominfo.

Lebih lanjut dikatakan,  dalam arahan pak Freddy Tulung mengharapkan agar pranata kehumasan atau dulu dikenal juru penerangan agar lebih diperankan kembali. Baik itu dari sisi menerima aspirasi dan informasi, mengelola dan menyusun informasi di bawah koordinasi PPID yang sifatnya fungsional.

Rudy mengungkapkan, sesuai dengan Undang-undang keterbukaan informasi public (KIP), bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi. Untuk itu, yang berhak memberikan informasi adalah yang menggunakan pendanaan uang negara baik yang berasal dari APBD ataupun APBN, humas harus bersedia memberikan informasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menghadiri pertemuan ini. Selain untuk membangun silaturahmi dengan seluruh humas provinsi di wilayah Indonesia regional barat Indonesia, juga untuk membangun sinergitas dengan Bakohumas pusat. Hal tersebut penting, terutama untuk meningkatkan kinerja Humas Jawa Barat dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik agar lebih profesional  dan akuntabel selaras dengan UU No. 14 Tahun 2008.

 “Hasil dari pertemuan Bakohumas di Palembang, kita akan sosialisasikan kepada seluruh OPD se Jabar, agar instansi/ OPD dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan peran kehumasan.” Jelas Rudy mengakhiri perbincangannya dengan wartawan Masal News di ruang kerjanya. (Rony)

JIWA NASIONALISME,KEBHINEKAAN DAN PERSAUDARAAN FORUM ANAK INDONESIA (FAI)

Masal News. Forum Anak Indonesia ( FAI ) merupakan wadah membangun persaudaraan, memupuk jiwa nasionalisme, memperkuat kepribadian dan karakter bangsa, memahami makna dan merasakan indahnya kebhinekaan. Untuk menatap Indonesia kedepan yang lebih baik.

“Masa depan bangsa tergantung ditangan anak indonesia, anak merupakan. calon pemimpin masa depan yang akan menentukan pembangunan Indonesia yang demokratis tanpa anarkis, tanpa kekerasan, tanpa teroris dan tanpa diskriminasi, tanpa merusak lingkungan dan nilai luhur budaya bangsa.Jiwa dan rasa nasionalisme diperlukan agar anak – anak Indonesia tidak kehilangan jati diri dan kepribadiannya sebagai anak Indonesia”Demikian dikatakan,  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Hj. Linda Amalia Sari Gumelar dalam sambutannya saat membuka acara Forum Anak Indonesia ( FAI ) tahun 2012, di Hotel Panorama Lembang Kab Bandung Barat, Senin (25/6/2012).

Dalam acara tersebut dihadiri Ketua TP PKK Jabar, Netty Prasetiyani Heryawan, Kepala Badan BPPKB Jabar Sri Kusumawardhani, juga dihadiri perwakilan anak anak dari 33 provinsi berjumlah 400 orang. Pada kesempatan itu diberikan pula hadiah terhadap anak indonesia berprestasi yang juga dimeriahkan oleh Angklung  Mang Ujo

Dikatakan, dalam jiwa anak indonesia, harus ditanamkan jiwa Nasionalisme, kebhinekaan, persaudaraan dan Karakter Bangsa guna untuk menjaga keutuhan bangsa.

Jiwa dan rasa nasionalisme diperlukan agar anak anak Indonesia tidak kehilangan jati diri dan kepribadiannya anak Indonesia. Nasionalisme tidak dapat tumbuh dengan sendirinya tapi melalui proses. Bangsa Indonesia dibangun berdasarkan kemajemukan sosial, budaya, agama dan suku bangsa.

Persaudaraan sesama anak anak di seluruh nusantara dapat menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, Untuk itu. jadikan forum anak ini sebagai wadah persaudaraan sesama anak Indonesia. Sehingga dapat memperkuat karakter bangsa dan tidak terpengaruh terhadap masuknya budaya asing.

Linda juga menghimbau kepada seluruh anak Indonesia untuk rajin belajar, berlatih dan berkompetisi untuk meraih prestasi, hidup sehat, anti narkoba, tidak konsumtif, memanfaatkan waktu dengan benar dan menguasai teknologi.

Ketua Tim Penggerak Pkk Propinsi Jwa barat dalam sambutanya mengatakan membangun anak Indonesia menuju anak sehat dan cukup berpendidikan dan menarget kan pada tahu 2012 jawa barat sudah bisa disebut kota layak anak Nety juga berharap semua stake holder setiap kabupaten kota dapat bekerja sama demi tercapainya jawa barat layak anak. Alas an di adakan nya acara FAI ini di jabar karena keindahan panorama alam dan merupakan pilihan. (Rony) 

SEKDA JABAR KUKUHKAN KEPENGURUSAN LKBH KORPRI JABAR PERIODE 2012 – 2017.

Masal News Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Lex Laksamana, yang juga menjabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Korpri Provinsi Jawa Barat mengukuhkan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Provinsi Jabar periode 2012-2017, yang berjumlah 23 orang.
Acara pengukuhan LKBH Korpri Jabar itu berlangsung di Aula Barat Gedung Sate Bandung, yang dihadiri langsung Gubernur Ahmad Heryawan, Wagub Dede Yusuf dan para pimpinan OPD Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Lex Laksmana menegaskan, momentum pelantikan tersebut dapat dijadikan pijakan awal untuk mulai berkiprah dan bersinergi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi LKBH Korpri.
Visinya adalah terwujudnya PNS Pemprov Jabar yang taat hukum dan disiplin dalam rangka membangun pemerintahan yang baik. Dengan misi, untuk memberikan bantuan dan perlindungan serta pengayoman hukum dengan mengedapankan upaya preventif dalam implementasi menegakan hukum serta meningkatkan peran serta pegawai dilingkungan Pemprov Jabar dalam penegakan perundang-undangan yang berlaku.
“LKBH memiliki kedudukan peran strategis dan sangat diperlukan sebagai satu-satunya wadah di lingkungan PNS yang dapat memberikan jasa bantuan hukum bagi anggota Korpri tanpa dipungut biaya,” jelas Lex Laksamana.
Keberadaaan LKBH Korpri Jabar tentunya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, terutama mengenai landasan hukum keberadaan LKBH Korpri, khususnya yang terkait dengan wewenang, format kelembagaan, struktur organisasi dan pembiayaannya.
“Hal ini penting saya kemukakan sebagai satu upaya antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin terjadi dikemudian hari,” paparnya.
Selain itu, LKBH mampu memberikan edukasi para PNS untuk memahami peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat dapat menjalankan dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum.

Sementara itu dalam sambutanya  Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan “sebagai pegawai tentunya seringkali ada permasalahan yang dihadapi yang boleh jadi awalnya masalah disiplin pegawai, kemudian masuk kedalam sebuah keputusan dan keputusan itu tidak memuaskan para pihak. Atau ada masalahan apapun terkait dengan hukum terhadap para PNS, maka tentunya harus menghadirkan perlindungan dan bantuan hukum agar semua anggota Kopri mendapatkan keadilan. Tentu LKBH itu bukan untuk membela yang salah atau membenarkan yang salah, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada siapa saja yang memerlukannya dan mempermudah akses keadilan terhadap para anggota korpri,” jelas Gubernur.

Dari 18 ribu PNS Pemprov. Jabar,  boleh jadi ada satu atau dua yang  menghadapi persoalan hukum. Boleh jadi bukan bantuan hukum yang diinginkan, tapi konsultasi hukum. Konsultasi hukum lebih ringan dari bantuan hukum. Tentu kita tidak berharap LKBH ini menjadi sangat berat menganani kukum, tapi kehadarannya untuk memberikan perlindungan kepada para anggotanya. Sekecil apapun persoalan harus mendapat perlindungan hukum dari LKBH, harapnya.

Terkait organisasi Korpri itu sendiri, Gubernur berharap agar Korpri terus melakukan pembinaan kepada para anggotanya.  Harus lebih ditingkatkan untuk menghadirkan para PNS di Jabar  yang lebih profesional. Pegawai yang punya orientasi  untuk menghadirkan pengabdian dan pelayanan publik sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Oleh karen itu, kita harus meningkatkan peran Korpri dengan baik, supaya masyarakat juga merasakan secara lebih baik lagi kehadiran para pegawai dan korpri,  untuk menghadirkan Jabar yang lebih baik lagi dimasa depan, demikian harapan Gubernur.

Adapun pengurus yang dilantik terdiri dari Ketua DR Rudi Gandakusumah SH MH, sekertaris dengan anggota Sub Bagian Hukum dan Sosial dan Kepala Bagian Usaha dan Sosial, Bidang-bidang.
Bidang Mitigasi dengan Ketua, Deni Wahyudin SH MH, anggota Tatang Firmansyah SH MH, Firman Alamsyah SH MH, Yusuf Supriatna SH MH dan Fahmi Alamsyah SH MH.
Sedangkan, Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum non Litigasi dengan Ketua H Ateng Kusnandar SH MM dan anggota Dede Soleh SH MH, Firman Nugraha SH MH, Robi Budiman SH MH.
Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum dengan Ketua DR Hj Isya Nuriah Bagindawati SH MH dan anggota Dewi Martiningsih SH MH, Aris Eka Suprapti SH MH, Adrian Padmadisastra SH dan Mismis Umikulsum SpD. (Rony)