Sebanyak 11 Juta Lebih Golput DPRD Akan Dukung Gub/Wagub Terpilih Sesuai Janji Politik

 DPRD Provinsi Jawa Barat siap mendukung kinerja Gubernur/ Wakil Gubernur  Jabar terpilih sesuai dengan janji-janji politik saat kampnye. Namun, Dewan juga tidak segan-segan untuk mengkritisi kebijakan Gubernur yang tidak sesuai dengan visi-misi Gubernur / Wagub terpilih.

“ Kami (DPRD Jabar-red) siap mendukung Gubernur terpilih dalam mewujud visi-misi dalam bentuk program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar. Namun, dewan juga mengkritisi semua kebijakan yang tidak sesuai dengan visi-misi”. Ujar Sekretaris Komisi A DPRD Jabar, H. Sugianto Nangolah, SH, MHum saat ditemui di ruang kerja Komisi A, Senin (4/2/2013).

Dikatakan, pesta demokrasi Jabar sudah selasai, Gubernur/ Wagub terpilih  sudah ditetapkan KPU,  namun sangat disesalkan ternyata pasca Pilgub menyisahkan berbagai persoalan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran KPU dalam  menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada.

Andai saja KPU dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan tentunya proses Pilgub akan berjalan lancar dan tidak akan meninggalkan permasalahan pasca pilgub. Karena  menurut teori, apabila dilakukan dengan cara-cara yang benar maka akan menghasilkan hasil yang baik, tapi sebaliknya apabila dilakukan dengan cara yang tidak benar hasilnya akan buruk.ujarnya.

Jadi hasil pilgub Jabar tidak terlepas dari penilaian public dalam artian kalau sesuai dengan prosedur, maka dapat dikatakan baik dan sukses. Namun banyak fakta yang menunjukan banyak kecurangan, gugatan yang dilakukan masyarakat yang berkaitan dengan proses pilgub ini. “ Ini Fakta yang berbicara”, tegasnya.

Lebih lanjut Sugianto mengatakan, Gubernur/ Wagub terpilih pasangan Ahmad Heryawan- Dedy Mizwar perolehan suara  sebanyak 6,5 juta suara lebih. Namun, ternyata jauh lebih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya yaitu sebesar 11 juta lebih. Sehingga, kedepan legitimasi Gubernur/ Wakil Gubernur terpilih tentunya menjadi masalah tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Persolanan selama masa proses pilgub terungkap mulai dari daftar pemilih, surat suara sampai saat perhitungan dan penetepan selalu mendapat respon negative karena ketidak puasan.

Fenomena ini, tentunya bagi Komisi A DPRD Jabar akan dikaji, agar kedepan Pilgub dapat menghasilkan legitimasi yang benar-benar dapat dukungan mayoritas dari masyarakat.

Kami ( Komisi A-red) sangat menyayangkan KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, sehingga apapun hasilnya tidak terlepas dari proses. Bahkan dari pasangan lain yang merasa dirugikan dan dicurangi akhirnya  mengajukan proses hukum ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya ini tidak perlu terjadi, ujarnya.

 Komisi A yang membidangai Pemerintahan tentunya akan mengkaji hasil Pilgub, agar kedepan angka Golput bisa ditekan. Dan partisipasi  masyarakat untuk menjoblos dapat dapat meningkat segnifikan. Untuk itu, Gubernur/ Wagub terpilih jangan cepat membusungkan dada, tapi wujudkan janji-janji dan buktikan dengan kinerja yang baik untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Jabar dan bukan hanya untuk kelompok/ golongan tertentu saja.

Sugianto juga menyayangkan, biaya yang cukup besar yang diambil dari APBD, ternyata menghasilkan pemimpin yang kurang mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus memberikan contoh tauladan, bukan membodohi masyarakat.

Selain itu, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak  tentunya tidak menjadi beban pemerintah, apalagi dijadikan pasar oleh orang lain (orang asing-red), tapi malah menjadi potensi yang baik untuk membangun Jabar kedepan yang lebih baik.pungkasnya.(Rony)