Ide Ber-Aksi untuk Dorong Kreativitas Pendidik

Jakarta. Sejak tahun 2005, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyusun dan mengimplementasikan modul Pendidikan Antikorupsi (PAK) di berbagai satuan pendidikan, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Karena itu, untuk mendorong kreativitas dan inovasi, KPK meluncurkan Lomba Inovasi Model Pembelajaran Antikorupsi (Ide Ber-Aksi) pada Kamis (3/7) di Gedung KPK, Jakarta.

Peluncuran lomba Ide Ber-Aksi dilakukan dengan menggelar mini seminar dengan tema “Akselerasi Pendidikan Karakter Melalui Inovasi Model Pembelajaran Antikorupsi”. Dalam kesempatan ini, hadir sebagai narasumber antara lain Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibukd) Bambang Indriyanto dan Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama M. Nurkhorlis Setiawan.

Pimpinan KPK yang akrab disapa BW itu mengajak para pendidik untuk ambil bagian dalam pemberantasan korupsi. “Bahaya korupsi itu luar biasa dahsyat. Kita semua memiliki peran strategis. Karena itu kita bersama-sama memberantas korupsi melalui jalur pendidikan,” katanya.

Akselerasi Pendidikan merupakan percepatan perubahan mendasar dan massif terhadap proses pendidikan yang semula hanya menyentuh aspek kognitif (pengetahuan) menuju proses pendidikan holistik (menyeluruh), yakni kognitif, afektif dan psikomotorik yang diperkuat dengan karakter integritas atau antikorupsi.

Lomba ini ditujukan bagi para guru di semua tingkat pendidikan, yang dibuka mulai 4 Juli hingga 15 Oktober 2014. Dari kegiatan ini, diharapkan mampu menghasilkan model pembelajaran antikorupsi yang kreatif, inovatif dan efektif, bagi para peserta didik sehingga menghasilkan para murid yang tidak hanya cerdas, melainkan juga berbudi luhur dan berintegritas tinggi dengan nilai-nilai kejujuran yang universal.

KPK berkeyakinan, semua lini bisa berkontribusi dalam agenda pemberantasan korupsi. Termasuk pendidikan yang merupakan salah satu dari tiga strategi KPK, di samping penindakan dan perbaikan sistem. Dengan pendidikan, peserta didik akan selalu dibiasakan dengan nilai-nilai luhur sehingga membentuk perilaku yang jujur dan antikorupsi dan pada akhirnya berproses menjadi sebuah budaya.

Pada Persit, Netty Titipkan Pentingnya Ketahanan Keluarga

BANDUNG -- Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan tidak ada kemajuan sebuah bangsa tanpa adanya ketahanan keluarga dan imunitas yang kuat. Situasi dan keadaan dirumah sangat mempengaruhi perilaku seseorang dilingkungan.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara Pembekalan Ketahanan Keluarga dalam rangka Hari Keluarga Nasional bagi Persit Kartika Chandra Kirana Pd III/Slw Tahun 2014 di Gd. Satata Sariksa Rindam III/Slw Bandung, Kamis (3/7).

Organisasi perempuan, menurut Netty, mempunyai peran penting dalam lingkup domestik dan luar domestik. “Jika perempuan berdaya dan cerdas tentu akan berdampak besar dan luas pada ketahanan keluarga dan bangunan masyarakat yang sejahtera,” lanjut Netty.

Setiap permasalahan perempuan akan menjadi masalah bangsa maka perempuan dengan kebijakan negara sangat erat hubungannya. Perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata yang bukan saja menjadi objek pembangunan tetapi subjek pembangunan.

Di akhir sambutannya, Netty berharap dengan memahami tentang ketahanan keluarga kaum perempuan dapat menjadi center of life dalam tiap keluarga dan masyarakat. Serta dapat mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, kuat, cerdas dan mempunyai antibodi.

Acara turut dihadiri oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Pd III/Slw Eulis Dedi Kusnadi, Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Pd III/Slw Rosita Suyatno, Ka. BKKBN perwakilan Jawa Barat Siti Fathonah, anggota Persit Kartika Chandra Kirana Pd III/Slw seBandung Cimahi dan pengurus P2TP2A Jawa Barat.***

Wagub Berharap Pilpres 2014 di Jabar Dijaga dengan Baik

Bandung -- Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), H. Deddy Mizwar berharap Polri, khususnya Polda Jabar untuk terus  menegakan supremasi hukum terutama pengamanan pemilihan presiden (Pilpres) 2014, karena Jabar merupakan salah satu daerah yang sangat penting di Indonesia. Hal tersebut diutarakannya setelah acara Dirgahayu Bayangkara ke-68 yang dilaksanakan pada hari kamis,(1/06) bertempat di Mapolda Jabar.

“Polda Jabar dalam menghadapi pemilihan Presiden ini memikili peranan yang penting. Karena Jawa Barat penduduknya yang terbesar.  Jadi kalau ada apa-apa dengan Jawa Barat akan terjadi dilegitimasi pemilu. Karena jumlah penduduknya yang hampir 18%.” Ungkapnya

Acara yang mengusung tema “Sinergitas Polisional Proaktif Guna Mewujudkan Kamdagri Yang Mantap Dalam Rangka Sukseskan Pengamanan Pemilu 2014 dan Keberlanjutan Pembangunan Nasional” dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Mochamad Iriawan, SH, MM, MH, selaku inspektur upacara. 

Turut hadir Pangdam III Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Dedi Kusnadi Thamim serta  Ketua DPRD Jabar, Irvan Suryanagara.

Dalam Amanat Bayangkara yang disampaikan oleh kapolda menyebutkan bahwa untuk kedepannya Polisi Republik Indonsesia (Polri) untuk terus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan, menjaga pemilu 2014 khsusunya pemilihan presiden serta terus mendukung pembangunan nasional.

Ditengah acara yang berlangsung sederhana dan khidmat, Kapolda jabar menyampaikan bahwa ini adalah peringatan bayangkara terakhirnya Karena sudah mendekati akhir masa jabatannya sebagai Polisi. Karena dalam suasana bulan Ramadhan, maka dilanjut oleh acara syukuran disore hari hingga berbuka puasa sekaligus sholat tarawih bersama.*** 

PAD Jabar 2013 Surplus 10 Persen

BANDUNG – Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD provinsi Jawa Barat naik 10 persen lebih dari anggaran pendapatan yang ditetapkan.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai penyampaian Raperda Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) di Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro 22 Bandung, Senin (30/6).

Naiknya pendapatan daerah ini berkembang sesuai dengan meningkatnya potensi ekonomi daerah, sehingga realisasi PAD ini didasarkan pada semakin tumbuh dan berkembangnya perekonomian Jabar. 

"Pungutan yang bersumber dari PAD ini secara kontekstual berbasis pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan perkembangan suatu daerah", ujar Gubernur dalam penyampaian nota pengantarnya.

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Jabar per 31 Desember 2013 sebesar 110, 69 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 17,38 Triliun lebih menjadi Rp 19,23 triliun lebih. Gubernur mengatakan komponen penunjang naiknya pendapatan ini didasarkan pada pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan serta lain-lain PAD yang sah.

PAD Jabar realisasinya mencapai Rp 12,36 Triliun lebih atau sekitar 117,56 persen dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 10,51 Triliun lebih.

Pajak daerah yang diterima Jabar pada 2013 lalu sebesar Rp 11,23 Triliun lebih atau naik 15,66 persen dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 9,71 Triliun lebih. Sementara retribusi daerah yang diterima sebesar Rp 63,65 Milyar lebih atau naik 11,42 persen dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 57,12 Milyar lebih.

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasinya sebesar Rp 261,60 Milyar lebih atau 99,73 persen dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 262,31 Milyar lebih. Dan untuk penerimaan lain-lain dari PAD yang sah, penerimaannya sebesar Rp 798,70 Milyar lebih atau naik 66,53 persen dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 479,62 Milyar lebih.

Sementara untuk belanja daerah, dapat direalisasikan sebesar Rp 18,39 Triliun lebih atau 91,74 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 20,05 Triliun lebih.

Belanja daerah ini, meliputi belanja tidak langsung dengan dana realisasi sebesar Rp 14,72 Triliun lebih atau 93,13 persen dari alokasi anggaran Rp 15,81 Triliun lebih. Untuk belanja langsung, dana yang direalisasikan sebesar Rp3,67 Triliun lebih atau 86,54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4,24 Triliun lebih.