DPRD JABAR TUDING PEMPROV JABAR SIASATI ANGGARAN 2011.

Masal News Bandung.

DPRD Jabar menduga Pemprov Jabar sengaja menyiasati anggaran sehingga terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp3 triliun pada APBD tahun anggaran 2011.
Kondisi tersebut dinilai untuk menjaga likuiditas kas daerah sehingga tidak terganggu program kegiatannya pada setiap tahun anggaran baru.

Hal itu dikatakan anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah usai rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011 di gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, baru-baru ini.

“Pada 31 Desember 2010, ada Rp1,5 triliun didepositokan, Rp900 miliar ada di rekening Giro Kas Daerah. Saya barusan kaget ketika baca pada 31 Desember 2011, ternyata Silpa itu ada Rp3 triliun lebih. Ada peningkatan Silpa Rp600 miliar-an dibandingkan 2010,” ujar Deden.

Menurut Deden, Silpa sebesar Rp3 triliun lebih tersebut harus dipandang sebagai penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Pasalnya banyak kegiatan yang tidak terserap. “Jangan dilihat sebuah efisiensi. Kalau Silpa semata-mata hanya efisiensi, kita beri apresiasi. Tetapi pelajaran 2010 lalu, saya melihatnya penyerapan anggaran yang tidak maksimal,” ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini menduga, Silpa Rp1,5 triliun pada 2010 lalu yang didepositokan tidak terganggu. Akibatnya Silpa malah bertambah. Karena itu, dia mendesak Gubernur Jabar mengubah persepsi terhadap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) soal perencanaan dan penyerapan anggaran.

“Jangan-jangan Silpa tinggi ini merupakan sebuah kesengajaan untuk menjaga likuiditas kas daerah. Kalau di kas daerah selalu tersimpan dana segar, Pemprov akan likuid terus kas daerahnya. Saya sih cenderung melihat ada unsur kesengajaan. Membuat Silpa tinggi dan mencari aman dalam hal pembiayaan daerah ke depan,” paparnya.

Deden menyatakan, Pemprov Jabar jangan berpikir lagi soal siasat manajemen kas daerah. Pasalnya semakin tinggi Silpa, maka sesungguhnya rakyat yang dirugikan. Artinya uang itu tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. “Dalam ukuran rakyat, itu dirugikan,” ucapnya.

Harus diperhatikan dan diingat, lanjut Deden, prinsip anggaran pemerintah menggunakan prinsip berimbang. Antara anggaran pendapatan dan belanja itu nol rupiah. “Kalau begini, artinya surplus. Padahal seharusnya antara pendapatan dan belanja tidak ada sisa sama sekali,” tegasnya. (Rony)

SEKDA JABAR TUTUP DIKLATPIM II TAHUN 2012

Masal News.Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat Lex Laksamana mengamanatkan profesionalisme dan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dan aplikasi pengetahuan yang didapat selama mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) II dalam menjalankan tugas di instansi masing-masing.
“PNS juga wajib menjadi penggerak organisasi dalam mencegah tindakan korupsi,” kata Lex dalam sambutannya pada saat upacara Penutupan Diklatpim II Angkatan II Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 di Aula Bandiklatda Provinsi Jawa Barat Jalan Windu Kota Bandung, Sabtu (23/6/2012).
Sementara itu, Kepala Badan Diklatda Jawa Barat Daud Ahmad menyampaikan, berdasarkan PP No 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS dan PP No 13/2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Diklatpim II adalah diklat yang harus diikuti PNS yang akan atau telah menduduki jabatan esselon II.“Pejabat eselon II harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan dan kepemimpinan. Diklat ini dilaksanakan efektif selama sebelas minggu dari tanggal 10 April sampai 22 Juni 2012 di Kampus Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.
Dia menjelaskan, Diklatpim II diikuti 56 orang yaitu 6 orang dari Kementerian, 5 orang dari Pemprov Jawa Barat, 1 orang dari Pemprov Papua, dan 45 orang dari Pemkab/Pemkot dari seluruh Indonesia. Tema Diklatpim II adalah “Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam rangka Pencegahan Korupsi”.
Ketua Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Panini menyampaikan, beberapa hal yang perlu diperhatikan pemimpin birokrasi terkait dengan upaya penguatan etika dan integritas yaitu kepemilikan karakter yang kuat, mengedepankan kebenaran dalam berkomunikasi, patuh terhadap hukum yang berlaku, perlindungan terhadap organisasi dan perangkatnya, juga sebagai teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya.
Leks laksamana menyerahkan STTPP Diklatpim II kepada secara langsung kepada peserta terbaik yaitu Khoirun Naim, Moh Ridwan, Gun Gun Ahmad Nugraha, Affandi, dan Erna Hernawati, didampingi oleh Plt Ketua LAN RI Deputi V Bidang Diklat Spimnas LAN RI, Kepala Bandiklatda Prov Jabar, Asisten Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, yang dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus Alumni Diklatpim II Angkatan II oleh Deputi V LAN RI Ismail Syaid. (Rony)

BNP JABAR ADAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA PENYULUH P4GN.

Masal News.Kasus  penyalahgunaan Narkoba setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan yang makin  mengkhawatirkan hasil survey terakhir tahun 2008 menunjukan prevalensi penyalahgunaan narkoba usia 10 – 59 tahun di Indonesia secara umumadalah 1,99%dari populasi penduduk atau 3.362.526 jiwa,yang terdiri dari pelajar/mahasiswa 1.355.057 orang ( 40,30% ) dan bukan pelajar 2.007.469 orang (59,70%) .Daripopulasi penduduk jawa baratyang berjumlah kurang lebih 44.000.000 jiwa maka prevalensi penyalahguna Narkoba diperkirakan mencapai 880.000 jiwa.

Sedangkan berdasarkan data yang tercatat di Polda dan BNP Jabar bahwa pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Jabar pada tahun 2008 ada sebanyak 2.006 kasus, tahun 2009 ada 5.249 kasus dan pada tahun 2010 menurun menjadi 3.233 kasus.

Melihat masih cukup banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Jabar, ini harus menjadi perhatian kita semua. Ujar  Plt Kepala Pelaksana Harian BNP Jabar, H. Aip Rivai saat acara fasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh P$GN bagi tokoh masyarakat, Agama, Pemuda, Pendidik, Organisasi kemasyarakatan tokoh wanita dan aparatur tahun 2012, di Hotel Karang Setra Bandung, baru-baru ini.

Dikatakan  perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang kian mengkhawatirkan ini terindikasi dengan terbongkarnya pabrik-pabrik narkoba  khususnya jenis psikotropika berskala besar di wilayah Jabar dalam beberapa tahun terakhir ini.

Program pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dicanangkan pemerintah RI berdasarkan Intruksi presiden RI No.12 tahun 2011 yang salah satu isi pokoknya menginstruksikan kepada para menteri, lembaga tinggi Negara, para Gubernur, Bupati/ Walikota harus mengambil langkah dalam rangka uapaya P$GN dilingkungan masing-masing.

Upaya tersebut perlu dilakukan secara komprehensif, multidimensi dan terkooordinasi dengan melibatkan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, ujarnya.

Menurut Aip Rivai dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menghasilkan kader tenaga penuluh P4GN di kalangan pemuda yang tersebar di seluruh KAbupaten/kota se Jabar. Selain itu diharapkan juga mereka (mantan peserta Diklat-red) dapat menyampaikan permaslahan penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, adapun tujuan dari diklat ini diantaranya membentuk tenaga penyuluh yang handal, juga memberikan pemahaman dan motivasi para pemuda sebagai generasi muda, untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan P4GN). Juga meningkatkan rasa kesadaran masyarakat di Jabar terhadap permasalhan Narkoba secara factual. Tandasnya. ( Rony )

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Tentang Pelaksanaan APBD

Masal News.Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD  Uu Rukmana, Gubernur Jawa Barat menyampaikan Nota Pengantar perihal Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, Dede Yusuf (21/6).
   Sebagaimana di sampaikan Uu dalam pengantar sidang,  sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
   Wakil Gubernur menyampaikan realisasi APBD TA 2011 dilihat dari pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sampai dengan 31 Desember 2011 dapat direalisasikan sbesar Rp. 11,05 trilyun lebih, atau 119,27 % dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9,26 trilyun lebih.
   Berkenaan dengan belanja daerah, untuk APBD TA 2011 direalisasikan sebesar Rp. 10,29 triliun lebih atau sekitar 91,01 % dari anggaran belanja daerah sebesar Rp. 11,31 triliun lebih. Penerimaan  pembiayaan daerah sebesar Rp. 2,44 triliun lebih atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 203,34 milyar lebih atau 50,42% dari anggaran yang ditetapkan,sedangkan pembiayaan netto mencapai Rp.2,24 trilyun lebih atau 109,77% dari anggaran yang ditetapkan.
   Lebih lanjut Wagub menyampaikan dari keseluruhan transaksi anggaran dan realisasi APBD Tahun 2011 setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban serta saldo dana BLUD, maka sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Netto TA 2011 adalah sebesar Rp. 2,49 trilyun lebih.
   Setelah Gubernur menyampaikan Nota Pengantarnya, maka DPRD Provinsi Jawa Barat dijadwalkan  akan melakukan pembahasan lebih lanjut melalui rapat-rapat komisi pada tanggal 22-28 Juni, rapat fraksi pada tanggal 29 Juni dan pada tanggal 2 Juli 2012 akan dijadwalkan Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2011.(Rony)

LAUNCHING PENINGKATAN PELAYANAN SAMSAT DI JAWA BARAT

Masal News Bandung.Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yakin perubahan pelayanan Samsat dengan sistem pokja (kelompok kerja) akan membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat.
Kelompok kerja yang dimaksud merupakan perubahan pelayanan menjadi hanya di satu loket. Nantinya, di satu loket tersebut, sudah lengkap seperti petugas pelayanan dari kepolisian, Dispenda, dan Jasa Raharja, serta Bank BJB. Sehingga, masyarakat yang misalnya akan mengurus pengesahan STNK tidak perlu lagi bolak balik ke sejumlah loket, namun cukup di satu loket saja.

"Dengan bentuk pokja satu loket di beberapa instansi jadi berkas jalan sendiri di dalam. Makanya dengan semakin singkat, prosesnya pasti jadi lebih cepat," kata Gubernur Jabar Ahmad Herwayan saat ditemui usai acara launching Peningkatan Pelayanan Samsat di wilayah Jawa Barat di Samsat Kota Bandung Timur Jalan Soekarno-Hatta, Senin (18/6/2012).

Heryawan mengatakan akan segera menerapkan sistem tersebut ke kota-kota lain di Jawa Barat. Saat ini, sistem pokja tersebut baru ada di Kota Bandung."Sementara ini baru di tiga samsat di Kota Bandung. Kita akan tingkatkan lagi nantinya," tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Jawa Barat Bambang Heryanto mengatakan, enam peningkatan pelayanan yang dilakukan Kantor Bersama Samsat, bukan atas dasar ide atau pemikiran satu instansi atau lembaga. Peningkatan tersebut merupakan realisasi dari kenyataan yang ada di masyarakat.
Bambang mengambil contoh, warga-warga yang jauh seperti di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur harus ke Kota Cianjur yang berjarak puluhan kilo meter untuk mengurus surat dan pajak kendaraan bermotor.

"Jadi yang berada di daerah tidak perlu jauh-jauh. Dengan penambahan armada, nantinya samsat keliling juga akan kita buat semi permanen,waktunya mungkin lebih singkat dan jaraknya juga dekat. Ide juga tidak datang dari manapun, Ini berdasarkan fakta yang muncul di masyarakat," jelas Bambang  

Menurut Bambang, peningkatan pelayanan sudah seharusnya dilakukan secara kontinue. "Tugas pokok dan misi kita adalah selalu meningkatkan pendapatan, dan pelayanan yang kita lakukan bukan hal luar biasa, ini rutin kita lakukan dan kita ingin menunjukkan inilah beberapa produk baru kami," tegasnya. ( Rony ).

WALPRI GUBERNUR JABAR ALAMI KECELAKAAN DI TOL PASTEUR

                      

BANDUNG,Masal News.

Tiga pengawal pribadi (walpri) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengalami kecelakaan di Km 3 jalan tol Pasteur,Kelurahan Cigugur Tengah,Kecamatan Cimahi Tengah,Kota Cimahi, kemarin.

Akibatnya, mereka mengalami luka serius dan dirawat di RS Kawaluyaan,Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. “Kejadiannya pukul 08.00 WIB saat mobil walpri gubernur mengejar rombongan yang sedang menuju Soreang untuk pembukaan acara jalan sehat bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan,” jelas Kabiro Humas, Protokol, dan Umum Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah. Insiden di kawasan Kota Cimahi ini akibat mobil Mitsubishi Pajero Sport D 748 AR bersenggolan dengan mobil sedan putih. Mobil yang dikendarai Arief Syarifudin, 42, petugas Satpol PP Pemprov Jabar ini tengah mengejar rombongan gubernur.

“Mereka mengira gubernur menggunakan kendaraan dinasnya, padahal beliau ada di dalam mobil menteri. Karena mereka berangkat agak terlambat lalu berusaha mengejar konvoi mobil gubernur. Nahas ketika menyesuaikan posisi dengan rombongan malah terjadi senggolan dengan mobil lain,”ujarnya. Selain Arief yang mengalami patah tulang bahu, korban lainnya yakni Ahmad Sukirman, 52, yang juga petugas Satpol PP mengalami luka robek kulit kepala sehingga harus mendapat 12 jahitan.

“Sementara, Ipda Aben Nurhidayat, anggota patroli pengawalan (Patwal) Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar mengalami luka di bagian perut dan tulang rusuknya patah,” kata Ruddy. Menurut dia, mobil pengawal pribadi gubernur itu oleng, kemudian terguling mengakibatkan penumpang di mobil tersebut mengalami luka parah. “Sedangkan mobil yang bersenggolan tidak mengalami kecelakaan,”ucapnya.

Kondisi Pajero rusak berat. Bagian atap mobil ringsek akibat terguling.“ ISTERI Gubernur Netty menunggu di RS untuk mengetahui lebih jauh kondisi para korban. Sementara, Gubernur membesuk setelah mengisi kegiatan di Sukabumi,” ujarnya.

Di bagian lain, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengikuti jalan sehat di Lapangan Upakarti bersama ribuan warga Kabupaten Bandung,kemarin. Di tengah perjalanan dia mengajak peserta untuk bernyanyi Halo-Halo Bandung. “Ayo semua semangat,” seru Dahlan.Setelah 4 km perjalanan, Dahlan ternyata masih kuat melanjutkan kegiatan.Dia pun ambil bagian dalam senam sehat didampingi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakil Bupati Bandung Deden Rumaji. ( Rony )