MASALNEWS.Angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan di Jawa Barat saat ini hanya 59 persen, jauh di bawah Jawa Timur dan
Jawa Tengah. Artinya dari 100 orang yang sekolah di SMP, 41 orang diantaranya
tidak melanjutkan ke Sekolah tingkat lanjutan.
Keadaan ini mendapat
tanggapan dari komisi E DPRD Jawa Barat yang menangani masalah pendidikan.
“Gubernur, jangan selalu melihat sisi infrastruktur saja. Selama ini gubernur
bilangnya RKB (Ruang Kelas Baru) saja, tapi di sisi lainnya ditinggalkan, salah
satunya hal ini (APK pendidikan)," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat
Didin Supriadin, Rabu, (13/6) di Bandung.
Hal ini disampai
Didin, menanggapi pernyataan keterkejutan Mendikbud M. Nuh terhadap angka
partisipasi kasar pendidikan di Jawa Barat yang rendah, dibandingkan dengan
Jateng dan Jatim.
Didin merasa
aneh, mengapa APK pendidikan di Jawa Barat bisa lebih rendah dibandingkan Jawa
Timur dan Jawa Tengah. Kenapa bisa,? ”Ibaratnya kalah sama provinsi tetangga
seperti Jatim dan Jateng. Padahal di Jabar ini banyak perguruan tinggi
berkualitas. Teknis ada ITB, agama ada UIN, pertanian ada IPB. Tapi kenapa APK
pendidikannya bisa rendah," ujar Didin.
Komisi E, lanjut
Didin tidak akan menyalahkan pihak mana yang salah, terkait APK pendidikan di
Provinsi Jabar, namun hal ini juga menjadi tugas dari Dinas Pendidikan Jabar
agar APK pendidikan bisa meningkat.
“Teliti faktor
yang menyebabkan APK pendidikan di Jabar rendah. Disdik harus bisa mengevaluasi
dan mencari solusinya seperti apa," ujarnya. (Rony)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar