WAGUB JABAR DEDE YUSUP INGATKAN JANGAN TERGIUR UANG KADEUDEUH.

Masal News.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf menegaskan kepada Pramuka berprestasi untuk tidak tergiur dengan pemberian uang kadeudeuh. Demikian disampaikannya dalam audiensi bersama 20 anggota Pramuka Kwarda Jabar yang berhasil meraih Juara Umum pada Lomba Regu Pramuka Penggalang Tingkat Nasional (LT V) Tahun 2012 di Cibubur -Jakarta.

Acara yang dihadiri juga oleh Asisten Daerah III, para pembina, guru, dan orang tua siswa itu diselenggarakan di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Gedung Sate, Rabu (18/7) siang. Untuk diketahui, Tim Putri (Melati) berhasil meraih Juara I tingkat Nasional, sedangkan tim putra harus puas dengan peringkat kedua. Kedua tim yang mengikuti lomba tersebut berasal dari SMP Negeri 14 Bandung.

"Pramuka sebagai anak bangsa harus tulus ikhlas berbuat untuk bangsa, negara dan agama. Karena kalau sampai mengharapkan uang kadeudeuh, pramuka berprestasi kita bisa saja dibajak oleh daerah lain. Dan hal itu jangan sampai terjadi," kata Ketua Kwarda Jabar tersebut. Untuk itu Ia berpesan agar semua pihak baik keluarga, guru, Kwarda Jabar, Kwarcab, dan pihak lainnya turut menjaga adik-adik pramuka agar tidak 'berpaling'. Karena di beberapa bidang lainnya, sudah seringkali terjadi pembajakan dengan iming-iming uang kadeudeuh. 

Meski tanpa uang kadeudeuh yang menggiurkan, Pemprov Jabar tetap memberikan perhatian yang layak bagi Pramuka-pramudi berprestasi tersebut, antara lain pemberian voucher sebesar Rp 10 juta untuk pengembangan kegiatan kepramukaan, perlengkapan komputer untuk sekolah, dan upacara penyambutan. "Kalau ditanya apakah ada uang kadeudeuh? Saya jawab tidak ada. Tapi sebagai wujud rasa bangga, Pemprov akan siapkan pesta besar (upacara penyambutan-red) di SMP Negeri 14," jelas Wagub diiringi tepuk tangan hadirin. 

Selanjutnya Kak Dede, sapaan akrabnya di dunia Pramuka berpesan, agar adik-adik Pramuka tidak melupakan prestasi dan tugas utamanya di sekolah. Seyogyanya, prestasi di bidang akademik juga bisa sejalan dengan prestasi kepramukaan. "Yang lebih penting lagi, jauhi narkoba dan geng motor," tegasnya. Usai memberikan sambutan, Wagub memberikan kesempatan kepada perwakilan tim, guru, pembina, dan orang tua, untuk menyampaikan kesan-kesannya . Berbagai ungkapan positif atas perhatian pemerintah dan perjuangan penuh kerja keras untuk mempertahankan Juara Umum, tercetus dari bibir mereka. "Kami juga ucapkan terima kasih, karena berkat dukungan fasilitas yang baik dari Kwarda maupun Kwarcab, kami bisa meraih juara tingkat nasional lagi," ujar anggota Tim Putri Hasna Fitri. (Rony)

PEMERATAAN ANGGARAN APBD BAGI KABUPATEN /KOTA

Masal News.

Saat ini DPRD Jawa Barat telah memberlakukan pemerataan anggaran APBD bagi daerah Kabupaten Kota di Jabar, berbeda dengan dulu ada daerah yang hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 13,5 Miliiar saja, saat ini semuanya telah dilakukan pemerataan anggaran, sehingga tidak ada alasan untuk memerdekakan diri memisahkan dari Jawa Barat membentuk provinsi baru.

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara dihadapan Tokoh masyarakat Kabupaten Ciamis saat melaksanakan Hearing dan dialog Ketua DPRD Jabar bersama tokoh masyarakat dan alim ulama Ciamis, Minggu (15/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Wagub Jabar Dede Yusuf, anggota DPRD Jabar dapil X (Kab Ciamis Banjar, Kuningan), diantaranya E.A Darojat, Irwan Koesdiantoro, Sobikin, Aceng Roni dan Sugianto Nangolah, juga anggota DPRD dari Kab Ciamis, Banjar dan Kuningan.

“Sekarang ada nomenklatur mengenai bantuan keuangan yang langsung ke Desa. Dengan adanya ini, harapan kami kepala desa dan perangkatnya bisa merencanakan pembangunan apa yang baik dan dibutuhkan desanya. Setelah itu proposalnya diberikan kepada kami, kami evaluasi dan kami bantu langsung ke rekening desa,” tutur Irfan Kepada Masal News.com yang menyertai kegiatan hearing ketua DPRD JABAR di Ciamis.

Dengan system ini terlihat telah menggeliatkan pembangunan desa, aula bisa dibangun, jalan setapak didaerahnya bisa dibantu, dan ini langsung tanpa melalui proses-proses APBD Kabupaten Kota, jadi transfer langsung ke rekening desa, ujarnya.

“Inilah system sekarang, yang ingin saya sampaikan dan sedang kita galakan, bahkan kedepan saya harapkan kepala Desa itu bisa membuat perencanaan pembangunan desanya sendiri, dari perencanaan ini yang harus kita evaluasi, karena kalau tingkatannya semakin banyak, semakin banyak juga distorsinya,” kata Irfan.

Tapi lanjutnya, jika ada dari kepala desanya seperti kita tadi langsung menyerap aspirasi dari kepala desa, sekarang kepala desanya akan tahu apa yang mereka butuhkan tahun ini…! Maka ini akan kita berikan bantuan, prosedur aspirasinya sendiri dari kepala desa langsung kepada gubernur dan DPRD Jabar, tuturnya. (Rony)

WAGUB INGATKAN TIDAK ADA SWEPING ORMAS PADA BULAN RAMADHAN.

Masal News.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengharapkan individu ataupun kelompok orang yang bergabung dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak melakukan kegiatan sweeping (penyapuan) pada bulan Ramadan. Seluruh masyarakat yang beribadah puasa dan yang tidak beribadah diharapkan saling menghormati serta tidak ada kegiatan sweeping yang cenderung main hakim sendiri.

"Ibadah adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, jalankan saja masing-masing. Bila ada yang tidak sesuai dengan aturan, laporkan saja. Jangan melakukan sweeping yang sifatnya sendiri-sendiri," tutur Dede kepada wartawan Masal News saat ditemui di Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Rabu (18/7/12).

Dikatakannya, hari besar keagamaan yang sudah ditetapkan merupakan milik bangsa Indonesia, bukan perorangan atau kelompok. Karena itu, setiap umat Islam bisa menjalani puasa sesuai tata cara yang diyakininya.Untuk tempat makan, kata dia, bisa juga dibiarkan beroperasi meskipun harus menyesuaikan dengan suasana ramadan supaya menjadi tertutup. "Kan di Indonesia tetap ada masyarakat yang nonmuslim yang tidak berpuasa atau umat Islam yang sakit dan harus mengonsumsi makanan," ungkapnya.

Mengenai tempat hiburan, ia mengatakan, memang sudah ada aturannya untuk tutup saat ramadhan. Bila ada yang melanggar,maka masyarakat tinggal melaporkan ke kepolisian. Kepolisian dan diharapkan kepolisian bisa bertindak cepat.

"Kepolisian diharapkan bergerak lebih cepat supaya jangan ada sweeping dari nonpemerintah. Kalau ada siapapun yang melanggar, laporkan! Jangan ada masyarakat yang main hakim sendiri," ungkap Dede. (Rony)

PILGUB JABAR BERSAMAAN DENGAN PILKADA KABUPATEN, KOTA

Masal News.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 mendatang bersamaan dengan Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Sukabumi.
Kesepakatan pelaksanaan Pilgub dan Pilkada secara bersama-sama berdasarkan Surat Ketua KPU Jawa Barat No.B56/KPU-Pprov -001/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal rencana hari dan tanggal pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2013 bersama pemilu Bupati/Wakil Bupati Sumedang, Pemilu Walikota/wakil Cirebon, dan Pemilu Walikota/wakil Walikota Sukabumi dan Pimilu Bupati/Wakil Bupati Bandung Barat.
Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No.57 tahun 2009 tentang perubahan atas keputusan Mendagri No 14 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah bahwa dalam hal pemungutan suara Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama diselenggarakan dalam waktu, hari dan tanggal yang sama.
Oleh karena itu, Pilgub dan pilwagub, Pilbup dan pilwabup, Pilwalkot dan Pilwalkot akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013, yang dilakukan dengan pendanaan bersama. Sedangkan untuk Pilbup dan Pilwabup Bandung Barat masih menunggu konfirmasi.
Demikian disampaikan Assisten Bidang Pemerintahan Setda Jabar, Herry Hudaya, dalam acara penanda tanganan bersamaPilgub dan pilkada gabungan Jabar di Basement Gedung sate, Selasa (17/7/2012).
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Sumedang Don Murdono, Sekdakot Cirebon, Sekdakot Sukabumi, KPU Provinsi Jabar dan KPU Kab Sumedang, Cirebon dan Sukabumi.
Dalam butir-butir kesepakatan bersama(mou) yang meliputi Jenis Pendanaan, Sumber Pendanaan, Penggunaan Dana, yang meliputi pihak ke I yaitu Pemerintah Provinsi Jabar bertanggungjawab atas honorarium, uang lembur, pemutakhiran data dan perjalanan dinas dari Provinsi ke Kabupaten kota atau dan sebaliknya, dan dari provinsi ke Pusat.
Sedangkan pihak kedua yaitu Kabupaten/kota bertanggungjawab atas pendanaan yang meliputi pembayaran penetapan Kepala KPPS dan TPS, pengangkutan kartu suara pemilih Kab/kota ke kec dan dari kec ke kelurahan/desa.
Lebih lanjut Herry mengatakan, dalam kesepakatan diatur tentang waktu dalam jangka 9 bulan sejak ditanda tanganinya kesepatan bersama(mou) ini. Selain kesepakatan bersama juga dilakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama oleh Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Daerah terkait.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Permendagri no 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri no 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam hal Pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama, maka pelaksanaan pemilu dilakukan dengan pendanaan bersama.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilgub dan Pilkada Gabungan, kami Pemprov Jabar telah menyiapkan pendanaan untuk pemilihan kepala daerah tersebut, yang dituangkan kedalam Perda No. 2 tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat, yang merupakan belanja hibah yang akan digunakan oleh KPU, Panwaslu Provinsi, Kapolda Jabar, Kapolda Metrojaya, Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya.
Kami berkeyakinan setiap Pemda Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada ini telah mempersiapkan hal yang sama, yaitu penyediaan biaya untuk pendanaan Pemilu di setiap daerahnya masing-masing. Oleh karena itulah, kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah penting yang harus kita laksanakan untuk tersedianya pendanaan bersama.
Lebih lanjut Heryawan mengatakan, adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi jenis pendanaan, sumber pendanaan serta penggunaan dana dimana para pihak bertanggung jawab atas pendanaannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang akan kita sepakati bersama.
Menjadi harapan kita bersama, degnan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama ini, kiranya dapat membangun sinergi, koordinasi dan harmonisasi yang lebih baik dalam rangka mensukseskan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat beserta dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 4 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. (Rony)

PROGRAM PEMERINTAH BUKAN MILIK KELOMPOK TERTENTU.

Masal News.

Tidak boleh ada orang yang merasa atau mengklaim bahwa Pemerintahan itu seakan-akan milik kelompok tertentu. Demikian ditegaskan wakil gubernur Jawa Barat. Dede Yusuf Kepada Masal News com usai mengikuti hearing dialog DPRD Jabar dengan Masyarakat Ciamis di desa Cijulang, Kec Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, Minggu (15/7) yang menyertakan eksekutif dalam kegiatannya.

Ditegaskan Dede, ini untuk mencegah jangan sampai adanya pengakuan dari segelintir atau sekelompok orang, yang mengatasnamakan bahwa program-program pemerintah itu punya kelompok tertentu, partai anu, kelompok anu.dan itu harus diluruskan supaya masyarakat mengetahui yang sebenarnya.

Bahwa ini adalah program pemerintah, pemerintah adalah DPRD dengan Pemerintah Provinsi. “Jadi supaya tidak boleh ada orang yang merasa atau mengklaim seakan-akan bahwa merekalah itu, atas nama kelompok tertentu, gak ada ! Ini semua uang rakyat dibayar atas pajak rakyat,” tegasnya.

Sebetulnya lanjut Dede, antara DPRD dan Eksekutif itu biasanya ada jarak yang kita tidak tahu, kadang-kadang kita anggap DPRD itu memberikan usulan-usulan begitu saja, sementara eksekutif juga punya program yang ingin jalan sendiri. Namun dengan diajaknya dalam hearing, phaknya bisa langsung melihat dan bisa bersama-sama memutuskan serta mengalokasikan yang dibutuhkan, ungkap Dede. (Rony)