Rabu, 11 Desember 2013

DKPP Mantapkan Jabar Lumbung Pangan Nasional 2014




SUMEDANG - Dewan Ketahanan Pangan Provinsi (DKPP) Jawa Barat merancang program 2014 untuk memaksimalkan bangunan ketahanan pangan ke depan. Program juga dimaksudkan untuk memantapkan posisi Jabar sebagai lumbung pangan nasional.

Guna mencapai target tersebut, DKPP Jabar menggelar rapat koordinasi di Jatinangor, Rabu, 11 Desember 2013. Rakor dipimpin langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sekaligus Ketua DKPP Jabar, dan diikuti para bupati/walikota sekaligus Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKD) dan jajarannya.

Heryawan menegaskan, kondisi ketahanan pangan di provinsi terpadat di Indonesia ini hingga kini masih kokoh. Jabar bahkan masih menjadi provinsi utama yang menopang ketahanan pangan nasional

"Jawa Barat masih penghasil beras tertinggi se-Indonesia. Begitu juga sebagai penghasil 40 jenis holtikultura, dan produsen terbesar ayam potong," ungkap Heryawan.

Surplus beras Jabar pada 2012 mencapai 2,22 juta ton. Data pada tahun sama, Jabar memiliki 434 Lumbung Pangan Masyarakat dengan cadangan 2,200 ton setara gabah.

Namun, Heryawan menyatakan, penerapan manajemen pangan perlu terus diperbaiki tahun demi tahun. Dicontohkan, penanganan pasca panen harus ditingkatkan. "Kita perlu memperbanyak industri pengolahan, skala menengah maupun besar," tambahnya.

Penguatan industri berbasis pertanian, ulas Ketua DKPP Jabar, memungkinkan surplus berbagai produk pangan tidak berakibat negatif --khususnya bagi kalangan petani-- karena hasil panen diserap industri pengolahan.

Sementara ketika stok produk pangan tertentu menipis, masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sebab hasil olahan tersedia cukup. "Industri pengolahan berbasis pertanian kita hingga sekarang belum cukup memadai. Ini masalah kita," papar Heryawan lagi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DKPP meminta kepada para bupati/walikota se-Jabar untuk memantapkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di masing-masing daerahnya.

Heryawan menegaskan, penganekaragaman konsumsi pangan bukan sekadar mengganti konsumsi beras ke jenis pangan lain, seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan.

"Perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa diversifikasi pangan juga urusan kesehatan. Ubi, misalnya, jauh lebih menyehatkan dibanding nasi," lanjutnya.

Usai mendengar berbagai laporan bupati/walikota dan jajaran DKPD, Heryawan mengintsruksikan agar rapat koordinasi DKPP menghasilkan rumusan program jangka menengah hingga lima tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang disusun lebih utuh. (Rony)

Gubernur Aher Canangkan Program Unggulan PAUD Jabar




BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan masa depan sebuah bangsa ditentukan bagaimana mengelola sumberdaya manusia dengan memberikan pendidikan yang baik. Untuk itu, memperhatikan pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah sebuah keharusan. Melalui PAUD, ujar Heryawan, kita mulai membangun peradaban sebuah bangsa yang unggul dan maju. Hal itu disampaiakannya di hadapan 1000 orang lebih penggiat PAUD se-Jawa Barat.

"Tidak ada kemajuan sebuah bangsa, tidak ada keunggulan sebuah negara, dan tidak ada peradaban tinggi tanpa memperhatikan pendidikan. Dan membangun PAUD yang baik, adalah upaya menuju jalan kemajuan dan keunggulan sebuah bangsa. PAUD adalah cikal bakal kemajuan Indonesia, dan Jawa Barat khususnya," ungkap Heryawan saat mencanangkan Gebyar PAUD Jawa Barat 2013. Rabu (11/12) pagi di Bale Asri Pusdai, Jl Diponegoro 63, Kota Bandung.

Lebih lanjut Heryawan menyatakan tema gebyar PAUD kali ini, yakni; "Pencanangan Program Unggulan PAUD",  cukup relevan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang senantiasa mendorong dan memberikan apresiasi kepada  semua pihak yang peduli pendidikan. Kedepan, dirinya, melalui kebijakan dan program akan  terus menjadikan PAUD sebagai mitra strategis dalam memajukan kualitas SDM generasi muda Jawa Barat dan bahkan Indonesia.

Pada kesempatan itu, Gubernur mencanangkan 3 program unggulan PAUD 2014, yakni; a) anak usia dini Jawa Barat cinta lingkungan, b) kakak asuh PAUD dan c) pendataan siswa siswi PAUD yang belum memiliki akte kelahiran. "Diharapkan dengan pencanangan ini semakin memacu perkembangan kualitas SDM Jawa Barat," ujar Heryawan yang juga memberikan sejumlah penghargaan kepada penggiat PAUD se Jawa Barat.(Rony)


Wagub Jabar Demiz Sidak Tambang Pasir Besi





TASIKMALAYA –
 Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar  mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tambang pasir besi di Cipatujah Tasikmalaya, Selasa (10/12). Pada kesempatan tersebut Deddy Mizwar beserta rombongan  meninjau  CV Guruh Samudra,  PT. Putra Cianjur Maining,  PT. Asem, ketiga lokasi yang dikunjungi tersebut berada di Cipatujah Tasikmalaya yang dapat ditempuh 30 menit dari Polsek Cipatujah.

Pada sidak tersebut, Wakil Gubernur didampingi Tim Terpadu dari Polda yang dipimpin oleh Dirreskrimsus  Mujiyono, Kasubdit Tipidter, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jerry Yanuar, serta  Kepala SKPD Provinsi Jawa Barat diantaranya  Kepala  BPLHD Anang Sudarna, Kadis  ESDM Sumarwan Hadisoemarto, Kadisnaker Hening Widiatmoko, Kasatpol PP Udjwalaprana Sigit.

Ketiga perusahaan yg disidak pemiliknya tidak berada di tempat, dan polisi  langsung memberikan garis polisi/police line, guna penyelidikan dan pengecekan  lebih lanjut.

Tim Polda pada Rabu ini (11/12) akan melaksanakan operasi kedua dipimpin Direskrimsus  Mujiyono, Kasubdit Tipidter,khusus untuk melakukan eksekusi dan penyidikan  lebih lanjut.(Rony).

Normalisasi DAS Citarum Isu Strategis RPJMD Jawa Barat





BANDUNG – Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum menjadi salah satu persoalan strategis yang menjadi fokus program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) selama lima tahun ke depan.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2013-2018, yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Selasa malam, 10 Desember 2013.

RPJMD adalah acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, yang juga dihadiri unsur pemerintah daerah yang dipimpin langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjelaskan ihwal masuknya program normalisasi DAS Citarum dalam RPJMD 2013-2018. "Normalisasi DAS Citarum memang satu di antara sejumlah program pro kerakyatan dalam Perda RPJMD," ungkapnya kepada wartawan usai rapat paripurna.

Gubernur Heryawan menambahkan, Perda RPJMD mengatur penanganan terpadu pemulihan kondisi Sungai Citarum. Sungai besar di Jawa Barat ini akan disehatkan kembali secara bertahap dari hulu hingga Waduk Saguling, sepanjang 77 kilometer.

"Selama ini penanganannya tidak beraturan. Berbagai pihak mengerjakan perbaikan secara terpisah, tidak terpadu. Mulai 2014, koordinasi dipimpin pemerintah provinsi. Kita akan membenahi mulai kilometer nol sampai 20 kilometer pertama pada 2014," papar Heryawan.

Ditegas pula, penyehatan DAS Citarum digelar sepanjang 20 kilometer setiap tahun. Dengan demikian, ruas DAS paling krusial sepanjang 77 kilometer mulai dari hulu ditargetkan rampung pada 2017.
Heryawan juga menandaskan, Perda RPJMD 2013-2018 berisi penajaman program prioritas yang sudah dilaksanakan selama lima tahun belakangan. Program dimaksud yakni sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi, perumahan rakyat lapisan menengah ke bawah, perluasan lapangan kerja, dan seni-budaya.

Gubernur menggarisbawahi, Perda RPJMD 2013-2018 juga menegaskan prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu prinsip utamanya,pemerintah daerah diwajibkan mengupayakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.ungkap Heryawan

"Kita dituntut mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial. Pengembangan ekonomi menyeimbangkan skala kecil, menengah, dan besar," jelas Heryawan. (Rony)

Film Indie Harapkan Dukungan Sarana Ekspresikan Hasil Karya





BANDUNG – . Dewasa ini, film sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kemajuan alat komunikasi dan teknologi, menjadikan film dapat kita nikmati  kapan saja dan melalui media apa saja seperti handphone, atau televisi. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Deddy Mizwar ketika menghadiri  sidang terbuka kegiatan Konferensi Film Bandung 2013 di Padepokan Seni Mayang Sunda jl. Peta no 209 Bandung, Minggu (8/12).

"Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan dengan hasil film yang dibuat secara iseng melalui handphone, ini menunjukan membuat film sangat mudah," ungkapnya.

Menurut Wagub, yang penting dalam membuat film adalah niat, hati nurani kita, pesan atau substansi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. "Walaupun hanya film pendek jika dibuat dengan sungguh-sungguh dan niat baik akan mampu menghasilkan karya yang luar biasa, dan yang terpenting lainnya hindari menjiplak!" tegasnya.

Deddy  mencontohkan  ada hasil karya film pendek yang dihasilkan pelajar SMP Purbalingga dengan HP mampu mengahsilkan karya film pendek yang  menggugah perasaan dan  keharuan ketika  menyaksikan.

"Bandung terkenal sangat potensial dalam segala hal, oleh karena itu saya berharap dari Bandung akan ada hasil karya yang luar biasa," harap Deddy.

Di samping itu, Deddy mendukung munculnya komunitas-komunitas film pendek, serta diselenggarakannya workshop untuk sharing informasi bagaimana menghasilkan film dengan gagasan yang luar biasa atau membedah film tertentu.

Menurut Deddy, lahirnya komunitas indie berawal dari keresahan terhadap mainstream yang ada.
"Di Jatiwangi terdapat  komunitas film, sekretariatnya di bekas pembuatan genteng, dalam pembuatan film mengeksplorasi bencana, lumpur kubangan bekas digali untuk genteng, tapi hasil karyanya patut diacungi jempol," paparnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Eddy D.Iskandar (Ketua Forum Film Bandung), Bambang W. Sugiharto, Kepala Balai Padepokan Seni  Mayang Sunda Wati Windu , Direktur Bisnis PR Windu, panelis Azis, Tobing Yr. dan komunitas film indie.

Pada kesempatan tersebut  Eddy D. Iskandar mengungkapkan, dirinya ingin mensuport kiprah adik2 komunitas film Bandung karena di  Bandung terkenal  gudangnya kreator film pendek. "Kebetulan ada pak Wagub, mereka butuh ruang untuk memutar karya mereka, seperti art cinema mengharapkan pak Deddy dapat memberikan  dukungan untuk dapat merealisasikannya," lapornya.

Sementara  Wati Windu  menguraikan keberadaan Padepokan Seni berawal dari 25 tahun yang lalu,  tahun 1985 ketika diselenggarakan  Festival Film Bandung. "Tempat ini berawal dari festival film, diharapkan dari tempat ini pula  akan memunculkan kreatifitas inovasi dan prestasi perfilm di tanah air," ungkapnya.

Ketua Panitia Ilma Indiastri dari Lingkar Indiemovie Bandung menjelaskan, kegiatan ini telah berlangsung beberapa hari untuk menjalin  kebersamaan, sharing informasi serta membekali kreatifitas dalam kegiatan pembuatan dan menikmati film. Dia menambahkan kegiatannya ini ingin mengambil kontribusi dalam membangun  perfilman di Bandung.(Rony)