SUMEDANG - Dewan Ketahanan Pangan Provinsi (DKPP) Jawa Barat merancang program 2014 untuk memaksimalkan bangunan ketahanan pangan ke depan. Program juga dimaksudkan untuk memantapkan posisi Jabar sebagai lumbung pangan nasional.
Guna mencapai target tersebut, DKPP Jabar menggelar rapat koordinasi di Jatinangor, Rabu, 11 Desember 2013. Rakor dipimpin langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sekaligus Ketua DKPP Jabar, dan diikuti para bupati/walikota sekaligus Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKD) dan jajarannya.
Heryawan menegaskan, kondisi ketahanan pangan di provinsi terpadat di Indonesia ini hingga kini masih kokoh. Jabar bahkan masih menjadi provinsi utama yang menopang ketahanan pangan nasional
"Jawa Barat masih penghasil beras tertinggi se-Indonesia. Begitu juga sebagai penghasil 40 jenis holtikultura, dan produsen terbesar ayam potong," ungkap Heryawan.
Surplus beras Jabar pada 2012 mencapai 2,22 juta ton. Data pada tahun sama, Jabar memiliki 434 Lumbung Pangan Masyarakat dengan cadangan 2,200 ton setara gabah.
Namun, Heryawan menyatakan, penerapan manajemen pangan perlu terus diperbaiki tahun demi tahun. Dicontohkan, penanganan pasca panen harus ditingkatkan. "Kita perlu memperbanyak industri pengolahan, skala menengah maupun besar," tambahnya.
Penguatan industri berbasis pertanian, ulas Ketua DKPP Jabar, memungkinkan surplus berbagai produk pangan tidak berakibat negatif --khususnya bagi kalangan petani-- karena hasil panen diserap industri pengolahan.
Sementara ketika stok produk pangan tertentu menipis, masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sebab hasil olahan tersedia cukup. "Industri pengolahan berbasis pertanian kita hingga sekarang belum cukup memadai. Ini masalah kita," papar Heryawan lagi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DKPP meminta kepada para bupati/walikota se-Jabar untuk memantapkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di masing-masing daerahnya.
Heryawan menegaskan, penganekaragaman konsumsi pangan bukan sekadar mengganti konsumsi beras ke jenis pangan lain, seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan.
"Perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa diversifikasi pangan juga urusan kesehatan. Ubi, misalnya, jauh lebih menyehatkan dibanding nasi," lanjutnya.
Usai mendengar berbagai laporan bupati/walikota dan jajaran DKPD, Heryawan mengintsruksikan agar rapat koordinasi DKPP menghasilkan rumusan program jangka menengah hingga lima tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang disusun lebih utuh. (Rony)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar