Masal News Bandung.
DPRD Jabar menduga Pemprov Jabar sengaja menyiasati anggaran sehingga
terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp3 triliun pada APBD
tahun anggaran 2011.
Kondisi tersebut dinilai untuk menjaga likuiditas kas daerah sehingga tidak terganggu program kegiatannya pada setiap tahun anggaran baru.
Hal itu dikatakan anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah usai rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011 di gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, baru-baru ini.
“Pada 31 Desember 2010, ada Rp1,5 triliun didepositokan, Rp900 miliar ada di rekening Giro Kas Daerah. Saya barusan kaget ketika baca pada 31 Desember 2011, ternyata Silpa itu ada Rp3 triliun lebih. Ada peningkatan Silpa Rp600 miliar-an dibandingkan 2010,” ujar Deden.
Menurut Deden, Silpa sebesar Rp3 triliun lebih tersebut harus dipandang sebagai penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Pasalnya banyak kegiatan yang tidak terserap. “Jangan dilihat sebuah efisiensi. Kalau Silpa semata-mata hanya efisiensi, kita beri apresiasi. Tetapi pelajaran 2010 lalu, saya melihatnya penyerapan anggaran yang tidak maksimal,” ucapnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini menduga, Silpa Rp1,5 triliun pada 2010 lalu yang didepositokan tidak terganggu. Akibatnya Silpa malah bertambah. Karena itu, dia mendesak Gubernur Jabar mengubah persepsi terhadap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) soal perencanaan dan penyerapan anggaran.
“Jangan-jangan Silpa tinggi ini merupakan sebuah kesengajaan untuk menjaga likuiditas kas daerah. Kalau di kas daerah selalu tersimpan dana segar, Pemprov akan likuid terus kas daerahnya. Saya sih cenderung melihat ada unsur kesengajaan. Membuat Silpa tinggi dan mencari aman dalam hal pembiayaan daerah ke depan,” paparnya.
Deden menyatakan, Pemprov Jabar jangan berpikir lagi soal siasat manajemen kas daerah. Pasalnya semakin tinggi Silpa, maka sesungguhnya rakyat yang dirugikan. Artinya uang itu tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. “Dalam ukuran rakyat, itu dirugikan,” ucapnya.
Harus diperhatikan dan diingat, lanjut Deden, prinsip anggaran pemerintah menggunakan prinsip berimbang. Antara anggaran pendapatan dan belanja itu nol rupiah. “Kalau begini, artinya surplus. Padahal seharusnya antara pendapatan dan belanja tidak ada sisa sama sekali,” tegasnya. (Rony)
Kondisi tersebut dinilai untuk menjaga likuiditas kas daerah sehingga tidak terganggu program kegiatannya pada setiap tahun anggaran baru.
Hal itu dikatakan anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah usai rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2011 di gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, baru-baru ini.
“Pada 31 Desember 2010, ada Rp1,5 triliun didepositokan, Rp900 miliar ada di rekening Giro Kas Daerah. Saya barusan kaget ketika baca pada 31 Desember 2011, ternyata Silpa itu ada Rp3 triliun lebih. Ada peningkatan Silpa Rp600 miliar-an dibandingkan 2010,” ujar Deden.
Menurut Deden, Silpa sebesar Rp3 triliun lebih tersebut harus dipandang sebagai penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Pasalnya banyak kegiatan yang tidak terserap. “Jangan dilihat sebuah efisiensi. Kalau Silpa semata-mata hanya efisiensi, kita beri apresiasi. Tetapi pelajaran 2010 lalu, saya melihatnya penyerapan anggaran yang tidak maksimal,” ucapnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini menduga, Silpa Rp1,5 triliun pada 2010 lalu yang didepositokan tidak terganggu. Akibatnya Silpa malah bertambah. Karena itu, dia mendesak Gubernur Jabar mengubah persepsi terhadap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) soal perencanaan dan penyerapan anggaran.
“Jangan-jangan Silpa tinggi ini merupakan sebuah kesengajaan untuk menjaga likuiditas kas daerah. Kalau di kas daerah selalu tersimpan dana segar, Pemprov akan likuid terus kas daerahnya. Saya sih cenderung melihat ada unsur kesengajaan. Membuat Silpa tinggi dan mencari aman dalam hal pembiayaan daerah ke depan,” paparnya.
Deden menyatakan, Pemprov Jabar jangan berpikir lagi soal siasat manajemen kas daerah. Pasalnya semakin tinggi Silpa, maka sesungguhnya rakyat yang dirugikan. Artinya uang itu tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. “Dalam ukuran rakyat, itu dirugikan,” ucapnya.
Harus diperhatikan dan diingat, lanjut Deden, prinsip anggaran pemerintah menggunakan prinsip berimbang. Antara anggaran pendapatan dan belanja itu nol rupiah. “Kalau begini, artinya surplus. Padahal seharusnya antara pendapatan dan belanja tidak ada sisa sama sekali,” tegasnya. (Rony)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar