Mis Manajemen Dalam Tata Kelola Kehumasan Pemprov Jabar

Oleh  ;    Rony  Nur Hidayat .( Penulis adalah Wartawan Priangan Pos )

Hubungan masyarakat (humas) atau Public Relations (PR) adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat. Humas  adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait.

 Secara spesifik, definisi umum Humas disimpulkan sebagai seni (arts) dan gabungan dari disiplin ilmu manajemen, komunikasi, psikologi, sosial dan marketing, untuk membentuk agar lembaga, nama dan produknya menjadi disukai dan dapat dipercaya oleh publiknya. Dalam hubungannya dengan target audience atau stakeholder tersebut, dikenal tiga tipe tentang apa yang disukai dan tidak disukai, yaitu those who know you and like you (mengenal dan menyukai Anda). Those who know you and don't like you (mengenal dan tidak menyukai Anda). Those who neither you nor care you (tidak dikenal maka tidak disukai).

Oleh karena itu Humas  merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.

Humas  adalah suatu proses yang kontinyu untuk memperoleh good will dan pengertian dari publik pada umumnya, termasuk stake holder internal.  Ke dalam, mengadakan perbaikan dan pembenahan melalui corporate culture building (membangun budaya lembaga), berbentuk disiplin, motivasi, peningkatan pelayanan dan produktivitas kerja yang diharapkan untuk terciptanya sense of belonging terhadap lembaga. Sedangkan ke luar, berupaya menciptakan kepercayaan dan citra lembaga (corporate image) yang sekaligus memayungi dan mempertahankan citranya.

Padahal  hakekatnya makna dari "hubungan masyarakat" (humas, kehumasan, public relations) adalah prilaku atau sikap untuk menjadi tetangga dan warga yang baik (to be a good neighbour and citizen). Pekerjaan Humas itu mulai dari A sampai Z , dalam arti Humas melakukan pekerjaan dari hal kecil sampai hal besar sekalipun. walaupun sepertinya posisi Humas disamakan dengan President Direktur, akan tetapi urusan pekerjaan harus detail dan rapih,Oleh sebab itu siapapun bisa menjadi Humas untuk dirinya sendiri dengan arti untuk menjaga citra dan harga dirinya serta memiliki jiwa semangat dan terus berusaha, dan menganggap dirinya adalah orang yang memiliki aktualitas untuk hidup. Kualifikasi dan keahlian Humas Profesional.

                                                      

            Mampu berkomunikasi dengan semua orang yang memiliki aneka ragam karakter, memiliki integritas personal dan kepribadian yang menarik.  Memiliki inovasi dan kreativitas , akses informasi yang seluas-luasnya. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi Humas. Memiliki jaringan sosial dengan berbagai kelompok masyarakat, seperti media, LSM, dan pemerintah. Mampu mengorganisasikan berbagai kegiatan komunikasi dan Humas mampu melakukan penelitian dan mengevaluasi hasil kegiatan. Humas mampu menulis untuk publikasi organisasi/pemerintah.

Seperti yang saya rasa selama bertugas di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat saya rasa ada kelucuan dan sekaligus  mengundang tanda tanya, pasalnya  pola manajemen kehumasan masa sekarang ini. Humas Pemprov Jabar sepertinya  hanya sebagai kepanjangan tangan penguasa, dan tukang foto pimpinan serta melakukan pembiaran suatu opini atau masalah di internal.  Yang mana suatu contoh kecil seorang staf  ( inisial A) yang melakukan kesalahan pemberitaan tidak dicover oleh pimpinannya, seolah melepas tanggung jawab sebagai pimpinan, Padahal idealnya sebagai pimpinan humas provinsi jabar, menurut hemat saya sebaiknya Kabag Humas   mengerti akan tugas nya yang berpedoman pada permendagri pasal 13 tahun 2011 yang mana berisi salah satunya membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan pada public,dan harus  selalu ada di tempat untuk mengetahui suatu pemberitaan atau isu-isu yang tengah hangat dipemberitaan.  Kalau sementara sebagai kabag  humas yang sering absen di tempat  bagaimana bisa mengcover isu yang ada.

Dan saya pun berandai-andai bahkan harus menjadi sebuah kepastian Humas Pemprov Jabar ke  depan. Saya pikir harus bisa memberikan kenyaman kepada seluruh lapisan masyarakat karena sejatinya bidang Kehumasan itu adalah sebuah parameter keberhasilan seorang  pemimpin.

Jadi siapakah yang salah dalam system  Kehumasan Pemprov Jabar sekarang ini ? dan  tentunya anda pun bisa menilainya!.

                                                                                               

Gubernur Apresiasi BJB Masuk 10 Besar Bank Nasional

BANDUNG –  Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberi apresiasi atas performa Bank Jabar Banten (BJB). Namun demikian, sebagai pemegang saham mewakili Pemprov Jabar, Heryawan mendorong agar terus memingkatkan prestasi. Gubernur Aher mengatakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri Raker BJB di Bandung, Jumat (25/1). Raker dihadiri jajaran Direksi, Kepada Cabang, dan Kepala Divisi BJB.

Aher mengungkapkan, BJB telah memenuhi tantangan Pemerintah Pusat yang meminta bank yang berpusat di Bandung ini tampil sebagai bank daerah terbaik. "Kita diamanatkan menjadikan BJB sebagai jagoannya bank daerah. Kita sudah buktikan kini BJB menjadi bank daerah terbesar," katanya.

BJB adalah bank daerah yang pertama mencatat profit di angka Rp 1 triliun lebih. BJB sendiri menjadi bank daerah yang pertama kali masuk ke lantai bursa. Selain itu, masih menurut Heryawan, BJB kini mampu berdiri di tengah deretan bank nasional. BJB kini berada di peringkat 12 bersama bank besar lain se-Indonesia, milik pemerintah maupun swasta.

"Tentu ke depan kita dorong lagi agar BJB masuk 10 besar. Bisa di urutan sembilan, delapan, atau bahkan lebih baik lagi. BJB harus terus memperbaiki performa," tandas gubernur. ( Rony )

Jabar Tujuan Investasi Terbaik se-Indonesia

Kabupaten Bogor – . Jawa Barat oleh Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai provinsi terbaik sebagai daerah tujuan investasi. Atas prestasi ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap, semua pihak menjaga dan mengembangkan iklim usaha yang terbina.

Gubernur Ahmad Heryawan menegaskan hal itu dalam sambutan peresmian PT Prokat Indonesia di Parung, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jabar, pada Sabtu (26/1). PT Prokat adalah produsen busa kasur (spring bed).

 Aher merinci, predikat bidang investasi kembali diraih Jabar pada 2012. Pemerintah penetapkan tujuh provinsi sebagai daerah tujuan invstasi terbaik.

 "Jawa Barat ditetapkan sebagai terbaik di antara ketujuh provinsi karena mampu menyerap investasi dunia usaha terbesar dibanding daerah lain," jelasnya di hadapan manajemen PT Prokat.

 Menurut data Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar, nilai investasi 2012 di provinsi ini mencapai Rp 52,68 triliun. Setahun sebelumnya Rp 48,75 triliun.

Untuk menjaga iklim investasi yang baik tersebut, Heryawan menambahkan, Pemprov dengan melibatkan aparat terkait dan masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan membangun rasa aman di kalangan pelaku dunia usaha khususnya.

Kondisi berikut yang juga dituntut kalangan pengusaha, ulas Heryawan, yakni kepastian hukum. Di Pemprov, katanya lagi, proses perizinan ditetapkan maksimal delapan hari kerja harus rampung. Hanya perizinan yang menyangkut tataruang yang biasanya lebih delapan hari kerja prosesnya.

 "Bagi pengusaha mudah saja. Mereka pada dasarnya hanya menuntut dua hal, yakni rasa aman dan kepastian hukum. Di Jabar, kedua menjadi perhatian serius pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota," tandas Aher..

Pada kesempatan yang sama, Aher menghimbau pengusaha dan kalangan pekerja agar membangun hubungan yang harmonis. Pasalnya, keduanya tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain.

 Gubernur Aher menyatakan, hubungan pengusaha-butuh tentu dalam perjalanannya akan menghadapi masalah. Namun, bila penyelesaiannya mengedepankan musyawarah, maka hasil akhir akan lebih baik dibanding menempuh tindak anarkhis.

 "Pada kesempatan ini, saya hendak menyosialisasikan satu pegangan dasar dalam hubungan industrial di Jabar, yakni bila pengusaha untung, maka pekerja bakal sejahtera. Begitu pula sebaliknya, bila pekerja sejahtera, maka pengusahapun pasti untung," tandas Aher. ( Rony )

Semangat Maulid Nabi Titik Awal Perubahan Dan Pembangunan

  

Bekasi – . Peringatan  maulid nabi Muhammad SAW punya arti sendiri bagi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Momentum  kelahiran  Nabi Muhammad S.a.w  dimaknai sebagai titik awal perubahan dan pembangunan.

 "Semangat peringatan maulid nabi itu semangat pembangunan. Pembangunan dalam makna yang luas," jelas Aher  dalam sambutan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jammi Attaqwa, Komplek Pesantren K.H  Noer Alie, Ujungharapan, Babelan, Kabupaten Bekasi, Kamis (24/1).

Semangat pembangunan yang dibawa rasulullah terutama dalam perbaikan sumber daya manusia (SDM). Bukan hanya dari sisi moral, nabi juga menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan. "Harapannya dengan meneladani rasulullah  mentalitas semakin baik, moral semakin baik. Kita kan butuh SDM yang  handal  yang  tidak saja intelektual tapi juga moral yang bagus," ungkap Aher.

Selain itu, buah dari pembangunan SDM ala rasul adalah tercapainya kesejahteraan dunia dan keabadian surga di akhirat.

Dalam konteks ini, Islam harusnya identik dengan manusia  pandai dan kaya. "Kita harus menghapus anggapan bahwa Islam itu melarang  kaya. Tidak ada  pertentangan  antara taqwa dengan kekayaan. Alangkah  indahnya  kalau banyak orang kaya yang saleh," ujar Gubernur disambut koor 'aminn' oleh sekira 20 ribu jamaah.

Aher  mencontohkan bahwa sembilan dari 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga adalah para sahabat yang kaya. Karena, dengan kekayaannya, mereka bisa lebih banyak berbuat untuk berjuang di jalan Allah.

 Selain figur rasulullah, Dirinya juga menghimbau agar jamaah meneladani perjuangan KH Noer Alie. "Beliau adalah pahlawan nasional, amanah menjalankan ajaran rasul, membangun moral dan mentalitas bangsa. Kita patut bangga dan meneladani beliau," ujar Aher. ( Rony)

    

at 4:02 PM

Lahan Kantor Dinas Peternakan Prov. Jabar Diperebutkan

Bandung, - Tanah dan lahan yang kini ditempati kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat di Jln. Ir H. Djuanda 358 Kota Bandung, hingga kini masih menjadi lahan sengketa. Buktinya, Selasa (22/1) beberapa pihak yang mengaku ahli waris mengancam akan menduduki lahan tersebut. Berita itu pun, mengundang raksi dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat  dan aparat keamanan yang hari itu sempat menurunkan pasukannya untuk mengamankan lokasi. Seperti dari Brimob Polda Jabar sebanyak 1 SSK, Dalmas Polda Jabar 1 SSK dan Satpol PP Provinsi dua peleton serta dua peleton dari Satpol PP Kota Bandung. Bukan hanya itu, bahkan kalangan masyarakat juga terlibat membantu pengamanan.

Pantauan dari lapangan, sejak pagi hingga siang jajaran aparat berjaga-jaga lengkap dengan peralatan pelindung badan, mobil Dalmas juga waterkanon, karena diperkirakan bakal terjadi benturan fisik antara massa dari kelompok penggugat lahan dengan aparat. Namun, hingga pukul 13.00 WIb, kelompok massa yang akan melakukan aksi pendudukan tersebut tidak juga muncul ke lokasi, sehingga aksi pendudukan hari itu tidak terjadi. Akhirnya aparat keamanan pun membubarkan diri.

Kendati demikian, massa yang berjumlah kurang lebih 500 orang yang mengatasnamakan pendukung ahli waris, berhasil melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Bandung. Di sana mereka semapat berorasi dan menyampaikan laporan pernyataan atas status lahan yang kini milik Pemprov. Jabar tersebut. Tidak hanya di situ, massa kemudian melanjutkan aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Jabar Jln. Diponegoro 22 Bandung. Mereka hanya menyampaikan orasi dan tidak berhasil menemui anggota dewan.

Menurut beberapa sumber terpercaya, perkara tanah atau lahan yang kini ditempati Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengeluarkan Penetapan No. 10/Pdt/Eks/1998/PN.Bandung jo No. 247/Pdt/G/1998/PN Bandung tertanggal 5 Juni 2002, maka hak kepemilikan lahan yang luasnya 2.910 m2 dinyatakan menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perkara gugatan kepemilikan lahan yang ditempati oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang di klaim sebagai milik alm. Rd. Adikoesoemah, diajukan oleh ahli warisnya ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Agustus 1989. Namun di Pengadilan Negeri Bandung dimentahkan, sehingga pihak penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA), pihak penggugat memenangkan perkara dengan putusan Nomor 444.PK/Pdt/1993 tertanggal 23 April 1997. Namun putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (non executable), karena   ditengarai terjadi kesalahan persil dalam putusan PK tersebut. Alasan itulah yang menyebabkan  gagalnya eksekusi. Disebutkan persil yang dipermasalahkan berada di persil 46.d3 yang terletak di blok Roi Desa Cisitu, sedangkan lahan yang digunakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berada di persil 24.d1. (Ageng)

Tim Sukses dan KPU Jabar Sepakati Jadwal Kampanye

Bandung – . Tim sukses ke lima pasangan cagub dan cawagub Jabar dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyepakati jadwal kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam sebuah rapat di Sekretariat KPU Provinsi Jabar, Jalan Garut Nomor 11 Kota Bandung, setelah tim kampanye lima pasangan calon menyatakan pendapatnya bahwa jadwal kampanye dan pembagian daerah kampanye yang diajukan KPU Jabar, merupakan gagasan yang cerdas dan dibuat seadil-adilnya bagi kepentingan semua pasangan calon.

 Adapun jadwal yang diberikan adalah 7-20 Februari 2013. Pembagian daerah yang disepakati meliputi 5 bagian yaitu Jabar Barat meliputi Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Jabar Utara: Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Jabar Tengah: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Jabar Selatan: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.  Jabar Timur: Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.

 Kampanye dimulai pada Kamis (7/2) dengan penyampaian visi-misi dari 5 pasangan calon di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Setelah itu dilanjutkan Pawai Kampanye Damai oleh semua pasangan calon dan pemasangan alat peraga.Jadwal kampanye sendiri diawali berdasarkan nomor urut. Calon nomor urut 1. (Dikdik Muliana Arief Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib), calon nomor urut 2. (Irianto MS. Syafiuddin – Tatang Farhanul Hakim), pasangan nomor urut 3. (Dede Yusuf Macan Effendi – Lex Laksamana), calon nomor urut 4. (Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar), pasangan calon nomor urut 5. (Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki), dan seterusnya bergiliran.

Pada saat kampanye, pasangan calon juga akan disibukkan dengan debat kandidat  yang akan disiarkan langsung stasiun TV. Yakni Metro TV Jumat (8/2) malam, di Jakarta. Kompas TV pada 14 Ferbuari dan di tvOne pada hari terakhir masa kampanye, yaitu tanggal 20 Februari.Disela-sela kampanye, pasangan calon juga akan disibukkan dengan debat kandidat yang akan disiarkan langsung stasiun TV. Yakni Metro TV Jumat (8/2) malam, di Jakarta. Kompas TV pada 14 Ferbuari dan di tvOne  hari terakhir masa kampanye tanggal 20 Februari. ( Rony )

Gubernur Jabar Konvoi , Resmikan Jalan di Majalengka

 

Majalengka – .  Prosesi peresmian jalan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berbeda dengan seremoni birokrasi selama ini. Peresmian tanda operasional Jl. KH Abdul Halim di pusat Majalengka ditandai dengan konvoi kendaraan sepedamotor yang dikomandani Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Rabu (23/1).

 

Konvoi yang diikuti tak kurang 200 bikers berawal dari bundaran Munjul, ujung Jl. Abdul Halim yang menjadi pintu masuk ke Majalengka, menuju Alun-alun kabupaten. Gubernur Heryawan dengan berjaket kulit memacu sepedamotor bebeknya di Jl. Abdul Halim yang kini lebar dan mulus. Sementara konvoi sepanjang 500 meter mengikutinya.

 

Konvoi bikers menghabiskan waktu sekitar 15 menit untuk menghabiskan perjalanan sepanjang sekitar enam kilometer. Warga Majalengka di kedua sisi jalan yang kini empat jalur dan dua arah ini, dengan antusias menyaksikan konvoi. Jl. Abdul Halim membentang menuju pusat kabupaten. Dengan rampungnya pembangunan jalan ini, pusat Majalengka tampak semakin rapi. Selain badan jalan mulus, kedua sisi jalan dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki. Peningkatan kualitas Jl. Abdul Halim rampung akhir 2012.

 

Gubernur Heryawan mengatakan, Abdul Halim adalah jalan yang secara administratif dimiliki Pemprov Jabar. Kondisi apik jalan sepanjang hampir enam kilometer ini dicapai berkat kerjasama yang baik antara Pemkab Majalengka dengan Pemprov Jabar. "Rampungnya Jl. Abdul Halim membuat Majalengka seperti kota modern lain. Jalan ini membuat Majalengka tampak apik," ujar Aher yang didampingi Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar, dan Kasdam III Siliwangi Brigjen TNI Sudirman Kadir.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi mengungkapkan, warga Majalengka sangat berterimakasih atas upaya Pemprov memperbaiki Jl. Abdul Halim. Sebelumnya, kondisi jalan poros ini sempit dan penuh lubang. "Dulu, masuk Majalengka langsung bertemu jalan yang sereukseuk (sempit). Sekarang jauh berbeda. Begitu masuk Majelengka, kita bertemu jalan lebar dan mulus. Jalan ini tentu menjadi kebanggaan warga Majalengka," papar Karna.

 

Selain Jl. Abdul Halim, pada hari yang sama Gubernur Heryawan juga meresmikan rampung proyek peningkatan jalan Patrol-Haurgeulis, Kab. Idramayu, Jabar. Ruas yang selesai pengerjaannya sepanjang 10 km, dari rencana 25 km. Jalan ini dibiaya antara Pemkab Indramayu, Pemrov Jabar, dan Pemerintah Pusat. ( Rony )