Masal News.- Ketua Komisi E DPRD Jawa
Barat Didin Supriadin meminta Gubernur JabarAhmad Heryawan mengedepankan
professional dan transparan dalam penunjukan pejabat kepala Badan/ Dinas.
"Saya berharap, pada saudara Ahmad Heryawan Yang akan menjabat kembali sebagai Gubernur Jabar Periode 2013-2018 lebih menjalankan mekanisme Baperjakat sesuai aturan dalam pengangkatan kepala Badan/ Dinas atau mutasi pegawai negeri sipil," kata Didin Supriadin.
Didin mengimbau Ahmad Heryawan agar Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak dijadikan alat untuk kepentingan sepihak.
Baperjakat, kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat harus betul-betul digunakan untuk menempatkan seseorang (pengangkatan kepala Badan/Dinas atau mutasi PNS) sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.
"Jadi kalau bisa jangan sampai penunjukan menghasilkan stafnya lebih pintar ketimbang pimpinannya," ujarnya.
Pihaknya menilai kejadian birokrat dijadikan alat politik tidak boleh terulang kembali. Birokrasi tidak boleh dipolitisir karena harus bekerja secara profesional.
"Karena itu mekanisme Baperjakat harus dijalankan dengan benar dan transparan," kata Didin.
Selain itu, pihaknya juga meminta dalam penunjukan Jabatan para pejabat tidak mengedepankan faktor "like" atau "dislike".
Apabila faktor ini dikedepankan, kata Didin, akan timbul gejolak internal yang imbasnya bisa mempengaruhi kinerja dinas yang bersangkutan.
Kritik agar Ahmad Heryawan lebih profesional dalam mengangkat kepala dinas atau mutasi juga pernah dilontarkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi dan mantan Sekda Pemprov Jawa Barat Lex Laksamana. (Rony)
"Saya berharap, pada saudara Ahmad Heryawan Yang akan menjabat kembali sebagai Gubernur Jabar Periode 2013-2018 lebih menjalankan mekanisme Baperjakat sesuai aturan dalam pengangkatan kepala Badan/ Dinas atau mutasi pegawai negeri sipil," kata Didin Supriadin.
Didin mengimbau Ahmad Heryawan agar Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak dijadikan alat untuk kepentingan sepihak.
Baperjakat, kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat harus betul-betul digunakan untuk menempatkan seseorang (pengangkatan kepala Badan/Dinas atau mutasi PNS) sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.
"Jadi kalau bisa jangan sampai penunjukan menghasilkan stafnya lebih pintar ketimbang pimpinannya," ujarnya.
Pihaknya menilai kejadian birokrat dijadikan alat politik tidak boleh terulang kembali. Birokrasi tidak boleh dipolitisir karena harus bekerja secara profesional.
"Karena itu mekanisme Baperjakat harus dijalankan dengan benar dan transparan," kata Didin.
Selain itu, pihaknya juga meminta dalam penunjukan Jabatan para pejabat tidak mengedepankan faktor "like" atau "dislike".
Apabila faktor ini dikedepankan, kata Didin, akan timbul gejolak internal yang imbasnya bisa mempengaruhi kinerja dinas yang bersangkutan.
Kritik agar Ahmad Heryawan lebih profesional dalam mengangkat kepala dinas atau mutasi juga pernah dilontarkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi dan mantan Sekda Pemprov Jawa Barat Lex Laksamana. (Rony)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar