Dinas Paling Bahagia Versi Netty Heryawan

BANDUNG - Di tengah kesibukan, kelelahan, kerja-kerja dan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, tentu kita juga harus membangun sebuah ruang kebahagiaan yang mampu menghapus beban pikiran dan keletihan kita. Tak terkecuali di instansi perangkat daerah pemerintahan, mana mungkin bisa memberikan pelayanan masyarakat yang optimal jika para pegawainya selalu tertekan dan lesu.

 

Bagi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan, ada salah satu dinas yang dinilai paling bahagia. "Kalau kita bikin rating, dari sekian perangkat daerah di pemerintah provinsi Jawa Barat, saya yakin yang indeks kebahagiannya ​paling tinggi adalah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat," katanya.

 

Ditemui di kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Jl. Asia Afrika Bandung usai berolahraga lari pagi dan bersepeda pada Jum'at (18/08/2017), Netty menjelaskan bahwa penilaiannya tersebut berdasar pada tersedianya ruang berkumpul keluarga besar instansi, yang dapat digunakan untuk bersantai dan bergembira bersama. Selain itu, Dinas Bina Marga juga memiliki band kebanggaannya, The Bima Band, yang beranggotakan pegawai Dinas Bina Marga itu sendiri.

 

"Kalau kita periksa di kantor-kantor lain di Jawa Barat, saya yakin tidak ada yang punya saung-saung kayak gini, ga ada aula yang bisa digunakan untuk bersama-sama bergembira," ungkap Netty.

 

"Saya juga hampir ragu, kayaknya cuma dinas bina marga yang punya band sendiri, betul kan," tambahnya.

 

Terakhir dan yang paling penting, Netty menilai Dinas Bina Marga layak menjadi salah satu perangkat daerah di Jabar yang indeks kebahagiaannya ​paling tinggi, karena warganya memiliki inisiatif untuk berolahraga. Netty memaparkan bahwa dengan olahraga, tubuh akan menghasilkan hormon endokrin dan oksitosin yang merangsang kebahagiaan, kegembiraan, serta energi positif.

 

"Saya tadi baru selesai lari 20 putaran di Saparua, tapi saya kaget ada polisi lewat. Saya pikir siapa yang dikawal, pagi-pagi sudah memecah keheningan jumat yang penuh berkah ini, eh ternyata ada Pak Guntoro (Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat) lagi gowes, ga tanggung-tanggung bawa pasukan, saya jadi langsung ikut," cerita Netty.(Rony)

 

Hari Jadi Ke-72, Pemprov Jabar Kebut Program Listrik Desa

BANDUNG – Jelang hari jadi ke-72, 26.142 rumah tangga sasaran di Jawa Barat akan segera teraliri listrik dalam hitungan bulan. Program penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memasuki babak baru di minggu terakhir Agustus 2017. 

 

Pemprov Jabar melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) telah melaksanakan penandatanganan kontrak dengan perusahaan penyedia usaha jasa penunjang tenaga listrik (kualifikasi pembangunan pemasangan), disaksikan GM PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana di Aula Kalimaya Kantor Dinas ESDM Jabar Jl. Soekarno Hatta No.  Kota Bandung, Senin (14/8/17). Ini adalah titik awal dimulainya pekerjaan penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Jawa Barat. 

 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Eddy I M Nasution yang juga sebagai Plt. Kepala Dinas ESDM menjelaskan ada 11 perusahaan pemenang tender yang menandatangani kontrak, dengan 25 kota kab sasaran kerja. 

 

Kota/Kab yang menjadi sasaran program pada tahun ini meliputi Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Purwakarta, Karawang, Kota Bandung, Cimahi, Kab. Bandung Barat, Subang, Kab. Tasik, Kota Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. 

 

“Akhir Agustus pekerjaan fisik akan segera dikerjakan. Ini adalah kabar yang menggembirakan, Karena listrik masuk desa atau daerah-daerah terpencil itu membuat berbagai peluang. Dari mulai taraf pendidikan yang meningkat Karena anak-anak Jabar bisa belajar pada malam harinya dengan listrik dan penerangan yang baik,” katanya. 

 

 

“Selain Pendidikan, diharapkan ada geliat ekonomi juga dari rumah. Listrik ini diharapkan menstimulasi bisnis-bisnis rumahan dari keluarga,” tambahnya. 

 

Eddy mengestimasi dalam jangka waktu tiga bulan, program penyambungan listrik 26.142 RT sasaran akan rampung. “Kendala tiap tahun adalah kami semakin susah mencari lokasi yang akan disambungi listrik, karena posisi tempat tinggal sasaran yang semakin terpencil. Alhamdulillah yang kali ini adalah yang telah ada jaringannya dan masyarakat miskin yang menjadi target adalah yang telah terdaftar di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan),” paparnya. 

 

GM PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana mengapresiasi langkah Pemprov Jabar khususnya dalam pemberian bantuan penyambuangan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ini sebagai upaya akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa Barat.

 

“Khusus untuk kesuksesan ini, kami juga akan melakukan percepatan-percepatan khususnya pada daerah yang jaringannya belum ada,” katanya. 

 

Iwan mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan dan berharap sesegera mungkin ada solusi melalui komunikasi yang baik, “misal ada warga yang bertempat tinggal di tengah hutan milik Perhutani. Nah ini tentu perlu ada ijin dari Perhutani apakah warga yang tinggal di tengah hutan begitu boleh kami listriki atau ada solusi lain dengan pemindahan rumah-rumah tersebut, dsb.” (Rony)

Kemerdekaan Hakiki Perempuan dan Anak

BANDUNG - Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mempunyai makna yang penting bagi kita semua. Salah satunya makna bagi kaum perempuan dan anak-anak yang hingga kini masih banyak dipertaruhkan. Menginjak usia 72 tahun Indonesia merdeka, hampir setiap hari kita mendengar jeritan perempuan dan tangisan anak-anak yang belum bisa merasakan manisnya kemerdekaan.

Hal ini menunjukan bahwa perempuan dan anak Indonesia seolah tidak bebas membangun dan mengembangkan kapasitas dirinya sebagai manusia, karena masih banyak ditemukan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Ditemui usai mengikuti acara Gelar Senja di Lapangan Gasibu Bandung, Kamis (17/8/17) sore, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan makna kemerdekaan sesungguhnya bagi perempuan dan anak adalah menjadikan mereka sebagai subjek pembangunan agar bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, serta kehidupan yang layak. 

"Makna kemerdekaan untuk perempuan dan anak adalah kita menjadi subjek pembangunan, terlibat secara langsung, memiliki akses kontrol terhadap manfaat-manfaat pembangunan," ungkap Netty.

"Dan terakhir tentu saja yang namanya merdeka sejati adalah terbebasnya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi," sambungnya. 

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin kompleks, beragam pola dan tingkat kekerasannya. Antara lain adalah kekerasan dan kejahatan cyber, pelecehan seksual, hingga human trafficking atau perdagangan manusia. Ironisnya, kaum perempuan dan anak-anaklah yang rentan menjadi korban kasus-kasus tersebut. Menurut Data dari Komnas Perempuan, ditahun 2016 tercatat ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bagaikan Fenomena Gunung Es karena kasus yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil, sedangkan yang lebih besar dan luas lainnya seolah tak terlihat. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah peran orang tua untuk menanamkan perilaku dalam keluarga tanpa kekerasan, memantau perkembangan perilaku dan psikologis anak, ikut mengawasi lingkungan sekitarnya dan secara bersama-sama membentuk kelembagaan di lingkungan sosial untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku anak.

Maka dari itu, di Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini tentu sangat relevan untuk dijadikan sebagai momentum agar terus melibatkan peran perempuan dan anak Indonesia guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Merdeka itu juga bebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran," tutup Netty.(Rony)

 

Wagub Jabar : Rotasi & Promosi Jabatan Dilakukan Secara Objektif

KOTA BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar atas nama Gubernur Jawa Barat melantik sebanyak 73 pejabat Eselon di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (11/8/17). Para pejabat yang dilantik yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (Pejabat Struktural  Eselon II), Pejabat Administrator (Pejabat Struktural Eselon III),  dan Pejabat Pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV).

 

Selain itu, diantara para pejabat yang dilantik, Wagub juga melantik dan mengambil sumpah jabatan satu orang Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama atas nama Perry Suparman pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jawa Barat. Pelantikan pejabat ini berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor: 59/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.

 

Sementara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.674-BKD/2017 dan Nomor: 821.2/Kep.712-BKD/2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan Struktural/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  

 

Dalam amanatnya, Wagub menekankan bahwa rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan ini merupakan hal wajar dan biasa. Hal tersebut merupakan kebutuhan organisasi dan ciri sebuah organisasi yang sehat.

 

Selain itu, Wagub mengatakan bahwa pihaknya dalam menempatkan seorang pimpinan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang kompeten, berdasarkan kinerja Pejabat yang bersangkutan, kesesuaian background dengan tupoksi unit kerja, serta kebutuhan organisasi.

 

“Jadi tidak ada main mata, tidak ada sogok-sogokan, tidak ada titip-titipan, tidak ada like or dislike, tidak ada deal-deal tertentu, semua mekanisme berjalan se-objektif mungkin,” kata Wagub.

 

“Maka dari itu, tidak perlu ada yang bersedih, apalagi memendam amarah dalam hati, karena Bapak/Ibu yang pindah bukan berarti tidak baik, tetapi dipandang akan lebih baik jika kita tempatkan di posisi yang baru. Itu yang ingin Saya tekankan kepada Bapak/Ibu sekalian,” lanjutnya.

 

Hal lain, Wagub menekankan pula mengenai netralitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. Wagub mengingatkan seluruh PNS           di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk selalu memegang teguh sumpah, menjaga netralitas, dan martabat sebagai PNS. Perundang-undangan sebagai sumber hukum positif telah mengatur untuk mencegah adanya politisasi birokrasi dan politik balas budi.

 

“Siapapun calonnya, haram hukumnya bagi PNS terlibat dalam politik praktis,” tegas Wagub.

 

“Oleh sebab itu PNS harus kuat, jangan terpecah-belah, jangan termobilisasi oleh kekuatan politik manapun, apalagi sampai sikut kiri-sikut kanan demi kepentingan politik,” tambahnya.

 

Untuk itu, pada kesempatan ini Wagub mengajak para abdi negara untuk membangun kebersamaan dan kepedulian untuk saling mengingatkan. “Jika ada sesama kita yang terlihat condong ke kiri atau ke kanan, kita ingatkan agar kembali lurus,” tuturnya.

 

“Mari kita hadirkan paradigma Pilkada yang sehat, yaitu Pilkada yang bebas dari intervensi politik terhadap birokasi, Pilkada yang demokratis, jujur, adil, bersih, dan bermartabat, sehingga Insya Allah menghasilkan pemimpin yang amanah dan diridhoi Allah SWT,” ajak Wagub.(Rony)

 

 

Dusta Management Membuat Sembelit Di DAMRI

Banyaknya tindakan sebelah pihak yang dilakukan management Perum Damri kepada para karyawannya, sungguh merupakan suatu tindakan dengan istilah Asal Bapak Senang (ABS). Semua tindakan dan perlakuan kepada karyawan tidak sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan yang berazaskan Pancasila.

Karyawan Perum Damri yang telah mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bukan Atas Permintaan Sendiri, diantaranya Deni Kurnia (42) dan Tono Kartono (52), alasan mereka mendapat sanksi dikarenakan mereka sakit.

Tono Kartono yang pada waktu masih bekerja sebagai Supir & Kondektur, mulai bekerja sekitar tahun 1986-2000 di Cirebon, ia diminta mengundurkan diri oleh pejabat setempat, dikarenakan ia sakit dengan pesangon Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Rupiah) dengan masa kerja 14 tahun. Dengan polosnya Tono menerima dan menandatangani keputusan perusahaan, meski sebenarnya ia tidak setuju dan merasa keberatan. Namun pihak management tak memberi kesempatan apapun. Akhirnya Tono cuma bisa pasrah.

Awal tahun 2005-2015, Tono bekerja lagi di Perum Damri Bandung sebagai pengemudi tanpa status sebagai karyawan dan tanpa gaji. Sungguh suatu kebijakan yang tak punya aturan dam tidak berperikemanusiaan sebagaimana sebuah perusahaan BUMN.

Deni dan Tono merupakan bagian kecil korban atas kesewenang-wenangan pihak management Perum Damri. Sebagian besar lainnya, adalah “sembelit’ dalam tubuh Damri yang sejak dulu hingga saat ini masih terjadi.

Semestinya, dalam menyelesaikan persoalan mengenai PHK, kebijaksanaan yang seharusnya dipakai adalah apabila karyawan melanggar hukum atau merugikan perusahaan, melakukan kesalahan yang dianggap besar, menolak perintah yang layak walau sudah diberi peringatan, melalaikan kewajibannya secara serampangan, dan tidak cakap dalam bekerja meski sudah dicoba dimana-mana.

Jika karyawan dianggap melakukan kesalahan besar, maka ia akan diberi hukuman PHK tanpa pesangon dan uang jasa.

Apabila kesalahan-kesalahan telah diberikan peringatan terakhir yang bersangkutan masih melakukan kesalahan, maka kepadanya dapat diberi hukuman PHK dengan pemberian pesangon saja. Sedang dalam hal kesalahan untuk mana diberikan peringatan dan yang bersangkutan tidak menghiraukannya, maka kepadanya dapat diberi hukuman PHK biasa, yang mana ia mendapat pesangon menurut pemberhentian bias

Beberapa waktu lalu, Deni dan Tono yang didampingi Sekretaris FKPDB, Djaka Suherman beserta kami mendatangi Cabang Damri Cakung, Jakarta Timur. Kami berusaha untuk konfirmasi permasalahan yang terjadi atas Deni Kurnia. Namun, pihak Kabag Personalia yang kami datangi, Anna, tidak mau memberikan keterangan apapun dengan alasan tidak tahu menahu masalahnya, karena sebelumnya yang menduduki kursi yang dijabatnya sekarang, bukan dia, arsipnyapun dia tidak tahu. Padahal, saat hanya Djaka dan Deni yang menemuinya terlebih dahulu, Anna sudah menawarkan uang pesangon untuk Deni yang jumlahnya l.k. Rp.3.000.000,-. Sungguh suatu hal yang penuh tanda tanya, satu sisi dia tahu permasalahannya, satu sisi dia mengelak untuk memberikan keterangan dengan alasan tidak tahu dan menurutnya, semua berkas sudah dilimpahkan ke Disnaker. Jadi..... “tidak tahu atau pura-pura ga tahu?”.......... Suatu kejanggalan yang mungkin terjadi dikarenakan “sayang jabatan” tanpa mengindahkan sisi kemanusiaan.(Red)

Damri... Oh... Damri... “Tidak Memanusiakan Manusia Secara Manusia...!!!”

     Begitu beragam permasalahan yang terjadi di dalam management, membuat sembelitnya managerial, karyawan banyak dihadapkan prosedural yang tak jelas, akan tetapi pastinya kerugian berpihak pada para karyawan. Pihak managament, khususnya 'oknum' secara sepihak membuat aturan/keputusan kepada banyak karyawan dengan sangat tidak berperikemanusiaan.

Direksi seringkali menyalahi undang-undang, dengan membuat keputusan sebelah pihak, seperti halnya yang terjadi pada salah seorang karyawan bernama Deni Kurnia (42), dengan pangkat Pengatur Muda Perusahaan (II/a),  sebagai Petugas Timer, Unit Kerja PERUM DAMRI UAKB Soekarno Hatta.

     Pada 30 Juni 2013 (14.00 WIB), saat sedang bekerja Deni mengalami sakit, ia minta tolong  kepada temannya untuk mengobatinya. Malam harinya  sekitar pukul : 24.00 WIB ia sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya, hingga terjatuh ke kursi counter di terminal 1B bandara. Keesokan paginya, tanggal 1 Juli 2013 dengan dijemput istrinya, Deni memaksakan diri untuk pulang ke kampung meskipun sambil merasakan sakit. Setelah sampai di kampungnya, ia pergi ke Dokter Umum untuk memeriksakan apa penyakit yang dideritanya, kemudian ia diberi surat keterangan sakit selama tiga hari terhitung dari tanggal 1 s/d 3 Juli 2013.

      Pada tanggal 2 Juli 2013, sekitar pukul: 9.00 WIB. surat ijin dokter tersebut dikirim istrinya melalui Fax ke kantor UAKB. Namun, beberapa waktu kemudian saat ditanyakan pada orang kantor (Betty), fax tersebut belum diterima, padahal ada bukti fax terkirim.

Tiga hari kemudian, dikarenakan belum sembuh juga, Deni kembali berobat ke Dokter, iapun disarankan untuk cek ke Lab.

Hasil Lab menyatakan penyakit yang dideritanya adalah Typus, maka Dokter kembali memberikannya surat keterangan sakit, terhitung tanggal 4 s/d 5 Juli 2013. Surat tersebut beserta hasil Lab dikirimkannya lagi ke kantor melalui Fax (bukti fax terlampir).

      Setelah agak mendingan, Deni berobat jalan untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Tiba-tiba ia mendapat telepone dari bagian personalia kantor Tipar Cakung dan menyuruhnya untuk segera menghadap. Meski kondisinya belum sembuh benar, iapun berusaha untuk memenuhi panggilan dari pihak kantor. Akan tetapi diperjalanan ia merasa pusing-pusing, maka iapun tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan kembali ke rumahnya.

       Pada tanggal 15 Juli 2013, akhirnya Deni menghadap bagian personalia di kantornya, iapun memperlihatkan semua bukti surat keterangan sakit dari Dokter, hasil Lab dan pengiriman Fax. Tetapi pihak personalia menyatakan tidak menerimanya, dan dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan Deni saat itu dianggap sudah telat, bahkan surat keterangan dari Dr. Anggraeni H (di Garut) dianggap palsu.oleh salah seorang Kabag.Personalia.Deni pun hanya disuruh kembali ke rumah untuk menunggu Surat Keputusan dari Ka.Unit yang sudah dikirimkan ke Kantor Pusat dan Wilayah I. Akan tetapi Deni tidak menggubrisnya, ia berusaha menelusuri surat tersebut, ternyata surat dari Ka.Unit belum sampai ke Kantor Pusat ataupun Kantor Wilayah I.

Kurang lebih dua bulan kemudian, sekitar tanggal 10 September 2013, Deni kembali menerima telepon dari staff personalia yang menyatakan kalau SK sudah ada di kantor.

Maka Deni mendatangi kantor untuk menemui personalia, begitu mengetahui apa yang tertulis, ia kaget karena SK tersebut menyatakan SK Pemberhentian Bukan Atas Permintaan Sendiri dengan SP2 dan SP3, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima SP2 apalagi SP3. Sedang SP1 diakuinya karena keterlambatan penyampaian surat keterangan sakit dari Dokter.

Dengan begitu, tentu saja Deni tidak mau menerimanya, karena keputusan tersebut dianggap sebelah pihak dan tidak relevan.

Selanjutnya, Deni tetap tidak menerima dan tidak menandatangani surat pemecatan sebelah pihak tersebut yang tertanggal 25 Juli 2013 dibuat di Jakarta, tentang “Perhitungan JHT Karyawan Perum DAMRI Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2012.

Sebab Pemberhentian : Pelanggaran”, beserta jumlah nominal pesangon sebesar Rp. 3.060.400,- dengan masa kerja 9 tahun.

Sungguh suatu hal yang tidak manusiawi dan tidak sesuai, istilahnya “Tidak memanusiakan manusia secara manusia”, management seenaknya melakukan PHK dan memberikan pesangon yang tidak semestinya.

Sejak Juli 2013 sampai saat ini permasalahan Deni masih ngambang, tidak ada perhatian yang signifikan dari management perusahaan.

“Kerja lagi sudah di PHK sebelah pihak, pesangon tidak sesuai dengan peraturan PKB saya bingung pada siapa mengadu pak? Karena yang dilakukan pihak perusahaan tidak sesuai sebagaimana aturan ketenaga kerjaan.”ujar Deni

Sementara Ketua Serikat Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB) Wahyu Permana yang didampingi Sekretaris Djaka Suherman saat di konfirmasi “Saya siap memperjuangkan hak para rekan-rekan karyawan yang tidak menerima haknya secara wajar!” tandas mereka.  

Kesimpulan dari masalah yang dihadapi Deni adalah suatu hal yang jelas dan nyata, sebuah peusahaan BUMN melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Jelas-jelas Deni awal merasakan sakit saat ia sedang bekerja, seharusnyalah perusahaan memberikan perhatiaan dengan jaminan pemeliharaan kesehatan yang semestinya, bukan malah diberikan SP. Untuk hal tersebut, Deni menyampaikan Surat Permohonan Bantuan Permasalahan atau Banding, sebagai Pengajuan Keberatan atas Hukuman Disiplin Nomor : SK.475/KP.702/DAMRI-2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang telah dijatuhkan dalam Putusan Hukuman pada Tingkat Pertama. -Y/R-

Video Musik, Jadi Kategori Baru di FFJB 2016

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Festival Film Jawa Barat (FFJB) 2016. Banyaknya para pelaku film lokal (independen), serta pengetahuan audio visual dan kreativitas yang semakin meningkat menjadi latar belakang digelarnya kembali FFJB.

Maka FFJB hadir sebagai peluang bagi para pelaku film pendek di Jawa Barat untuk menghasilkan sebuah karya, termasuk karya Video Musik yang menjadi kategori baru pada gelaran FFJB 2016.

Di tahun kedua peyelenggaraan FFJB ini, FFJB ingin merangkul karya-karya kreatif dari warga Jawa Barat yang bersifat kompetitif dan apresiatif dengan kriteria umum (all segment). Untuk itu, syarat dan ketentuan festival ini diantaranya adalah bebas tahun produksi, bebas/boleh mengirimkan sebanyak-banyaknya karya, boleh mengirimkan karya yang sudah pernah mengikuti festival lain, sehingga tema yang diangkat yaitu "Kebebasan Menembus Batas".

Film-film yang masuk dalam FFJB terlebih dahulu akan diseleksi di empat wilayah BKPP di Jawa Barat. Lalu film yang terpilih akan mendapat kesempatan untuk mengikuti acara pemutaran film di masing-masing wilayah BKPP selama dua hari. Tiga film nominasi dan satu video musik di tingkat BKPP akan memperoleh penghargaan sekaligus kompetisi kembali di tingkat provinsi.

Di tingkat provinsi akan memperebutkan penghargaan dalam enam kategori, yaitu Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Penulis Cerita Terbaik, Penata Kamera Terbaik, Video Musik Terbaik, dan Poster Film Terbaik. Berbeda dengan tahun sebelumnya, FFJB 2016 menghadirkan kategori baru yaitu Video Musik Terbaik.

Penyelenggara FFJB 2016, Aria Kusumadewa mengatakan, bahwa pihaknya sengaja menambah kategori Video Musik Terbaik karena ingin satu langkah lebih maju dalam mengembangkan teknologi film. Menurut Aria, teknologi film saat ini telah menjadi teknologi rumahan yang bisa dibuat oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

"Tahun ini kita one step a head mencoba mengembangkan program-programnya dimana sekarang ada Kategori Video Musik," kata Aria dalam press conference terkait FFJB 2016 di Ruang Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat (29/9/16).

"Kenapa? Karena sekarang teknologi film sudah menjadi teknologi rumahan, sehingga siapapun pada saat melihat kamera sudah bisa berimajinasi untuk membuat visual," lanjutnya.

Aria juga mengatakan kategori tersebut ada untuk merangsang para generasi muda pembuat film atau bukan pembuat film. Dengan begitu, mereka bisa lebih ekspresif dalam berimajinasi serta membuat visualisasi dari imajinasi yang ada dalam pikirannya itu.

FFJB pertama tahun 2015 lalu telah sukses digelar. Diluar dugaan event ini mendapat sambutan luar biasa dari generasi muda Jawa Barat khususnya para pelaku film indie dan film pendek di Jawa Barat. Aria mengatakan film yang masuk pada FFJB 2015 mencapai 251 film, namun film yang resmi diterima oleh pihak penyelenggaran ada 236 film.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam press conference ini mengharapkan agar FFJB ini bisa dijadikan peluang bagi generasi muda di Jawa Barat untuk berkarya. FFJB bisa menjadi sarana atau ruang berekspresi bagi mereka, sehingga akan tumbuh rasa percaya diri dalam menghasilkan sebuah karya.

"FFJB ini salah satu ruang ekspresi untuk mereka. Kita hanya memfasilitasi saja, supaya ada keyakinan diri, kepercayaan diri mereka bahwa mereka bisa membuat film dengan baik. Bisa mengekapresikan pikiran-pikiran mereka melalui medium film," ungkap Wagub.

Sebagai bentuk apresiasi dari karya-karya yang nantinya hadir dalam FFJB, para pemenang akan mendapat hadiah berupa trofi dan uang tunai sebesar Rp 15 juta - Rp 30 juta. Nilai hadiah ini bahkan lebih besar dari hadiah uang tunai yang ada di Festival Film Indonesia (FFI).

"Sebagi bentuk apresiasi hadiahnya tentu di FFJB lebih gede daripada FFI hadiahnya itu," tutur Wagub.

"Jadi supaya mereka bisa membuat lagi film dengan baik, mereka juga bisa membeli peralatan dengan baik," tambahnya.

Melalui ajang ini, diharapkan film-film yang hadir di FFJB akan bisa ikut serta dalam festival film tingkat nasional atau bahkan internasional. Selain itu, penyelenggara juga berharap tahun depan FFJB bisa menjadi event nasional yang bisa diikuti para pelaku film dari seluruh nusantara.

"Jawa Barat bagian dari embrio atau akar dari kemajuan perfilman nasional. Karena film Indonesia kan berangkat dari Jawa Barat, dari Bandung," pungkas Aria Kusumadewa.***