Inen Rusnan Terima Penghargaan dari Kemenlu pada Peringatan KAA

Bandung-Masal News.-  Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-58 di Gedung Merdeka, Jumat (19/4/2013). Kementrian Luar Negeri memberikan penghargaan  kepada 13 orang kepada sahabat museum KAA.Mereka yang menerima penghargaan di antaranya yaitu Inen Rusnan, saksi sejarah KAA 1955 sebagai wartawan (fotografer) termuda saat itu.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana serta didampingi Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf serta Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri Abdurrahman Mochammad Fachir.

Selain Inen, Jackson Leung Sze Mau yang juga saksi sejarah KAA 1955 sebagai pengalung bunga saat itu juga termasuk dalam 13 nama yang mendapat penghargaan. Pemerhati Museum KAA asal Hongkong ini dinilai telah menyebarkan semangat Bandung pada pemangku jabatan di negara-negara Asia terutama pada pengusaha di China dan Indonesia. Jackson juga membantu menerjemahkan booklet Museum KAA ke dalam Bahasa Mandarin dan mensponsori penerbitan booklet tersebut.

Nama lainnya, yaitu Deni Rachman yang merupakan salah satu pendiri Sahabat Museum KAA dan Asian-African reading Club, Sammy Kanadi, Anggota Asosiasi Bendera, Tobing Jr Koordinator Komunitas Layar Kita, Gempa Nugraha, Ketua Dewan Kerja Kwartir Cabang Kota Bandung dan sejumlah nama lainnya.

"Anggota Pramuka Kwarcab Bandung sejak tahun 2009 sampai sekarang, meliputi 1.550 anggota Pramuka telah turut serta menyukseskan berbagai kegiatan Museum KAA. Serta giat mempromosikan semangat Bandung di kalangan Pramuka," ujar Kepala Museum KAA Thomas Ardian Siregar.

Mereka yang menerima penghargaan tersebut dinilai telah melakukan upaya untuk memelihara dan menyebarluaskan semangat bandung pada generasi muda dengan berbagai wadah dan kegiatan.

Dalam rangkaian kegiatan Peringatan KAA ke-58 hari kedua ini, diramaikan dengan kegiatan Pameran Kain Gendong serta Dialog Bersama para saksi sejarah dan keluarga besar tokoh KAA Tahun 1955.(Rony)

Ketua DPRD Jabar Dampingi Presiden SBY, Panen Padi Dan Dialog Dengan Petani Cilamaya

Masal News .- Ketua DPRD Jabar Ir. Irfan Suryanagara beserta Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf dan Bupati Karawang hadir menyertai kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabupaten Karawang, beberapa hari lalu.
Pada kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono melakukan panen padi di Dusun Jeruk Simer, Desa Rawa Gempol Wetan, Kecamatan Cilamaya.
Sebelumnya Presiden SBY blusukan dan menyempatkan menyaksikan Lelang Ikan di TPI kampung nelayan di Dusun Pasirputih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang.
Saat tiba di lokasi, Presiden SBY disambut Menteri Pertanian Suswono. SBY dan Ibu Ani langsung menuju lokasi untuk panen padi varietas Ciherang/Mekongga dan berdialog dengan para petani setempat.Dalam sesi dialog, SBY menjelaskan kedatangannya untuk membantu, melihat permasalahan, dan kemudian memecahkannya bersama.
"Kalau program dan kebijakan pemerintah dijalankan dengan baik pasti akan membawa kebaikan untuk masyarakat," kata Presiden.
Pada sesi dialog ini banyak yang mengajukan penambanhan peralatan pertanian maupun perikanan. Presiden menanggapi, jika permintaan itu memang masuk akal dan ada anggarannya pemerintah pasti akan membantu.
"Saya akan membantu untuk modal awal bagi saudara-saudara untuk lebih berkembang lagi," jelas presiden. Presiden kemudian memberikan bantuan pada Kelompok Tani Sri Asih, Sri Glonggong, Sri Kendal, Kepuh, Sri Mulya, Sri Mukti, Sri Makmur, dan Kelompok Ternak Itik, masing-masing sebesar Rp 100 juta.
Een dari Keluarga Tani Sri Kendal dalam sesi dialog ini menyampaikan apresiasinya pada SBY. "Bapak adalah pimpinan yang peduli pada kaum tani dan usaha kecil. Terima kasih pada kebaikan bapak ,yang tercatat dalam lubuk hati kami," kata Een. (Rony)

Didin Supriadin : Gubernur Jabar Harus Profesional dan Transparan dalam Penunjukan Pejabat Kepala Badan Atau Dinas.

Masal News.- Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin meminta Gubernur JabarAhmad Heryawan mengedepankan professional dan transparan dalam penunjukan pejabat  kepala Badan/ Dinas.

"Saya berharap, pada  saudara Ahmad Heryawan Yang akan menjabat kembali sebagai Gubernur Jabar Periode  2013-2018 lebih menjalankan mekanisme Baperjakat sesuai aturan dalam pengangkatan kepala Badan/ Dinas atau mutasi pegawai negeri sipil," kata Didin Supriadin.

Didin mengimbau Ahmad Heryawan agar Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak dijadikan alat untuk kepentingan sepihak.

Baperjakat, kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat harus betul-betul digunakan untuk menempatkan seseorang (pengangkatan kepala Badan/Dinas atau mutasi PNS) sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.

"Jadi kalau bisa jangan sampai penunjukan menghasilkan stafnya lebih pintar ketimbang pimpinannya," ujarnya.

Pihaknya menilai kejadian birokrat dijadikan alat politik tidak boleh terulang kembali. Birokrasi tidak boleh dipolitisir karena harus bekerja secara profesional.
"Karena itu mekanisme Baperjakat harus dijalankan dengan benar dan transparan," kata Didin.

Selain itu, pihaknya juga meminta dalam penunjukan Jabatan para pejabat tidak mengedepankan faktor "like" atau "dislike".
Apabila faktor ini dikedepankan, kata Didin, akan timbul gejolak internal yang imbasnya bisa mempengaruhi kinerja dinas yang bersangkutan.

Kritik agar Ahmad Heryawan lebih profesional dalam mengangkat kepala dinas atau mutasi juga pernah dilontarkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi dan mantan Sekda Pemprov Jawa Barat Lex Laksamana. (Rony)

Wagub Jabar Dede Nginap di Rumah Somah Buruh Tani

 Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Dede Yusuf Macan Efendi tetap menunaikan tugasnya secara total. Meski masa jabatannya tinggal menghitung hari,

Hari Jumat (8/3) ini wagub melakukan kunjungan kerja ke Waduk Jatiluhur, Purwakarta guna meninjau pembangunan gorong-gorong air. Sehari sebelumnya atau Kamis (9/3) melakukan kerja bakti peresmian pembangunan jalan warga di Desa Cibogo Hilir.

Jalan warga itu menghabiskan anggaran Rp 150 juta yang bersumber dari dana stimulus PNPM sebesar Rp 22 juta, sementara sisanya merupakan sumbangan dana masyarakat. Lalu pada malam harinya, wagub melakukan dialog bersama warga di Desa Sela awi, Pasawahan.Purwakarta.

Seperti biasa, wagub memilih bermalam di rumah warga miskin ketimbang bermalam di hotel yang nyaman. Kali ini rumah yang diinapinya milik Somah, buruh tani berusia, 69 tahun.

"Sampai masa jabatan saya sebagai wagub selesai pada bulan Juni saya akan terus melaksanakan tugas-tugas wagub dalam hal pengawasan pembangunan. ke depan setelah tidak menjadi wagub saya akan tetap melakukannya dalam kapasitas berbeda," ujar Dede.

Wagub mengucapkan terima kasih atas militansi para relawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Purwakarta yang proaktif memaksimalkan pembangunan di lingkungan masing-masing.

"Sampai kapanpun saya selalu dukung program PNPM, meski bukan sebagai wagub tetap saya akan suport semampu saya karena pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan semangat gotong royong yang harus ditumbuh kembangkan untuk mewujudkan kemajuan bersama," ungkap Dede. (Rony)

BPBD Jabar Bersama Masyarakat Bertekad Kurangi Resiko Bencana

Bandung-Media Bangsa. Bencana adalah kejadian luar biasa yang tidak bisa diprediksi  oleh siapapun. Bencana datang tiba-tiba, dia terjadi di manapun, kapanpun dan menimpa siapapun. Bencana merupakan  peristiwa yang sangat menakutkan.  Ketika sudah terjadi maka siapapun tidak dapat menghindarinya. Mereka harus menerima apa adanya, tidak peduli kehilangan harta benda atau bahkan nyawa sekalipun. Sungguh mengerikan jika bencana menghampiri ranah kehidupan kita.

Sering kita terkaget-kaget setelah melihat atau bahkan merasakan terjadinya bencana, baik itu bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir dan tsunami juga kebakaran. Kesemuanya merupakan bencana alam yang mengancam keselematan manusia.

Dari sekian banyak penyikapan terhadap bencana, maka yang paling utama adalah menejemen dari bencana itu sendiri, baik manajemen perorangan maupun kelompok. Masalah ini kelihatannya sederhana, namun memerlukan penanganan yang profesional, sebab jika tidak, justru malah menimbulkan masalah baru dan bukan penyelesaian yang diharapkan.

Sederet prseos penanganan bencana perlu disusun, mulai dari regulasi, hingga masalah teknis, dan hal itu perlu terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.  Penanganan bencana bukan sesuatu yang statis melainkan dinamis, sesuai dengan kadar perkembangan persitiwa bencana itu sendiri.

Jika menilik amanat Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28 (g) menegaskan, ‘setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga dan harta bendanya serta berhak rasa aman dan perlindungan dari rasa aman dan perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu’  maka pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya dari bahaya bencana yang menimpa. Hal itu diperkuat denga terbitnya  Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PP Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanganan bencana. Di Jawa Barat sendiri telah dibuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan  penanggulangan bencana  ; pasal 115 ayat (1) butir g. Sederet perangkat regulasi tersebut, mengharuskan pemeritah untuk melakukan daya dan upaya penanggulangan bencana, baik membentuk kelembagaannya  maunpun teknis pelaksanaannya.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tergolong memiliki kadar terjadinya bencana yang tinggi. Banyak bercokolnya gunung berapi di Jawa Barat serta kontur tanahnya berbukit, membuat Jawa Barat tidak lepas dari ancaman bencana. Selain itu, sebagian daratan Jawa Barat merupakan cekungan dan kawasan hilir (dataran rendah) yang menjadi titik rawan terjadinya banjir, Di sinilah urgensi perlunya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Jabar, Dadang Ronda, jajarannya terus melakukan terobosan dalam meningkatkan peran dan fungsinya. Hal yang dilakukan adalah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai program strategis. Termasuk belum lama ini diluncurkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di Jawa Barat.

Dikatakan, Jawa Barat memiliki potensi gempa bumi yang paling tinggi di banding dengan provinsi lainnya di Indonesia dengan  kejadian gempa yang merusak. Data Badan Meteorologi dan Gio Fisika (BMG) menyebutkan sejak  18-18 -2009 di Jawa Barat terjadi 34 kali gempa bumi , Jateng 25 kali, Jatim 22 kali, Jogyakarta 5 kali  kejadian Tsunami 2 kali [2006, 2009]. Disebutkan pula, gempa di laut Jawa Barat sebagian besar di lempeng Eurasia seperti terjadi pada  1979 berkekuatan 5-6 SR, 1980 berkekuatan 5-6 SR, tahun 2006 berkekuatan 7,4 SR dan pada tahun 2007 sebesar 6,5 SR, serta terakhir pada tahun 2009 berkekuatan 7,4 SR.

Potensi gempa di darat Jawa Barat, sebut Dadang Ronda berpotensi di daerah patahan/sesar aktif seperti sesar Cimandiri di Pelabuanratu,  Baribis di Majalengka, Lembang di Bandung Barat, wilayah Kuningan; wilayah Garut; sesar Gn. Halu Kab. Bandung Barat; sesar Cianjur.

Disebutkan pelaksanaan penanggulangan bencana berorientasi kepada  pemberdayaan dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat yang mengarah kepada pengurangan resiko bencana bersama masyarakat di kawasan rawan bencana secara mandiri. Menghindari munculnya kerawanan baru dan ketergantungan masyarakat di kawasan rawan bencana kepada pihak luar.  Pengurangan resiko bencana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan di kawasan rawan bencana.  Tidak kalah pentingnya,  pendekatan multi sector, multi disiplin, dan multi budaya menjadi trens saat ini dalam penanggulangan bencana“Pendeknya tidak perlu ada tangisan kalau ada persiapan, “ kata Dadang Ronda.

Dari berbagai program yang dirancang dan dilaksanakan BPBD Jabar diakui Dadang Ronda, akibat masih dihadapinya permasalahan yang berpotensi menjadi kendala. Diantaranya,  masih banyak dijumpai pemukiman dan aktivitas penduduk di Zona kerentanan gerakan tanah menengah hingga tinggi dan di alur lembah. Kejadian gerakan tanah hampir sepanjang tahun, mengikuti pola curah hujan yang berubah akibat dari Pemanasan Global dan Perubahan Iklim. Masih belum optimal penataan ruang berbasis mitigasi bencana, karena faktor ekonomi, masyarakat tidak mempunyai pilihan tinggal di daerah aman terhadap ancaman bahaya gerakan tanah.

Terkait dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat dalam penggulangan bencana , Dadang Ronda mengatakan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tanggungjawab masyarakat dalam penanggulangan bencana; memahami karakteristik bencana di daerahnya, mampu menyusun dan melaksanakan rencana aksi dalam pengurangan resiko bencana; melaksanakan musyawarah penetapan zona aman/tempat pengungsian sementara; serta memahami perannya  sebagai ‘First Responder’ [pelaku utama] di daerahnya. (MPH/Rony)