Senin, 04 Maret 2013

Basis PPP di Derah Menangkan Aher-Demiz


Masal News.  Sekretaris DPW PPP Jawa Barat Drs.H. Yusuf  Puadz mengatakan kemenangan pasangan Ahmad Heryawan- Dedy Mizwar ( Aher-Demiz) dalam Pilgub Jabar 2013 tidak terlepas dari peran serta PPP sebagai partai pengusung. Hal ini terbukti, di beberapa Kab/kota sebagai kantong-kantong PPP, pasangan Aher-Demiz menang.
PPP dalam mengambil kebijakan mendukung calon kepala daerah berdasarkan kajian dan analisa, karena kita ingin calon yang diusung Partai adalah pasangan yang dapat memenangkan pertarungan  dalam pilkada.
“ Buat apa mendukung orang yang belum pasti menang “, ujar Yusuf  Puadz ditemui  di ruang kerja Komisi A DPRD Jabar, Senin (4/3/2013).
Dikatakanya banyak orang mengatakan, kemenangan Aher-Demiz adalah kemenangan PKS, terus terang saya tidak  sependapat karena kemenangan Aher-Demiz tidak terlepas dari dukungan dan  perjuangan PPP. Hal ini terbukti, di beberapa kab/kota yang merupakan basis PPP, pasangan Aher-Demiz menang. Seperti, Kab/kota Tasikmlaya, Kota/Kab Bogor,  Kota Cimahi, Kab Sumedang termasuk Kab Garut.
Diakui  Yusuf , koalisi PPP itu dengan Aher bukan dengan partai PKS, jadi PPP akan konsisten mendukung kinerja Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai wujud nyata janji-janji Aher-Demiz saat kampnye sampai akhir massa jabatannya. Namun, PPP juga akan bersikap kritis terhadap kebijakan Gubernur yang tidak sesuai dengan visi-misi.
Saat ditanya apakah,  PPP akan tetap berkoalisi  dengan PKS, mengingat pada tahun 2013 ini ada sebanyak 16 Kab/kota di Jabar akan melakukan Pilkada ?..  Hal itu bisa saja, tapi perlu dicatat, PPP dalam mengusung calon Bupati/ Walikota selalu berdasarkan hasil kajian. Jadi kita berkoalisi dengan calon bukan dengan partai. Tegasnya Ketua Komisi A DPRD Jabar ini.
Lebih lanjut Yusuf  mengatakan, dari 16 kab/kota yang akan melakukan Pilkada, PPP menargetkan hasil maksimal syukur-syukur bisa merebut seluruhnya. Karena  dengan mengusai pemerintahan, tentunya dapat mendongkrak perolehan suara PPP dalam menghadapi Pinleg 2014 nanti.
Pada Pinleg 2014 mendatang, PPP Jabar menargetkan perolehan suara 15% atau 15 kursi di DPRD Jabar. Target ini sudah berdasarkan hasil kajian dan kita optimis dapat tercapai.pungkasnya. 

Wagub Jabar Dede Yusuf Sampaikan SPT Tahunan


Bekasi:-Masal News.
          Kehadiran di Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP) Pratama Bekasi, Senin (4/3),Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perorangan Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) Tahun Pajak 2012,
 Wagub Jabar Dede Yusup diterima Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukardamadji dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Heru Widayanto.
         Dituturkan Heru bahwa Pimpinan Daerah pun mempunyai kewajiban yang sama seperti masyarakat pada umumnya,hal ini untuk memberikan contoh yang baik terhadap wajib pajak..
          Dari tahun ke tahun  pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara lebih dari 75% penerimaan negara bersumber dari pajak secara nasional adalah sekitar Rp. 1.042 Trilyun. Sedangkan Kantor Wilayah DJP Jabar II yang meliputi 12 Kabupaten / Kota di Jabar Utara, mendapatkan alokasi target 34,04 trilyun.
           "Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, target penerimaan pajak tahun ini mengalami peningkatan sebesar 32,25%," papar Heru. Dikatakannya, penerimaan tahun 2012 sebesar  99,65 % dari target yang ditetapkan. "Ini berkat dan melakukan sinergi dengan pihak lain antara lain dengan Pemerintah Daerah,Badan Pertanahan Nasional(BPN) dan Lembaga lainnya guna memberikan Data dan informasi."
          Wagub Jabar Dede Yusuf  memberikan apresiasi terhadap wajib pajak golongan masyarakat pedagang kecil.
 Kenyamanan tempat pelayanan secara prima seperti ruangan berudara sejuk serta minuman gratis diharapkan Pekan Panutan Wajib Pajak ini dapat memberikan nilai positif. "Tingkat kepedulian dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait dengan penyampaian SPT  tahunan mengalami peningkatan, dengan meningkatnya rasio kepatuhan penyampaian SPT akan berdampak pada peningkatan pembangunan nasional dan regional," Ujarnya.(Rony)

Sebanyak 11 Juta Lebih Golput DPRD Akan Dukung Gub/Wagub Terpilih Sesuai Janji Politik


 DPRD Provinsi Jawa Barat siap mendukung kinerja Gubernur/ Wakil Gubernur  Jabar terpilih sesuai dengan janji-janji politik saat kampnye. Namun, Dewan juga tidak segan-segan untuk mengkritisi kebijakan Gubernur yang tidak sesuai dengan visi-misi Gubernur / Wagub terpilih.
“ Kami (DPRD Jabar-red) siap mendukung Gubernur terpilih dalam mewujud visi-misi dalam bentuk program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar. Namun, dewan juga mengkritisi semua kebijakan yang tidak sesuai dengan visi-misi”. Ujar Sekretaris Komisi A DPRD Jabar, H. Sugianto Nangolah, SH, MHum saat ditemui di ruang kerja Komisi A, Senin (4/2/2013).
Dikatakan, pesta demokrasi Jabar sudah selasai, Gubernur/ Wagub terpilih  sudah ditetapkan KPU,  namun sangat disesalkan ternyata pasca Pilgub menyisahkan berbagai persoalan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran KPU dalam  menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada.
Andai saja KPU dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan tentunya proses Pilgub akan berjalan lancar dan tidak akan meninggalkan permasalahan pasca pilgub. Karena  menurut teori, apabila dilakukan dengan cara-cara yang benar maka akan menghasilkan hasil yang baik, tapi sebaliknya apabila dilakukan dengan cara yang tidak benar hasilnya akan buruk.ujarnya.
Jadi hasil pilgub Jabar tidak terlepas dari penilaian public dalam artian kalau sesuai dengan prosedur, maka dapat dikatakan baik dan sukses. Namun banyak fakta yang menunjukan banyak kecurangan, gugatan yang dilakukan masyarakat yang berkaitan dengan proses pilgub ini. “ Ini Fakta yang berbicara”, tegasnya.
Lebih lanjut Sugianto mengatakan, Gubernur/ Wagub terpilih pasangan Ahmad Heryawan- Dedy Mizwar perolehan suara  sebanyak 6,5 juta suara lebih. Namun, ternyata jauh lebih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya yaitu sebesar 11 juta lebih. Sehingga, kedepan legitimasi Gubernur/ Wakil Gubernur terpilih tentunya menjadi masalah tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.
Persolanan selama masa proses pilgub terungkap mulai dari daftar pemilih, surat suara sampai saat perhitungan dan penetepan selalu mendapat respon negative karena ketidak puasan.
Fenomena ini, tentunya bagi Komisi A DPRD Jabar akan dikaji, agar kedepan Pilgub dapat menghasilkan legitimasi yang benar-benar dapat dukungan mayoritas dari masyarakat.
Kami ( Komisi A-red) sangat menyayangkan KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, sehingga apapun hasilnya tidak terlepas dari proses. Bahkan dari pasangan lain yang merasa dirugikan dan dicurangi akhirnya  mengajukan proses hukum ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya ini tidak perlu terjadi, ujarnya.
 Komisi A yang membidangai Pemerintahan tentunya akan mengkaji hasil Pilgub, agar kedepan angka Golput bisa ditekan. Dan partisipasi  masyarakat untuk menjoblos dapat dapat meningkat segnifikan. Untuk itu, Gubernur/ Wagub terpilih jangan cepat membusungkan dada, tapi wujudkan janji-janji dan buktikan dengan kinerja yang baik untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Jabar dan bukan hanya untuk kelompok/ golongan tertentu saja.
Sugianto juga menyayangkan, biaya yang cukup besar yang diambil dari APBD, ternyata menghasilkan pemimpin yang kurang mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus memberikan contoh tauladan, bukan membodohi masyarakat.
Selain itu, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak  tentunya tidak menjadi beban pemerintah, apalagi dijadikan pasar oleh orang lain (orang asing-red), tapi malah menjadi potensi yang baik untuk membangun Jabar kedepan yang lebih baik.pungkasnya.(Rony)

Minggu, 03 Maret 2013

Kubu Paten Akan Gugat Kecurangan Pilgub Jabar Ke MK



Bandung,- Masal News.  Kubu pasangan calon nomor 5, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki secara resmi menyatakan akan menggugat rekapitulasi perhitungan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat yang hasil keseluruhannya sudah diumumkan Minggu siang ini per kabupaten kota di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar di Jalan Garut. 
Gugatan hasil perhitungan pilgub Jabar itu dinyatakan oleh juru bicara tim sukses Paten, Abdy Yuhana saat melakukan aksi walkout dari rapat pleno KPU beberapa saat lalu. Menurut Abdy, terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan pasangan calon lain yang mencederai nilai-nilai demokrasi pilgub.

"Sangat jelas ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif jelang pemilihan suara," kata Abdy kepada wartawan ditemui saat meninggalkan kantor KPU Jabar . 
Abdy mencontohkan gerakan sistematis, terstruktur dan masif itu adalah adanya kucuran anggaran dari calon petahana yang mengatasnamakan bantuan sosial dan bantuan provinsi lainnya, seperti bantuan desa sebesar Rp 100 juta. 
"Bantuan-bantuan yang dilakukan menjelang pemilihan suara seperti itu sangat memungkinkan untuk mendongkrak raihan suara. Oleh karena itu kami tidak menandatangani rekapitulasi dan memilih keluar," ungkapnya
Abdy menegaskan pihaknya menolak rekapitulasi pilgub dan selanjutnya  akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. (Rony)

Perubahan Anggota Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jabar




Bandung,- Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat tentang perubahan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jabar Ir.Irfan Suryanagara tidak mengajukan perubahan / rolling anggotanya.
Adanya perubahan keanggotaan AKD DPRD Jabar diatur dalam buku Tata Tertib DPRD Jabar , dimana fraksi dapat mengajukan rotasi alat kelengkapan dewan (AKD), penetapannya dilaksanakan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.
"Jadi di dalam tata tertib di peraturannya alat kelengkapan dewan dapat diubah setiap awal tahun anggaran. Itu harus merupakan keputusan DPRD sehingga harus paripurna," ujar Sekertaris DPRD Jawa Barat Hj. Ida Hernida kepada wartawan usai rapat paripurna perubahan AKD, Jum’at (1/3/2013).
Dikatakan Ida “ Pimpinan dewan,  menawarkan  perubahan kepada fraksi apakah ada perubahan personalia dalam komisi-komisi” dan ternyata memang ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Diantaranya, Asyanti Rozana Thalib,SE sebelumnya anggota Komisi C kini sebagai wakil Ketua Komisi E menggantikan Agus Wlianto,SH. Agus Willianto kini sebagai Badan musyawarah menggantikan Ineu Purwadewi Sundari, SE yang pindah menjadi Badan Legislasi.  Sedangkan Hadi Sutrisno yang baru dilantik menjadi anggota B.
Untuk fraksi PKS, Komisi A ditempatkan R.K. Dadan S,Sp;  Komisi C Ir.H.Lulu Suryade ,; Komisi E H. Ahmad Syaikhu; Badan Anggaran H. Ahmad Syaiku. Sedangkan untuk Badan Legislasi dijabat drg.Is Budi Widuri. 
Sedangkan Fraksi PPP menempatkan KH.Abdurohman Al-Qudsi  pada tiga posisi yaitu di Komisi E, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan menggantikan (Almah) Hj.Mien Aminah Musadad). Adapaun Fraksi Partai Gerindra menempatkan Daddy Rohanady di komisi D, Drs.Lina Ruslinawati menjadi Badan Musyawarah; untuk Badan  Anggaran, Gerindra menempatkan Drs. Daddy Rohanady dan untuk Badan Legilasi menempatkan H. syahrir.
Sementara itu Fraksi PAN mempercayakan H. Uum Syarif Usman, S.Ag sebagai wakil Ketua Komisi B menggantikan Drs. Maman Abdurachman yang pindah ke Komisi C.  Untuk Fraksi Gabungan Hanura-PKB, menempatkan Drs.H. Acep Adang Ruhiat M.Si (PKB) di Komisi E dan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran  menggantikan Azhar Aung SH, Spi, MSi  menjadi Badan Legislasi.  
 Lebih lanjut Ida menjelaskan, bahwa untuk Ketua Komisi A sampai E tidak ada perubahan. Komisi A diketui oleh Yusuf Fuad (Fraksi PPP), Komisi B di ketuai  Selly A Gantina (Fraksi PDI Perjuangan);  Komisi C diketui oleh Dyah Nurwitasari (Fraksi PKS), Komisi D diketuai oleh HM Qudrat Iswara (Fraksi Golkar) dan Komisi E diketuai oleh Didin Supriadin (Fraksi Demokrat).
Dalam rapat paripurna perubahan AKD tersebut, Ketua DPRD Jabar juga menyampaikan bahwa massa reses I anggota DPRD Jabar akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai 20 Maret 2013.(Rony)


Massa Pendukung Paten di Harapkan Tenang, Dan Mempercayakan Hasil Pilgub Pada Keputusan Hukum.




Bandung – Masal News. Menjelang rapat rekapitulasi akhir suara Pilgub Jabar 2013 di Kantor KPU Jabar, yang  berlangsung Minggu (3/3) . Tim pemenangan pasangan Paten (Rieke-Teten) melalui Wakil Kordinator Media Center Waras Wasisto mengharapkan masyarakat pada umumnya dan massa pendukung pasangan Paten khususnya untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu menyesatkan jelang penetapan rekapitulasi hasil Pilgub.

Hal tersebut diungkapkan Waras, menyikapi adanya berbagai isu yang menyatakan bahwa saat rapat rekapitulasi di KPU Jabar besok, akan terjadi aksi demo besar-besaran oleh sejumlah pihak.
" Kami menghimbau agar para pendukung Paten mempercayakan kepada proses demokrasi Pilgub Jabar ini, jika memang terjadi hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan kenyataan, biarkan proses hukum sesuai Undang-Undang kita tempuh yakni dengan melakukan sengketa Pemilukada ke Mahkamah Konstitusional (MK)," papar Waras ditemui di media center Paten, sabtu (2/3).
Proses di MK nanti menurut Waras, akan menjadi proses penentuan puncak yang sesuai Undang-Undang yang berlaku.
" Kami percaya MK tidak akan memberikan keputusan yang salah, karena kami berharap pilgub Jabar ini menjadi salah satu Pilgub yang mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia,dan menjadi barometer politik nasional " terangnya.

Waras menambahkan, proses Pemilukada yang sesuai Undang-Undang adalah bagian dari pembelajaran politik kepada masyarakat dan biarkan nanti proses di MK yang memutuskan, kami berharap dengan himbauan ini membuat masyarakat di seluruh Jabar dan khususnya kota Bandung tetap tenang dan kondusif menyikapi hasil Pilgub Jabar ini. (Rony)


Ketua DPRD Jabar Lantik Hadi Sutrisno Gantikan Maman Yudia




Bandung;- Masal News.   Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Irfan Suryanagara mengambil sumpah jabatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pengganti antar waktu (PAW) Hadi Sutrisno dari Fraksi PDI Perjuangan yang dilantik menjadi Anggota DPRD  menggantikan Maman Yudia yang terkena masalah pidana dalam Rapat Paripurna Istimewa, Juma’at (1/3/2013).
Hadi Sutrisno dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32-122 Tahun 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 140/BA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu Tahun 2009.
Usai  melantik dan mengambil sumpah Hadi Sutrisno, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara menyampaikan terimaksih atas dedikasi serta kerja keras Maman Yudia selama menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan  kepada Hadi Sutrisno yang baru dilantik, Ketua DPRD mengucapakan selamat datang. Meskipun sebelumnya Hadi Sutrisno merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat  PAW periode 2004-2009, namun Ketua DPRD berharap Hadi Sutrisno bisa mengikuti  ritme kerja di DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini.
   Seusai Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar Waktu tersebut, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Persetujuan DPRD terhadap Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2013.( Rony)