Stok Beras masih aman sampai Maret 2013.

                

Masal News.

           Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menghimbau kabupaten/kota agar segera melapor ke Sub Divre Bulog terkait mulai kenaikan harga beras pada awal tahun 2013.
“harga beras mulai mengalami kenaikan harga sekitar 10 persen. Jadi bagi disperindag kabupaten/kota agar dihimbau untuk segera melakukan lapor ke sub divre yang ada," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Ferry Sofwan.

            Ferry mengatakan kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional yang ada di Provinsi Jabar dikarenakan persedian di tingkat para pedagang beras mulai berkurang.
"Kenaikan harga itu terjadi karena pedagang mengalami kekurangan stok beras. Sehingga, pedagang kesulitan memenuhi permintaan beras masyarakat sehingga terjadi lonjakan harga," ungkapnya.
Kenaikan harga beras di Provinsi Jabar juga diduga akan terus terjadi karena saat ini masih tergolong musim tanam.
Harga kebutuhan pokok tersebut diprediksi akan kembali stabil saat memasuki musim panen padi pada Februari 2013
"Itu tadi, harga beras naik karena stok pedagang berkurang ,terdapat ada sisi kebutuhan pokok yang harus kita pantau" tandas Ferry.

          Pihaknya berjanji akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pergerakan harga beras dan juga akan melakukan hal yang sama kepada harga barang kebutuhan pokok lainnya.
Ferry  menambahkan, berdasarkan data yang ada di Disperindag Jawa Barat tercatat bahwa harga beras jenis IR 64 mengalami kenaikan dari Rp8.000 per kilogramnya menjadi Rp8.500 per kilogram.
Untuk operasi pasar, lanjut Ferry, akan dilakukan jika kenaikan harga beras tersebut dinilai sudah memberatkan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang didapat Disperindag, stok beras di Bulog Jabar masih aman hingga Maret 2013. (056)

Amanat, Undang-undang 35 tahun 2009 Wagub Jabar Dede Yusuf Lepas Karyawan BNP Jabar

Masal News.

        Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi  yang juga Ketua Umum Badan Narkotika (BNP) Jabar  merasa terharu saat memberikan arahan yang sekaligus melepas puluhan karyawan BNP yang telah disalurkan kebeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.

        BNP Jabar berdiri tahun 2008 dengan Ketua Umumnya di jabat  oleh Wagub, dan Ketua Pelaksana Harian ( Kalahar) Asisten III Setda Jabar, dibantu 3 orang Kabid dan puluhan Karyawan ( PNS dan Non PNS). Namun karena amanat Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional, maka BNP Jabar akhirnya dibubarkan dan di bentuk BNNP ( Badan Narkotika Nasional Provinsi) yang merupakan kepanjangan tangan BNN.

       Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf  kepada  wartawan ,  saat melepas dan perpisahan dengan karyawan BNP di kantor BNP Jabar, jalan Cilaki-Bandung, Rabu (2/1/2013).

Dikatakan, sekitar empat tahun BNP Jabar berada dan bekerja, telah berhasil menakan angka peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.  Pada tahun 2012, BNP Jabar berhasil menurunkan tingkat peredaran  Narkoba dari peringkat dua (2) Nasional berhasil diturunkan menjadi peringkat enam (6)  nasional.

        Keberhasilan menekan angka peredaran Narkoba di Jabar bukanlah pekerjaan mudah, karyawan BNP Jabar dalam menjalankan tugasnya taruhannya adalah nyawa.  Karena berhadapan dengan para gembong narkoba dan sendikatnya. Tapi karyawan BNP tidak takut  dan terus bekerja berdasarkan Tupoksi, walapun banyak hambatan. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada satupun karyawan BNP yang menjadi korban, ujarnya.

       Dede mengungkapkan, mulai hari ini 2 Januari 2013 secara resmi BNP Jabar di bubarkan, namun walaupun sudah dibubarkan Pemprov Jabar akan tetap konsisten untuk  terus memerangi peredaran Narkoba di Jawa Barat. Yaitu melalui OPD terkait seperti Disdik, Dinkes, Dinsos, Disorda.

      “Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh mantan karyawan BNP,  kendati BNP telah dibubarkan namun semangat perjuangan untuk melawan, menghambat dan mencegah Narkoba harus tetap digelorakan di manapun tempat bekerja yang baru” pesannya.

       Dalam kesempatan tersebut, Dede Yusuf  mengucapkan  banyak terima kasih atas kerjasamanya yang bekerja untuk masyarakat Jabar,  dan memohon maaf bila selama menjadi Ketua Umum BNP ada ke alfa-an dan kekurangan.  

Wagub  menyempatkan waktu berbagi kesan dan pesan kepada seluruh jajaran BNP, mulai dari tingkat office boy, tenaga honorer, satpam, staf PNS hingga pejabat eselon IV, III dan II.

Ridho (Non PNS)  menyampaikan bahwa selama di BNP sangat terkesan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaanya. “Selama di BNP ini, yang saya rasakan adalah kebersamaan dan tidak ada perbedaan antara tenaga PNS dan honorer, semuanya diperlakukan sama.

Gubernur Lantik BWI Jabar WaKaf Harus Didaftarkan ke BPN dan BWI Jabar

               

       

       Masih cukup banyaknya permasalahan Wakaf ditengah masyarakat, maka dengan di dirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI)  Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mengatasi permaslahan wakaf.  Juga sebagai  pengejawantahan yang mewakili negara untuk mengesahkan, mewakili, dan menertibkan wakaf.

Hal ini dikatakan Gubernur Jawa Barat  Ahmad Heryawan saat melantik para pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jabar periode 2012-2015 di aula Barat Gedung sate, Rabu (2/1/2013).

Dengan telah terbentuknya Badan Wakaf, diharapkan permasalahan wakaf dapat di atasi/ Untuk itu  diharapkan para pengurus BWI Jabar, segera melakukan koordinasi dengan BWI Kabupaten/Kota se Jabar.

Menurut Heryawan, masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk survei, sebaiknya nanti melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, sampai saat ini, belum ada data yang valid tentang jumlah wakaf. Untuk itu kita himbau masyarakat agar segera mendaftarkan wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah tempat wakaf tersebut berada dan mendafkan juga ke BWI Jabar.  Hal ini demi menghandari permasalahan wakaf dikemudian hari. Heryawan mengatakan, selama ini ada banyak wakaf yang sah secara agama tapi tidak tercatat oleh negara. "Kalau ada sengketa, tidak ada legitimasi," jelasnya.
Soal proses wakaf, yang terbaik adalah dengan mengikrarkannya di KUA, mendaftarkannya ke BPN, kemudian mendaftarkannya ke Badan Wakaf.
Sementara berdasarkan catatan Kantor Kemenag Jabar, wakaf di Jabar tercatat ada di 74.156 lokasi yang total luasnya mencapai 215.312.337 ha. Wakaf itu diperuntukkan untuk tempat ibadah 38.548 lokasi, tempat pendidikan 7.468 lokasi, pondok pesantren 3.634 lokasi, usaha dan jasa 51 lokasi, makam 1.852 lokasi, panti asuhan 105 lokasi, pertanian 1.535 lokasi, dan lain-lain mencapai 21.089 lokasi.

Dede Yusup Jalan Santai di Perayaan HUT Kecamatan Takokak Cianjur

Masal News.

         Wagub Jabar Dede Yusuf Macan Effendy didampingi Bupati Kab Cianjur Tjejep M Soleh dan Ketua DPRD Kab-Cianjur Gatot Subroto, membuka acara jalan santai HUT Kec Takokak di Kp Sukawargi RT 01/02, Desa Pasawah, Kec Takokak. Cianjur.Kedatangan orang nomor dua di jabar ini disambut gembira seluruh masyarakat.

        Mereka begitu antusias mengikuti jalan santai bersama  wagub sepanjang dua kilometer acarapun semakin meriah dengan hiburan dan membagikan hadiah.Saat Wagub berjalan, tiba-tiba ada seorang ibu langsung memeluk Wagub dengan histeris, Ia adalah Ibu Aminah seorang guru di Takokak Katanya pernah ketemu Wagub 30 tahun yang lalu.

"Ini kesempatan yang jarang sekali, saya seperti mimpi bisa lihat langsung. Sudah lama pingin ketemu, uda 30 tahun lalu,"ucap Aminah, seorang guru di Takokak.

       Bahkan, saat Dede menaiki panggung bersama bupati dan ketua DPRD. Ia kembali mengajak ibu Aminah naik ke atas panggung, rupanya ini kado spesial buat bu Aminah karena bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke 60.

"Saya sudah berdoa sama Allah dari waktu pertama ketemu dengannya, Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi,"kata Aminah, memuji wagub orangnya ganteng dan masih muda.

       Dede Yusuf pun merasa sangat sumringah bisa berada di Kec Takokak."Saya sangat bahagia bisa berjumpa masyarakat di Kec Takokak. Saya dapat pelajaran banyak bisa menyerap aspirasi dan keinginan dari warga"ujar Dede.

        Acara pun semakin meriah, Bupati Kab Cianjur dan Ketua DPRD yang sangat dekat dengan warganya menyumbang lagu. Bahkan mereka sempat menyawer warga sekaligus membagikan hadiah.

RIEKE TINJAU RESAPAN BOPUNCUR

 Masal News.         

           Puncak musim hujan yang sudah mengguyur sejak sepekan terakhir, membuat  rusakya alam di Kawasan Bogor, Puncak,Cianjur (Bopunjur) berdampak pada banjir yang terjadi di Jakarta.Cagub Jabar Rieke Diah Pitaloka, menyoroti serius masalah  tersebut. Saat melihat langsung kawasan  resapan Bopunjur."Penataan kawasan harus tegas, jangan cuma jadi macam kertas," tegas Rieke Diah Pitaloka, Calon Gubernur Jawa Barat, saat berkunjung ke Cianjur, Senin24 Desember2012.

            Ia merasa sedih melihat kondisi hutan di kawasan Cianjur. Banyak kawasan yang sudah beralih fungsi menjadi vila, hotel dan kawasan wisata lain. Ia memepertanyakan kebijakan penataan yangtidak tepat dan tidak tegas.

  "Hujan deras tidak sanggup di serap tanah dan diikat akar pohon. Akibatnya air dalam debit yangbesar langsung mengalir ke banyak sungai. Salah satunya ke Jakarta. Bendungan katu lampah selalumemeberikan rambu, namun banyak sungai lain yang mengalir keJakarta,"tegasnya.

             Ia mengatakan Jakarta sedang berbenah namun itu harus sejalan dengan penataan kawasan Bopuncur. Bila tidak sejalan berbagai pembenahanJakarta tidak akan berpengaruh banyak." Jakarta lebih rendah dan posisi tanahnya selalu menurun tiap tahun. Setiap musim hujan air pasti akan terus turun dan tidak    tertampung.EkosistemBopunjurharusminimalharusdijaga.Kalobisadikebalikan,"jelasnya.

              Rieke berharap kawasan taman nasional gunung gede pangrango (TNGP) sebagai benteng alam."TNGP selain sumber kehidupan karena jutaan liter air mengalir dari kawasan ini untuk kehidupan jutaan masyarakatdi Cianjur, Bogor, Sukabumi dan sebagainya. TNGP juga benteng alamyang bisa menyerap jutaan liyer air hujang sehingga mengurangibencana. Kita harus jaga dan selamatkan kawasan ini,"paparnya.

               Ia meminta dalam menyelamtkan wilayag TNGP dan Bopuncur pemerintah berkordinasi dengan baik."Saat ini keliatnnya kebijakan yang dilakukan hanya sporadis. Tiap kota, kabupaten, provinsi hingga pusat jalan sendiri sendiri. Ini yang membuat kawasan ini tidak selesai-selesai. Yang paling parah kawasan Bopuncur selalu disalahkan kaloJakarta Banjir,"Pungkasnya.

Diskusi Panel IKA Unpad. Menakar Konsep dan Strategi Cagub/ Cawagub Jabar 2013

Masal News.

           Pemilihan Gubernur Jawa Barat sudah semakin dekat, untuk itu Ikatan  Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi dalam mendorong lahirnya pemimpin baru Jawa Barat yang memiliki konsep dan strategi untuk membangun Jawa Barat lima tahun kedepan.

            Untuk itu, IKA Unpad akan melakukan Diskusi Panel “ Gubernur Baru dan Masa depan Jawa Barat” yang akan menghadirkan lima pasang calon Gubernur dan Cawagub sebagai nara sumber ( Dikdik-Toyib; Yance-Tatang; Dede-Laksamana; Heryawan-Dedi Mizwar dan Oneng-Teten) dengan finalis terdiri Anwar SH, M.Si ( Budayawan); Dr.Ar Bainos (Politik); Prof Rina Indiastuti ( Pendidikan dan Ekonomi/ PR II Unpad).

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum IKA Unpad Drs.H. Eka Santosa, dalam jumpa pers di Graha IKA Unpad, jalan Singa Perbangsa No.1Bandung, Kamis (20/12/2012).

Diskusi panel yang akan di gelar Jum’at  malam pukul 19.00 WIB s.d 22.00WIB yang disiarkan langsung oleh TV Swasta secara nasional dari aula Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, jln DipatiUkur No.35 Bandung.

Adapun tujuan diskusi panel tersebut, untuk mengetahui menakar Konsep dan Strategi Cagub/ Cawagub Jabar 201. Selain itu, berdasarkan hasil analisa IKA Unpad ada beberapa permasalahan umum yang harus menjadi perhatian pemimpin baru Jawa Barat nantinya, yaitu : Strategi optimalisasi pembangunan dan pengembangan potensi local berbasiskan budaya dan kearifan lokal dalam membangun Jawa Barat; Strategi dan upaya menekan korupsi , Strategi dan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, Dan Perbaikan pelayanan public yang pro-poor (pelayanan, kesehatan, perijinan dan pendidikan).

Selain itu juga tentunya masyarakat Jabar ingin mengetahui pengetahuan para kandidat itu sendiri tentang kondisi Jawa Barat yang sebenarnya terutama didalam Budaya.

Menyinggung masalah Kandidat yang akan maju dalam Pilgub, IKA Unpad memandang sangat mengkhatirkan terutama integritas mereka, karena banyak yang A Historis dan tidak mengetahui tentang Jawa Barat.

Terus terang kata Eka, para Kandidat hanya memikirkan bagaimana caranya untuk memenangkan Pilgub dan berkuasa. Walau sama sekali ada beberapa kandidat yang tidak relevant akan Pemerintahan. Padahal yang dibutuhkan Jawa barat itu adalah orang yang berani membuat perubahan dan tegas.

Coba, kalian Tanya beberapa Kandidat, pasti ada yang tidak mengetahui berapa banyak kecamatan di Jawa Barat. Paling mereka menguasai Bekasi, Garut atau Tasikmalaya,katanya balik bertanya kepada wartawan.

Sebagai masyarakat  Jabar, tentunya diharapkan pemimpin Jabar Baru adalah orang yang berani mengambil trobosan dan berinovasi, terutama masalah penangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Gubernur harus berani mengambil kebijakan dengan tegas sesuai dengan aturan, pungkasnya.

Bisa Digunakan Kepentingan Politik Incumbent Fraksi PDIP Minta Dana APBD Distop Sementara

Masal News.

            Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dengan tegas meminta agar penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan politik pasangan incumbent agar segera disudahi.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan menyatakan stop seluruh pencarian dana berbagai program dalam APBD 2013 Provinsi Jawa Barat berpotensi untuk digunakan kepentingan politik pemenangan pasangan incumbent sampai dengan selesainya Pilkada Gubernur Jawa Barat,” trgas  Ketua Fraksi PDI P Ir. Herry Mei Oloan dan Sekretaris Ineu Perwadewi S, SSos , melalui siaran pers, Selasa 18/12/2012.

Menurut Herry, hal tersebut perlu disampikan sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semakin dekat di Provinsi Jawa Barat. Lebih dari itu, katanya, dua pasangan bakal calon (balon) gubernur merupakan incumbent (gubernur dan wakil gubernur,red) yang sedang menjabat.

Fraksi PDIP DPRD Jabar, tambah Herry, mensinyalir ada kecenderungan incumbent memanfaatkan fasilitas yang melekat karena kewenangannya, untuk kepentingan pemenangan pertarungan Pilgub mendatang ( 24 Februari 2013).

“Bukan hanya fasilitas seperti kendaraan dinas, kantor yang menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk berbagai kegiatan yang tertuang dalam APBD yang berpetensi dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan Pilgub..  

Selain itu,  Fraksi PDIP juga mewanti-wanti seluruh aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak menjadi kepanjangan tangan pasangan calon incumbent melalui pelaksanaan program untuk tujuan pemenangan Pilkada. Hal ini, karena FPDI Perjuangan mensinyalir berbagai kegiatan Gubernur dan Wagub, telah memanfaatkan kegiatan kedinasan dengan kepentingan pribadi yang berkaitan dengan pilgub” kata Herry

 “Juga kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, kami minta  turut mengawasi pelaksaaan Pilkad agar berjalan secara jujur dan adil (jurdil) dan Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) untuk mencapai demokrasi yang sehat di Jawa Barat dan menghasilkan pemimpin yang amanah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pintanya.