Bisa Digunakan Kepentingan Politik Incumbent Fraksi PDIP Minta Dana APBD Distop Sementara

Masal News.

            Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dengan tegas meminta agar penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan politik pasangan incumbent agar segera disudahi.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan menyatakan stop seluruh pencarian dana berbagai program dalam APBD 2013 Provinsi Jawa Barat berpotensi untuk digunakan kepentingan politik pemenangan pasangan incumbent sampai dengan selesainya Pilkada Gubernur Jawa Barat,” trgas  Ketua Fraksi PDI P Ir. Herry Mei Oloan dan Sekretaris Ineu Perwadewi S, SSos , melalui siaran pers, Selasa 18/12/2012.

Menurut Herry, hal tersebut perlu disampikan sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semakin dekat di Provinsi Jawa Barat. Lebih dari itu, katanya, dua pasangan bakal calon (balon) gubernur merupakan incumbent (gubernur dan wakil gubernur,red) yang sedang menjabat.

Fraksi PDIP DPRD Jabar, tambah Herry, mensinyalir ada kecenderungan incumbent memanfaatkan fasilitas yang melekat karena kewenangannya, untuk kepentingan pemenangan pertarungan Pilgub mendatang ( 24 Februari 2013).

“Bukan hanya fasilitas seperti kendaraan dinas, kantor yang menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk berbagai kegiatan yang tertuang dalam APBD yang berpetensi dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan Pilgub..  

Selain itu,  Fraksi PDIP juga mewanti-wanti seluruh aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak menjadi kepanjangan tangan pasangan calon incumbent melalui pelaksanaan program untuk tujuan pemenangan Pilkada. Hal ini, karena FPDI Perjuangan mensinyalir berbagai kegiatan Gubernur dan Wagub, telah memanfaatkan kegiatan kedinasan dengan kepentingan pribadi yang berkaitan dengan pilgub” kata Herry

 “Juga kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, kami minta  turut mengawasi pelaksaaan Pilkad agar berjalan secara jujur dan adil (jurdil) dan Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) untuk mencapai demokrasi yang sehat di Jawa Barat dan menghasilkan pemimpin yang amanah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pintanya.