Masal News.
DPRD provinsi Jawa Barat merasa prihatin, masih cukup banyak
film yang beredar tanpa terlebih dahulu melalui bandan sensor film. Untuk
itu, DPRD Jabar mendukung pembentukan lembaga sensor film (LSF) di
tingkat daerah.
Masih banyaknya film yang beredar tanpa sensor, dikhawatirkan
berpotensi merusak prilaku generasi muda
dan karakter bangsa. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jabar H. Uu
Rukmana saat menerima audensi dari LSF yang dipimpin Narto Erawan,
diruang kerja badan anggaran DPRD Jabar, Rabu (12/12/2012).
"Film itu idealnya berfungsi sebagai komunikasi, informasi,
edukasi serta rekreasi yang ditujukan untuk membentuk dan memperkuat karakter
bangsa," ujar Uu Rukmana.
Dikatakan, untuk mengantisipasi beredarnya film yang
berpotensi merusak karakter anak bangsa. "DPRD Jabar mendukung gagasan LSF
untuk membentuk lembaga di tingkat daerah, agar pengawasan terhadap film bisa
lebih optimal lagi," terangnya.
Ia mengatakan, saat ini Pemprov Jabar juga dinilai perlu melakukan
koordinasi dengan lembaga penegak hukum, agar peredaran film yang tidak lolos
sensor LSF bisa diminimalisir. “Ini menyangkut ancaman terhadap karakter
bangsa, sehingga seluruh elemen berkewajiban untuk mengantisipasinya. Untuk itu
Pemprov Jabar juga perlu segera melakukan koordinasi guna mengantisipasi
ancaman itu,” jelasnya.
Sementara itu, pimpinan rombongan LSF, Narto Erawan mengatakan,
untuk bisa mengawasi dengan baik terhadap film yang beredar, memang perlu
keterlibatan semua elemen dan lapisan masyarakat.
Ia mengakui, jika hanya mengandalkan LSF yang ada di pusat akan
tercipta yang sesuai harapan. “Untuk itu, kami berharap ke depan akan terbentuk
badan sensor film di tingkat daerah,harapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar