Aher Konsisten Sukseskan Pilpres Mendatang

BANDUNG -- Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sukses menyelenggarakan Pemilu 9 April lalu. ”Kami tampil dengan penyenggaran pemilu paling aman di Indonesia,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada saat sambutan acara Apel Besar Harkamtibmas di lapangan Mapolda Jabar, Selasa (29/4).

Hadir Kapolda Irjen M. Iriyawan, Pangdam III Siliwangi Dedi Kusnandi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Joko Subyagyo, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, Ketua Bawaslu Harminusoto.

Aher mensyukuri suksesnya pemilu yang lalu, hal tersebut membuatnya konsisten untuk mengulang kesukseskan di pemilihan presiden yang akan datang.

 Selain itu juga, Aher menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk saling membantu dalam mensukseskan Pemilihan Presiden 9 juli nanti.

Pada kesempatan tersebut Aher juga berjanji akan memberikan bantuan berupa beberapa unit motor kepada aparat desa, untuk mendukung terciptanya pilpres yang aman dan kondusif.

Netty Heryawan Lantik Ketua TP PKK dan Dekranasda Kota Bogor

BOGOR -- Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Prov. Jawa Barat Netty Heryawan melantik Yane Ardian Arya sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Bogor periode 2014 - 2019 di Ruang Rapat 1 Balaikota Bogor, Senin (28/4).

Netty Heryawan mengatakan bahwa PKK merupakan mitra tak terpisahkan dengan pemerintah demi kemajuan bangsa. "Selain itu, PKK merupakan organisasi yang loyal terhadap pemerintah dalam mendukung pembangunan di daerah," tuturnya.

Netty berpesan bahwa PKK harus mampu memformulasikan setiap program untuk menggugah dan mendorong masyarakat dalam membentuk ketahanan keluarga. Karena saat ini ada empat ancaman keluarga yaitu narkoba, human traffiking, pronografi dan HIV/AIDS.

Selain itu, Ketua Dekranasda Prov. Jawa Barat mengatakan bahwa ada kaitannya antara PKK dan Dekranasda yaitu pemberdayaan kepada masyarakat. Dekranasda juga merupakan unsur terpentingnya dalam kemajuan pembangunan bangsa.

"Dengan adanya pembinaan dan bantuan modal kepada pelaku usaha diharapkan dapat mendongkrak permasalahan sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," harapnya.

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa PKK merupakan motor menuju perubahan dan nyawa pemerintah daerah. Karena seorang perempuan yang sangat berpengaruh di dalam keluarga dan masyarakat.

"Berharap kepada seluruh perangkat pemerintah Kota Bogor untuk selalu mendukung apa yang digerakkan oleh PKK. karena peran PKK sebagai garda terdepan dalam pembangunan," harapnya.

Pelantikan dihadiri oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Walikota Bogor Usmar Harimun, Istri Mantan Walikota Bogor Fauziah Diani Budiarto, Sekda Kota Bogor beserta para pimpinan SKPD di Lingkungan Pemkot Bogor, Istri Kapolres Kota Bogor ,Dekranasda Kota Bogor dan PKK Kota Bogor.

Netty Sosialisasi Anti Human Trafficking Kepada Warga Buah Dua

BANDUNG -- Ketua P2TP2A ( Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jawa Barat Netty Heryawan sosialisasikan anti human traffiking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kec. Buah Dua Kab. Sumedang, Sabtu (26/4).

Dalam sambutannya, Netty mengatakan institusi terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Maka dari itu kekuatan sebuah bangsa ada pada ketahanan keluarga yang mempunyai imunitas dan antibodi terhadap pengaruh luar.

Dibandingkan dengan narkoba justru human traffiking merupakan kejahatan international yang paling berbahaya. Karena korban human traffiking akan terus dipergunakan selama korban masih hidup sedangkan narkoba sudah dipakai akan habis terpakai.

"Kepada seluruh OPD yang berada di Jawa Barat khususnya Kab. Sumedang untuk dapat membantu mensosialisasikan bahaya  human traffikig dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat," himbaunya.

Start Gowes Together dilakukan di Gedung Negara Pakuan dengan dipimpin langsung oleh Ketua P2TP2A Prov. Jawa Barat Netty Heryawan. Sebanyak kurang lebih 100 orang mengikuti gowes menempuh rute Bandung ke Cirebon dengan jarak tempuh 125 KM. Sebenarnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan bergowes bukan yang pertama, tetapi kegiatan ini pernah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2011 dari Bandung ke Bekasi dengan jarak tempuh 97KM.

Gowes Together dari Bandung ke Cirebon diikuti oleh Ka. Dinas Sosial Prov. Jawa Barat Arifin, Ka. Biro HPU Rudy Gandakusumah, perwakilan Bupati Kab. Sumedang Ai Rusmana (Staff Ahli Bidang Pembangunan), Ka. BPMPD Prov. Jawa Barat Dede Rusdia, PKK Kab. Sumedang,Komunitas Sosial, P2TP2A Prov. Jawa Barat dan P2TP2A Kab. Sumedang.

SBY: Gubernur Jabar 'Host' Penanganan Lanjut Situs Gunung Padang

CIANJUR – Masal News. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memosisikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai "host" penuntasan penelitian Situs Megalitik Gunung Padang di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.Bukan cuma hal itu, Presiden SBY juga menugasi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai pemangku upaya pemugaran dan pengembangan peninggalan tradisi megalitik --yang usianya diperkirakan lebih tua dibanding peradaban Piramid Mesir.

SBY mengemukakan posisi Pemprov Jawa barat itu usai meninjau langsung kondisi situs yang terletak di puncak bukit setinggi hampir 1.000 meter di atas permukaan laut pada Selasa, 25 Februari 2014."Undang-Undang mengamanahkan Jawa Barat menjadi host pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan membantu menjalin kolaborasi yang efektif untuk penanganan lebih lanjut Situs Gunung Padang," papar SBY saat menyampaikan amanatnya, dengan berdiri di Singgasana Situs Gunung Padang, undakan paling tinggi.

Presiden SBY menyampaikan pengarahannya di depan beberapa menteri, jajaran peneliti Gunung Padang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan jajaran.Presiden SBY menambahkan, sebagai tahap lanjut penanganan Situs Gunung Padang perlu dilakukan perorganisasian, penentuan area kajian dan pemugaran, pembagian tugas serta tanggungjawab kepada jajaran terkait.

Pada saat yang sama, negara akan mengalokasikan anggaran dan logistik yang dibutuhkan."Saya punya keyakinan ini akan menjadi salah satu ikon sejarah, heritage, dan wisata. Tentu kita memohon izin Tuhan Yang Maha kuasa agar niat baik ini mendapatkan ridho-Nya," tegas SBY lagi.Presiden menghendaki penanganan Situs Megalitik Gunung Padang seperti pada Candi Borobudur. Karenanya, SBY menyatakan akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Peraturan Presiden (Perpres) untuk membakukan organisasi pelaksana pemugaran secara paripurna.

Menanggapi penugasan Presiden SBY, Gubernur Heryawan menegaskan kesiapannya. "Pemprov pasti mendukung karena program Pemerintah Pusat harus kita dukung. (Pemprov) Jawa Barat siap," tandas Heryawan kepada wartawan usai mendampingi SBY mengelilingi semua sudut area inti situs seluas 900 meter persegi.

SBY yang disertai Ibu Negara Ani Yudhoyono dan putranya Edhie Baskoro Yudhoyono mendapat penjelasan seputar hasil penelitian dari Tim Terpadu Riset Mandiri. Masing-masing Dr. Danny Hilman Natawidjaja (koordinator, ahli kebumian), Dr. Andang Bachtiar (paleosedimentolog), dan Dr. Ali Akbar (arkeolog).  

Dijelaskan, penemuan Situs Gunung Padang mengejutkan kalangan ilmuwan. Berdasarkan bukti arkeologi, situs ini diperkirakan berusia sekitar 13.000 tahun.

Peradaban di Situs Gunung Padang lebih tua dibanding peninggalan Mesopotamia dan Piramid Giza di Mesir, yang selama ini dipercaya sebagai peradaban tertua di dunia. (Rony)

Warga Hegar Asih Tuduh Ketua RW Tidak Transparan

BANDUNG - Warga masyarakat kampung Hegar Asih RW 03 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung merasa tidak mendapatkan pelayanan prima dari jajaran aparat setempat. Hak ini menyusul tidak transparannya aparat RW dalam menginformasikan berdirinya sebuah bangunan Hotel di tengah lingkungan mereka. Akibat tindakan pihak RW tersebut menyukut perselisihan diantara warga.

Menurut salah seorang warga, yang tidak mau disebutkan namanya, hal yang sangat memprihatinkan dari tindakan ketua RW adalah tidak adanya komunikasi yang jelas dengan warga mengenai sosialisasi berdirinya hotel tersebut. Warga sepertinya dikesampingkan setiap ada pembicaraan atau kesepakatan dengan pihak manajemen hotel.

Dikatakannya, banyak hal yang harus dibahas dan disepakati antara pihak manajemen hotel dengan warga masyarakat sekitar, seperti masalah gangguan lingkungan, ijin lingkungan, kesepakatan kompensasi serta ijin bangunan serta perubahan fungsi bangunan dari mall menjadi hotel. Sementara saat ini hotel sudah berdiri dan tengah dalam proses finishing, dalam artian sudah hampir mencapai 95%.

“Terang saja, kami keberatan karena seperti ada yang disembunyikan dari pihak aparat RW, terutama tentang masalah kompensasi. Hingga saat ini pihak RW belum ada niat untuk mengundang warga membicarakan masalah kompensasi tersebut”, katanya.

Ketegangan antara warga dengan pihak RW terutama terkait masalah kompensasi yang bakal diberikan oleh pihak manajemen hotel kepada warga melalui fasilitator RW. Warga menganggap RW telah membuat kesepakatan sepihak dengan pihak manajemen hotel mengenai kompensasi. Hal itu mencuat setelah terdengar kabar bahwa pihak manajemen hotel awalnya bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.250.000/KK, namun setelah dimediasi oleh lembaga RW besaran nilai kompensasi menjadi Rp. 500.000/KK.

Ketika masalah tersebut dikonfirmasi kepada Ketua RW 03, Sudjatmoko, mengaku bahwa masalah tersebut belum senpat dibicarakan dengan warga. Maka, wajar apabila warga belum mengetahui masalah kompensasi tersebut.

“Saya memang belum menyampaikan masalah kompensasi tersebut kepada warga, tapi pasti pada saatnya nanti saya sampaikan kepada warga”, kata Sudjatmoko.

Berdirinya sebuah bangunan hotel yang terletak di Jln. Cihampelas yang berbatasan antara RW 02 dan RW 03 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong tersebut, hingga saat ini diduga belum mendapatkan ijin tetangga. Hal itu sesuai pengakuan dari beberapa warga yang merasa belum pernah dimintai tandatangan mengenai ijin tetangga untuk IMB atas berdirinya hotel tersebut. Kendati demikian warga tersebut-pun mengaku sempat dikumpulkan untuk membicarakan perihal berdirinya hotel. Akunya pula, sempat dimintai tandatangan, namun katanya bukan untuk permintaan ijin tetangga persyaratan IMB. Menurutnya, tandatangan itu merupakan bentuk persetujuan kompensasi amdal lingkungan sebesar Rp. 250.000/KK selama pambangunan berjalan ujarnya. ***(A1)

P2TP2A Jabar Luncurkan Lomba Desain Kartu Pos Cegah Perdagangan Orang

BANDUNG -- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat melakukan inovasi dalam sosialisasi anti kejahatan human trafficking (perdagangan orang) dengan adakan Lomba Desain Kartu Pos. 

Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan dengan adanya lomba desain kartu pos ini semakin banyak orang yang kreatif dan tersadarkan akan bahayanya human trafiking dan akan berdampak positif bagi masyarakat untuk paham dan mengerti. 

"Menurut rencana, kartu pos ini akan disebarkan ke desa dan kelurahan  serta disebarluaskan kepada kepala sekolah dan tokoh agama. Semakin banyak masyarakat untuk mengerti sehingga tergerak untuk memerangi bukan saja tugas pemerintah dan pihak terkait maka menjadi tugas bagi masyarakat Jawa Barat," papar Netty pada Launching Lomba Desain Kartu Pos dengan tema "Bersama Menghapus Perdagangan Orang" di Menara Gedung Sate Bandung, Senin (23/12).

Manager Filateli PT. POS Indonesia Tata Sugiarta menyambut baik dan memberikan apresiasi dengan adanya Lomba Desain Kartu Pos ini dengan tema Mencegah Human Trafiking. 

Tata mengatakan pihaknya akan membantu dengan menyebarkan poster yang diberikan ke kantor cabang dan agen yang tersebar di seluruh Jawa Barat serta hasil karya kartu pos tersebut akan disimpan di kantor pos. "Ini dimaksudkan, dengan adanya wisata pos bagi para pelajar yang merupakan target untuk mengedukasi dan memberikan informasi," ungkapnya. 

Human trafficking, menurut Netty Heryawan, merupakan kejahatan paling parah di masyarakat dibandingkan penjualan narkoba. "Jika narkoba sudah dipakai maka secara otomatis akan habis terpakai tetapi untuk human trafiking jelas berbeda. Kalau korbannya manusia maka masih bisa diperdagangkan atau dipakai terus menerus selama korban tersebut masih hidup. Dampak sosial yang ditimbulkan bagi korban human trafiking akan berlangsung dalam jangka panjang," paparnya. 

"Maka Saya sebagai Ketua P2TP2A  yang peduli dan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk dapat mempercepat mimpi untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang human trafficking," tandasnya. 

Untuk itu, ungkap Netty, dengan adanya kerja sama dengan PT. POS Indonesia untuk membuat lomba desain kartu pos yang menampilkan gambar maupun bacaan tentang human trafficking. 

Acara dihadiri oleh Kepala Biro Humas, Protokol Dan Umum Setda Prov. Jawa Barat R. Ruddy Gandakusumah, Kadiskominfo Prov. Jawa Barat Dudi Sudradjat Abdurachim, Manager Filateli PT. POS Prov. Indonesia Tata Sugiarta, Pengurus P2TP2A Prov. Jawa  Barat, Perwakilan BEM dari Perguruan Tinggi di Bandung.***