Wagub : Potensi Laut Jawa Barat Harus Maksimal Diberdayakan

BANDUNG --- Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan, sesuai tema peringatan Hari Nusantara "Setinggi Langit Sedalam Samudera Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara Yang Tak Terhingga"  kita harus berupaya, kreatif dan inovatif untuk memberdayakan potensi Laut Jawa Barat, bukan hanya hasil laut. Ini ditegaskannya pada Peringatan Hari Nusantara Tk. Provinsi Jawa Barat, di halaman Gedung Sate, Senin (16/12).

Pada peringatan ini, Deddy Mizwar membacakan  sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo yang menyampaikan agar pembangunan bidang kelautan dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat, secara terintegrasi hindari konflik vertikal dan  horizontal.

Menurutnya, sudah saatnya perencanaan pembangunan kelautan Indonesia mengadopsi pembangunan yang berbasis ekonomi biru (blue economy).
Dengan Blue economy,  diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan sosial- ekonomi dan ekologi, sehingga pemanfaatan sumbetdaya kelaautan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut Wagub Deddy Mizwar menyerahkan  penghargaan kepada pemenang lomba dan nelayan berprestasi  diantaranya lomba masak; lomba UMKM Tingkat Provinsi; lomba Kelompok Masyarakat pengawas (Pokmaswas) bidang Pengawasan Penangkapan dan Budidaya.

Wagub juga menyerahkan  bantuan berupa Kapal Inkamina kepada 1). KUB Purug Kec. Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi; 2). KN Undang Mutiara 14 Ds. Pamalayan Kec. Cikelet Kab. Garut; 3). KUB Teripang Ds. Cikawung Gending Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya; 4).  KUB Kepiting Mas Ds. Mundu Pesisir Kec. Mundu Kab. Cirebon;
Bantuan Fish finder dan conventer kepada  KSU Mina Bahari Ds. Legok Jawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran;
Serta  penghargaan diberikan kepada kelompok Budidaya Ikan (ikan mas, lele, ikan hias, udang, rumput laut), Unit Pembenihan Rakyat,Unit Pengelola Teknis Daerah Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Singaparna Ds.Jaya Mukti, Kec. Leuwi Sari Kab. Tasikmalaya, serta  laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Ds. Pusakajaya Utara Kec. Cilembar Kabupaten Karawang.

Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Barat Jafar Ismail, menjelaskan  Potensi perikanan Jawa Barat, dengan luas laut sekitar 289.800 Km2 termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  Target penangkapan  ikan tahun 2013 sebesar  985 ribu ton sedangkan 1,1 juta ton.

Menurut Jafar Ismail Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan  bantuan kapal  pada nelayan dimaksudkan agar nelayan dapat mengekspoitasi potensi laut lebih luas dan baik.
Disamping itu kepada nelayan juga diberikan bantuan conventer  dimaksudkan untuk menghemat biaya BBM dengan beralih ke gas dapat menghemat biaya sampai 30 persen dari sebelumnya.

Jafar juga melaporkan Provinsi Jawa Barat pada Adibakti Minabahari Tingkat Nasional telah meraih juara I pada 5 kategori,  serta  telah membina kerjasama dengan Tim dari Kota Ishinomaki- Jepang lulusan SMK perikanana dan nelayan yang lulus audisi sebanyak 21 orang akan diikutsertakan magang pada kapal penangkapan ikan di Jepang selama 3 tahun rencana pemberangkatan Mei 2014.

Gubernur Luncurkan Countdown 999 Hari Jelang PON

BANDUNG --  Ketua PBPON XIX Jawa Barat, Ahmad Heryawan, meluncurkan pengingat waktu hitung mundur (count down) menuju PON XIX Jabar 2016. Peluncuran itu tepat pada 999 hari jelang PON yang dilaksanakan pada 9-21 september 2016.

"Kita memanfaatkan momen 999 hari menuju PON ini sebagai angka psikologis, agar kita membahu mempersiapkan PON, dan tekad menjadi penyelenggara terbaik," ucap Heryawan di sela-sela acara yang digelar di Gedung Sate, Sabtu (14/12/13).

Hitung mundur ini akan terus berjalan di website resmi PON: www.pon2016jabar.com. Selain itu, rencananya akan dipasang di salah satu titik di seputaran Gedung Sate. "Biar terus mengingatkan kami untuk bekerja keras mempersiapkan PON, sekaligus menginformasikan ke masyarakat bahwa PON akan digelar di Jabar," jelas Heryawan.

Acara yang digelar sederhana itu juga dihadiri  Sekda Jabar Wawan Ridwan, serta para pengurus PBPON XIX, atlet, dan tokoh masyarakat.

Peluncuran itu ditandai dengan penekanan tombol pemutaran video presentasi yang menggambarkan semangat sambut PON. Di akhir bagian video terpampang tulisan: 999 hari menuju PON, Tekad Jabar Menjadi Penyelenggara PON Terbaik.

Pada kesempatan itu juga Heryawan memotong tumpeng, yang diberikan ke atlet taekwondo dan terjun payung. “Tumpengnya saya kasih cabe yah, biar semangat,” kata Heryawan sambil menyerahkan potongan tumpeng.

Heryawan menjelaskan bahwa indikator kesuksesan PON adalah tercermin dalam 4 sukses: sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi. Sukses penyelenggaraan ditandai sebagai penyelenggara terbaik. Suskes prestasi berarti Jabar harus menjadi juara. Sukses administrasi berarti semua proses harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tidak ada pelanggaran administrasi serta perundangan.

Sedangkan sukses yang keempat, Sukses Pemberdayaan Ekonomi diharapkan PON bisa menjadi media untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat. “Jadi ini sebagai ajang promosi berbagai karya, produk, destinasi wisata, seni, dan industri Jabar,” tandas Heryawan.

Negara Butuh Politisi Idealis

JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan kedepan perlu menghadirkan politisi idealis yang berkhidmat kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Juga perlu dibangun infrastruktur politik dan perekonomian yang menjauhkan diri dari perilaku korupsi. Sistem pemerintahan yang baik harus juga mulai dibangun dengan kesungguhan dan ketulusan. Karena hingga kini kelembagaan negara masih jauh lebih dan  lebih masif dalam menjalankan sebuah kebijakan

"Kita membutuhkan generasi yang mampu menjadi kontrol sosial dalam mengawal pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena berjuang melalui institusi negara dampaknya jauh lebih masif ketimbang berjuang secara sendiri-sendiri," ungkap Heryawan. Lebih lanjut, dinyatakannya, bahwa perjuangan melalui sistem kenegaraan harus menjadi alat atau media dalam kerangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan bukan untuk menjadikan jalan memperkaya diri sendiri.

Hal itu dikatakan Heryawan saat menjadi pembicara "Dialog Politik Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdhatul Ulama (FK-GMNU)", di Aula Gedung Pengurus Besar NU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) siang. Hadir sebagai pembicara dalam dialog bertema : Struktur Kuasa dan Penguatan Politik Kerakyatan, antara lain; Agnes Sri Poerbasari (Departemen Filsafat Universitas Indonesia), MH Nurul Huda (Perhimpunan Rumah Indonesia), dan Muhammad Nurrudin (Aliansi Petani Indonesia).

Hal senada diungkapkan Agnes yang mengingatkan bahwa institusi negara adalah lembaga yang paling tepat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu harus ada keharmonisan antara masyarakat dengan institusi negara.  Jangan sampai ada warga yang merasa jauh dari jangkauan pemerintahan. "Jangan sampai ada warga yang tidak kenal dengan kepala desanya. Itu akan berdampak pada minimnya dukungan dalam menjalankan program pembangunan," ujarnya.

Lebih lanjut Agnes menjelaskan posisi negara harus kuat dalam kerangka makin tumbuhnya sebuah "civil society". Karenanya tidak mungkin ada "civil society" tanpa kehadiran negara. Sehinga keduanya harus tumbuh dalam keseimbangan yang saling menghormati. "Perlu ada kebersamaan dalam membangun sebuah negara dan bangsa.  Karenanya partisipasi warga dalam pembangunan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan warga," tandasnya.

Sementara Nurrudin menyatakan saat ini kondisi perpolitikan dan kekuasaan masih jauh dari keberpihakan kepada petani. Dimana petani seringkali mengalami situasi yang justru melemahkan dalam hal produktivitas dan strata perekonomiannya. "Masih maraknya penguasaan politik dan kekuasaan yang menjerat petani. Kebijakan dan keberpihakan seringkali hanya menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pengusaha trans nasional. Bahkan pemiskinan terhadap petani dilakukan secara struktural dan oleh kekuatan internasional," tuturnya.

Sedangkan Nurul Huda menyampaikan pentingnya kembali memahami mana yang menjadi fakta dan mana yang hanya sebatas fiksi. Demikian juga mana yang menjadi sebuah keharusan dan kenyataan. Saat ini faktanya, negara merupakan lembaga yang berisi persaingan kepentingan, politik dan kekuasaan. Pemilik modal mencengkeran elit birokrasi untuk bersama menjarah negara. "Makin terlihat saat ini kondisi yang mengerikan. Dimana si kaya makin makmur dan si miskin makin terpuruk," ungkapnya.

Wagub Jabar : Perekonomian Triwulan III 2013 Jawa Barat Kondusif

BANDUNG – .  Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar hadiri pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2013 di Ruang Bale Pasundan Kantor Perwakilan BI Wilayah IV Bandung, Kamis (12/12) malam. Pada sambutan Gubernur yang dibacakannya, Wagub mengatakan perkembangan kinerja sektor perbankan di Jawa Barat berdasarkan kajian ekonomi bahwa Jawa Barat pada triwulan III 2013, terbilang cukup kondusif dan mendukung perrumbuhan ekonomi. "Secara keseluruhan prospeknya berada dalam batas bawah kisaran 5,7 % - 6,2 %," ungkapnya. 

Deddy juga menyebutkan, Kredit modal kerja yang mencapai 25,2% year on year (yoy) sebesar Rp.236,6 triliun dengan risiko kredit non performing Loan yang relatif kecil sebesar 2,7 %. 

Perbankan syariah di Jawa Barat, menurut Wagub, memilki pangsa pasar sebesar 6,6% dari total aset perbankan Jawa Barat. "Artinya, mengalami kenaikan dari 105,6% menjadi 106,6%," tandasnya. 

Indikator tersebut, ungkap Deddy, menunjukkan capaian positif sektor ekonomi di Jawa Barat, sebagai hasil kerja keras dan kerja cerdas insan perbankan Jawa Barat. 

Lebih lanjut Deddy mengatakan, pertemuan tahunan ini sebagai salah satu wahana strategis dalam membina sinergitas antara pemerintah dan perbankan Jawa Barat guna menciptakan kondisi ekonomi yang lebih mantap, sehingga pada gilirannya dapat mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. 

Hadir pada pertemuan ini Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah VI Jabar-Banten Dian Ediana Rae, Kadin Jabar, Kepala SKPD terkait, Ketua DPRD Jabar, pemerhati dan praktisi ekonomi. Pertemuan Tahunan Perbankan (Banker Luncheon) mengangkat tema "Mengelola Stabilitas Mendorong Transformasi Perekonomian".***

DKPP Mantapkan Jabar Lumbung Pangan Nasional 2014

SUMEDANG - Dewan Ketahanan Pangan Provinsi (DKPP) Jawa Barat merancang program 2014 untuk memaksimalkan bangunan ketahanan pangan ke depan. Program juga dimaksudkan untuk memantapkan posisi Jabar sebagai lumbung pangan nasional.

Guna mencapai target tersebut, DKPP Jabar menggelar rapat koordinasi di Jatinangor, Rabu, 11 Desember 2013. Rakor dipimpin langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang sekaligus Ketua DKPP Jabar, dan diikuti para bupati/walikota sekaligus Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKD) dan jajarannya.

Heryawan menegaskan, kondisi ketahanan pangan di provinsi terpadat di Indonesia ini hingga kini masih kokoh. Jabar bahkan masih menjadi provinsi utama yang menopang ketahanan pangan nasional

"Jawa Barat masih penghasil beras tertinggi se-Indonesia. Begitu juga sebagai penghasil 40 jenis holtikultura, dan produsen terbesar ayam potong," ungkap Heryawan.

Surplus beras Jabar pada 2012 mencapai 2,22 juta ton. Data pada tahun sama, Jabar memiliki 434 Lumbung Pangan Masyarakat dengan cadangan 2,200 ton setara gabah.

Namun, Heryawan menyatakan, penerapan manajemen pangan perlu terus diperbaiki tahun demi tahun. Dicontohkan, penanganan pasca panen harus ditingkatkan. "Kita perlu memperbanyak industri pengolahan, skala menengah maupun besar," tambahnya.

Penguatan industri berbasis pertanian, ulas Ketua DKPP Jabar, memungkinkan surplus berbagai produk pangan tidak berakibat negatif --khususnya bagi kalangan petani-- karena hasil panen diserap industri pengolahan.

Sementara ketika stok produk pangan tertentu menipis, masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sebab hasil olahan tersedia cukup. "Industri pengolahan berbasis pertanian kita hingga sekarang belum cukup memadai. Ini masalah kita," papar Heryawan lagi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DKPP meminta kepada para bupati/walikota se-Jabar untuk memantapkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di masing-masing daerahnya.

Heryawan menegaskan, penganekaragaman konsumsi pangan bukan sekadar mengganti konsumsi beras ke jenis pangan lain, seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan.

"Perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa diversifikasi pangan juga urusan kesehatan. Ubi, misalnya, jauh lebih menyehatkan dibanding nasi," lanjutnya.

Usai mendengar berbagai laporan bupati/walikota dan jajaran DKPD, Heryawan mengintsruksikan agar rapat koordinasi DKPP menghasilkan rumusan program jangka menengah hingga lima tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang disusun lebih utuh. (Rony)