Kepala Dishub Jabar : Pelayanan Perhubungan Terus Ditingkatkan

Bandung, -Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat,  khususnya perkembangan infrastruktur pelayanan perhubungan belum mengalami kemajuan yang menggembirakan. Di bidang transportasi darat, misalnya, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdasarkan Pasal 203 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) merupakan tanggungjawab pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat DR. H. Dedi Taufik, MSi, saat memberi paparan dalam rapat koordinasi (Rakor) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bandung, Senin (11/2).

Rakor tersebut juga menghadirkan pakar perhubungan dari  Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir. Idwan Santoso, MSc. DIC, PhD. Rakor yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti para Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Jawa Barat, dibuka Kadis Perhubungan Jabar Dedi Taufik dan ditutup Wakil Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Supriadi.    

                Menurut Dedi Taufik, Provinsi Jawa Barat secara geografis memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528 Ha dengan garis pantai sepanjang 724,85 km dan secara administrative terbagi dalam 18 kabupaten dan sembilan kota.

                Dikatakan Dedi Taufik, seluruh program pembangunan bidang perhubungan di Jawa Barat bertujuan mendukung upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Barat, mandiri, dinamis dan sejahtera. Senafas dengan visi dan misi Pemprov  Jabar tersebut secara khusus Dishub Jabar telah menetapkan visi yakni terwujudnyta sistem transportasi Jawa Barat yang andal dan terpadu. Sedangkan misi yang telah digariskan adalah mewujudkan SDM Dishub berkualitas, mewujudkan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian transportasi  terpadu. Kemudian juga mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan, kemudian mewujudkan sistem pelayanan transportasi prima serta mewujudkan pengelolaan transportasi yang transparan dan akuntabel.

                “Hingga kini Dishub Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengoptimalkan fasilitas lalu lintas seperti rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan dan penerangan jalan umum,” tutur  Dedi Taufik.      

                Terkait pembangunan  infrastruktur bidang perhubungan di Jawa Barat, Dedi Taufik menambahkan, setidaknya ada beberapa pekerjaan besar bidang transportasi di Jawa Barat. Dikatakan, proyek tersebut yakni pembangunan shortcut jalus Kereta Api (KA) Cibungur-Tanjungrasa. Saat ini, katanya telah dilakukan proses pembebasan lahan dan telah mencapai 18.797,7 Ha. Selanjutnya, pemerintah juga akan membangun jalur Kereta Api (KA) jalur Rancaekek, Jatinangor, Tanjungsari. Kemudian juga rencana pengembangan pelabuhan Cilamaya, dan terakhir rencana pembangunan bandara internasional  Jawa Barat (BIJB).

                Sementara pakar perhubungan dari  ITB, Ir. Idwan Santoso, MSc, DIC, PhD, mengatakan,  secara historis perkembangan Jawa Barat tidak lepas dari perkembangan Jakarta sebagai outlet. Kegiatan ekonomi Jawa Barat berorientasi pada kehendak Jakarta sehingga pola pergerakan yang terbentuk berorientasi ke Jakarta.

Terkait dengan itu, kata Idwan Santoso, infrastruktur transportasi di Jawa Barat lebih berorientasi  untuk memfasilitasi pola pergerakan eksternal (ke arah outlet) .  Infrastruktur transportasi untuk memfasilitasi pergerakan internal masih sangat terbatas. Pengembangan infrastruktur transportasi ke arah selatan cenderung diabaikan.

‘Sebenarnya pola pengembangan infrastruktur transportasi yang berorientasi pada satu outlet tidak masalah sepanjang daya dukung outlet memadai. Hanya persoalan akan timbul jika daya dukug outlet sudah tidak mampu,” tandas Idwan.

Menurut Dedi, daya dukung outlet Jakarta terpicu oleh  trend traffik Jakarta-Jawa Barat yang topang oleh dua jalur Tol yakni Jalur Tol Jakarta-Cikampek, dan Jalur Tol Jagorawi (Jakarta Bogor Ciawi). Selain itu, terjadinya kencenderungan kenaikan lalu lintas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dan peningkatan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok . 18 juta peti kemas di tahun 2011 dan 16 juta Gen-Cargo  di tahun 2011.

“Apa yang terjadi jika daya dukung Jakarta sudah tidak mampu memfasilitasi pergerakan yang ada. Kinerja transportasi tergradatasi secara signifikan. Hal ini berperan dalam meningkatnya biaya logistik. Implikasinya, daya saing Jawa Barat sebagai pusat kegiatan ekonokmi menurun,” tandasnya.(Rony/kayis)