PENGGUNA NARKOBA DUA PERSEN DARI JUMLAH PENDUDUK

Masal News.

Secara nasional jumlah pengguna narkoba di Indonesia 2 persen dari jumlah penduduk."Jumlah user (pengguna) dua persen dari jumlah penduduk. Jadi kalau diantara kita ada 10 orang, dua persennya ada yang pakai narkoba. Dan kebanyakan pengguna mula-mula, macam-macam bisa dekstro, ganja, belum ke pengguna yang mahal seperti shabu, heroin,"

Demikian diungkapkan ketua Umum Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, Dede Yusuf kepada wartawan usai peringatan Hari Anti narkoba Internasional (HANI) th 2012 di halaman Gedung Sate Bandung, Sabtu.(14/7)

Dede juga menyatakan terlalu banyaknya orang yang harus direhabilitasi karena narkoba maka tempat rehabilitasi pengguna narkoba pun harus terus dikembangkan, jika tidak maka lembaga pemasyarakatan (lapas) bisa penuh oleh pengguna narkoba.
 karena itu Pemprov Jawa Barat akan menambah panti rehabilitasi narkotika dengan mendirikannya di Kabupaten Kuningan, menyusul yang sudah ada di Lido, Kabupaten Sukabumi, dan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. tuturnya.

Sementara Drs. Dani Herdiana, M.Si Ketua Panitia acara yang juga Kabid terapi dan rehabilitasi BNP Jabar kepada wartawan Masal News, mengatakan, Alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh BNN (badan Narkotika Nasional) dan semua stake holder yang peduli pada penanggulangan bahaya narkoba, meskipun ini merupakan hari-hari terakhir bagi BNP Jabar(Badan Narkotika Provinsi) tetapi kegiatan ini sungguh sangat meriah meskipun sederhana.

Sedangkan mengenai kegiatan yang telah dilakukan BNP Jabar Dani menyatakan, selama ini BNP Jabar telah banyak melakukan penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat, serta penguatan dan pemberdayaan guru dalam mencegah masuknya narkoba ke lingkungan sekolah, sedang upaya Desa siaga merupakan upaya BNP dalam memberdayakan masyarakat desa untuk mencegah beredarnya narkoba di pedesaan.

Mengenai penanganan masalah narkoba pasca dileburnya BNP Jabar Dani  mengatakan ” Meskipun organisasi ini akan bubar tetapi fungsinya akan tetap berjalan bisa di Dinas Sosial, Kesehatan,Biro Bansos atau membuat badan ad hoc baru”jelasnya.(Rony)