Akhir Pekan Ini Ada Karnaval Kemerdekaan di Bandung

BANDUNG - Sebagai puncak perayaan hari Kemerdekaan ke-72 RI secara nasional akan digelar Karnaval Kemerdekaan pada Sabtu, 26 Agustus 2017 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Karnaval ini akan menghadirkan berbagai macam kreasi seni dan budaya khas dari seluruh Provinsi di Indonesia juga kabupaten/kota di Jawa Barat.

Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan menyaksikan dan terlibat langsung dalam Karnaval Kemerdekaan ini. Karnaval akan menempuh jarak 2,2 km lebih, mulai dari Gedung Sate (Lapangan Gasibu) melalui Jalan Dago dan berakhir di Alun-Alun Kota Bandung. Namun, sebelumnya peserta karnaval akan melewati panggung di Taman Vanda (Balaikota Bandung) dimana Presiden Jokowi akan menyaksikan hingga akhir iring-iringan karnaval.

Karnaval tahun ini merupakan gelaran ketiga kalinya, setelah sebelumnya pernah digelar di Pontianak dengan tema Festival Air dan kedua di Danau Toba dengan tema Festival Danau Toba. Usai rapat persiapan terkait penyelenggaraan karnaval tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan bahwa pihaknya siap untuk menggelar karnaval tersebut. Belajar dari penyelenggran PON 2016 lalu, meskipun waktu persiapan sedikit dia yakin karnaval akan berlangsung sukses dan meriah.

“Tadi saya bersuara dengan Pak Teten (Kepala Staf Kepresidenan), meski waktunya sangat mepet, tapi di Jawa Barat ada legenda Sangkuriang kan. Insya Allah dengan legenda tersebut kita akan maju dan semangat untuk menampilkan yang terbaik," ujar Aher saat ditemui usai rapat di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (21/8/17).

Opening dan Closing Ceremony PON 2016 Jabar banyak melibatkan seniman nasional asal Jawa Barat dengan produk seni dan budaya khas Tanah Parahyangan. "Nah, dengan semangat Sangkuriang, dengan semangat kesuksesan pada pembukaan PON. Kita akan kembali menyukseskan pada Karnaval Kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ini menjadi karnaval yang lebih meriah dibanding dua karnaval sebelumnya. Tentu kan ini yang ketiga harus lebih dari yang kesatu dan yang kedua," harap Aher.

"Tentu saja keanekaragaman budaya yang ada di Jawa Barat. Gudangnya seniman ada di Jawa Barat, wajar kalau kita ingin menampilkan yang terbaik dari Jawa Barat," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI Teten Masduki berharap karnaval ini bisa menjadi daya tari bagi masyarakat atau wisatawan dari negeri bahkan luar negeri. Terlebih gelaran tahun digelar di Jawa Barat, tempat dimana banyak melahirkan seniman dan komunitas-komunitas unik dan menarik.

"Mudah-mudahan ini menjadi karnaval yang paling menarik dari seluruh karnaval 17 Agustus, karena di Bandung banyak sekali kelompok-kelompok kreatif, Jawa Barat juga," kata Kepala Staf Kepresidenan RI Teten Masduki usai rapat persiapan karnaval bersama Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, serta Walikota Bandung.

Lebih lanjut, Teten juga menjelaskan bahwa ada makna yang ingin disampaikan melalui karnaval ini. Seperti pada perayaan HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2017 lalu, karnaval ini ingin membawa pesan keberagaman dan kerja bersama.

"Saya kira pesan yang ingin disampaikan keberagaman dan kerja bersama. Karena memang Indonesia memiliki banyak potensi luar biasa, yang di luar kita dipandang akan menjadi salah satu negara di Asia yang menjadi penggerak perubahan ekonomi, dan lain sebagainya. Saya kira jangan sia-siakan potensi ini dan mari kita bekerja bersama," ajak Teten.

Teten mengaku dari segi teknis dan konten karnaval akan sangat kaya. Untuk itu, pihaknya telah menunjuk Aat Suratin, Seniman asal Jawa Barat sebagai Art Director. Menurut Teten karnaval ini bisa jadi branch mark karnaval di Indonesia. Apabila karnaval seperti ini terus-menerus dilakukan, bisa menjadi salah satu produk untuk menarik wisatawan. Seperti Jember Fashion Karnaval yang sudah lima belas tahun digelar dan sekarang sudah menjadi ajang kepariwisataan Indonesia di bidang festival.

"Jawa Barat menurut kami termasuk yang memiliki unggulan dalam banyak hal, banyak kelompok kreatif, seni, dan lain sebagainya di Jawa Barat," pungkas Teten.

Karnaval ini akan melibatkan setidaknya 43 kontingen dari berbagai unsur lintas budaya, komunitas, provinsi, kabupaten dan kota, diantaranya: Drumband Changka Panorama Secapa TNI AD, Anggota Pramuka Pembawa Bendera Merah Putih, Paskibraka pembawa bendera negara peserta Konferensi Asia Afrika, Jember Fashion Carnival, Barisan 50 pemuda dan pemudi berkostum Harmoni Nusantara, pemain Enggrang Jack Obin, rombongan Atlet Senam Indah Kota Bandung, Mojang Lenjang dan Jajaka  Gandang Priangan, rombongan Rebana Pondok Pesantren Nurul Imam, Kudu Renggong Sumedang, barisan Jaringan Kerja Sama antar-Umat Beragama (Jaka Tarub), Kerja sama Masyarakat Adat Jawa Barat, Komunitas Cosplay Bandung, serta partisipasi siswa Bandung International School (BIS) berpakaian negara masing-masing.

Walikota Bandung Ridwan Kamil juga mendukung penuh Festival yang disebutnya sebagai Karnaval Kebangsaan dengan tema Pesona Parahyangan ini. Untuk lancarnya acara tersebut, pria yang biasa disapa Kang Emil ini meminta agar masyarakat khusunya warga Kota Bandung bisa menyesuaikan aktifitasnya pada Sabtu akhir pekan ini. Karnaval akan dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga siang hari.

“Mohon (warga) menyesuaikan aktivitas dan kendaraan dijalur yang dilalui. Presiden akan berhenti di panggung Taman Vanda untuk sisanya akan melanjutkan sampai alun-alun," ucap Emil.

“Insya Allah kita dukung all out, karena ini merupakan suatu kehormatan dipilih daerah ketiga. Kita akan pastikan lancar, spektakuler, istimewa, dan pesannya sampai kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.(***)

Hadapi Pilgub dan Pilkada Jabar 6 Partai Politik Berkoalisi

Bandung,-- Dengan akan diselenggarakan perhelatan Pemilihan Gubenur/ Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang, ada enam (6) Partai Politik yang melakukan pertemuan di Hotel Horison Bandung, Senin (21/08) malam.

Pertemuan para pengurus Parpol tingkat Jabar tersebut, digagas oleh DPW PPP Jabar, yang bertujuan untuk saling menjajaki berkoalisi sekaligus menyamakan persepsi dan kesepahaman untuk Jabar yang lebih baik dan maju lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PPP Jabar Ade Munawaroh Yasin selaku juru bicara, memperkenalkan para pimpinan Parpol yang hadir, terdiri dari : Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Iwan Sulanjana; Plt Ketua DPW PAN Jabar Hasbullah, Ketua DPD Partai Gerindra Mulyadi; Wakil Ketua DPW PKB Jabar Hendra dan Ketua Bappilu Partai Hanura Jabar Budi Hermansyah.

Menurut Ade M Yasin mengatakan, semula kita rencanakan pertemuan dengan PPP, Demokrat, PAN, PKB. Namun, Alhamdulillah, pertemuan kali ini dihadiri juga Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi dan Perwakilan dari Partai Hanura, Budi Hermansyah.

Ade juga mengungkapkan, pertemuan kali ini, menandakan bahwa masih cukup mencairnya suhu politik di Jabar dalam menghadapi Pilgub Jabar 2018.
"Pertemuan ini selain untuk saling menjajaki kemungkinan berkoalisi, juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan kesepahaman untuk Jabar yang lebih baik. Kesepahaman hari ini bukan untuk menentukan calon, tetapi parpol yang merupakan ruh koalisi," kata Ade M Yasin.

Hasil pertemuan malam ini, baru sebatas secara lisan dan merupakan aspirasi di tingkat pimpinan di Jabar. Untuk itu, tentunya akan ditindak lanjuti dengan beberapa pertemuan kedepan, setelah itu, nanti baru kami laporkan kepada pimpinan masing-masing (DPP).

Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan dari DPP Parpol masing-masing, untuk berkoalasi barulah kita rancang draf kesepahaman, ujarnya.

Senada dengan Ketua DPW PPP Jabar, Ketua DPD Demokrat Iwan Sulandjana menyambut baik peluang pembentukan koalisi “Poros Tengah”. Iwan mengatakan, berhubung Partai Demokrat, PPP, PAN, PKB, tidak bisa mengusung sendiri kecuali PDIP, jadi harus koalisi.

“Alhamdulillah ada empat partai yang akan bersama-sama di Pilgub Jabar," jelasdia.

Pertemuan kali ini memang memfokuskan kepada kesepahaman dan menjalankan marwah masing-masing partai. Sementara untuk calon, diserahkan kepada masing-masing Parpol pengusung, jadi kita belum membicarakan calon, ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra, Mulyadi mengatakan, kehadiriannya dalam pertemuan ini, sebagai Ketua DPD bukan pribadi. Walaupun, kabar yang telah beredar di Media massa, PKS-Gerindra akan berkoalisi mengusung Deddy Mizwar-A.Syaikhu, itu baru sebatas lisan belum ada hitam diatas putih. Jadi prinsipnya, sebelum dinyatakan sah oleh KPU Jabar, kemungkinan berkoalisi masih terbuka, ujarnya.

Selain itu, koalisi bukan hanya sebatas untuk Pilgub semata, masih ada 16 Pilkda Serentak yang perlu kita bicarakan untuk berkualisi, tandasnya.

Pada kesempatan itu hadir dalam pertemuan tersebut beberapa anggota DPRD Jabar yang juga pengurus Parpol, diantaranya, Yusuf  Puadz, Lucky dan Pepep S.Hidayat dari PPP, Herry Darmawan dan Hasbullah (PAN). (Rony)

Demiz Minta Unpad Menjadi Pendongkrak Inovasi

JATINANGOR -- Universitas Padjadjaran (UNPAD) menerima sekitar 5900 Mahasiswa Baru (Maba) tahun ajaran 2017/2018. Upacara penerimaan dilaksanakan di Stadion Jati Padjadjaran Unpad Jatinangor, Senin (21/08/2017).

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap, UNPAD dapat terus memperkuat perannya sebagai 'agent of economic development', dan 'enterpreneural university', untuk mendongrak daya saing teknologi, produktivitas tenaga kerja, dan inovasi.

"Terkait dengan itu, apresiasi khusus saya sampaikan atas kerjasama penelitian antara UNPAD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu pengembangan Plasma Nutfah Sapi Pasundan serta Great Parent Stock Ayam Sentul dan Itik Tambon," ungkap Deddy Mizwar.

Sementara itu kata Deddy, untuk mengejar ketertinggalan jumlah pengusaha Indonesia agar mencapai 4% dari jumlah penduduknya. Deddy juga mendorong UNPAD untuk lebih fokus pada upaya hilirisasi hasil riset dan inovasi dari para dosen dan mahasiswa.

Yang terpenting, kata Deddy, yaitu memperkuat 'link and match' antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri, serta tuntutan jaman pada program-program studi vokasional, sehingga tercipta para teknopreneur muda yang dapat bersaing secara global.

"Juga penting, menghadirkan anak muda yang memiliki kemandirian untuk meninggalkan mind set 'job seeker' menjadi 'job creator," katanya.

Terlebih lagi, sambung Deddy, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan UNPAD, sudah terjalin kerja sama penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran, sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan akses terhadap pendidikan tinggi yang memadai bagi putra-putri Jawa Barat.

"Hari ini merupakan momentum yang sangat membahagiakan tentunya, tidak saja bagi Civitas Akademika UNPAD, tetapi juga bagi Pemprov Jabar, karena pada hari ini anak- anak kita, generasi penerus masa depan bangsa telah resmi menjadi mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Padjajaran," imbuhnya.

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, berterimakasih kepada masyarakat atas kepercayaannya menitipkan anak-anak daerahnya ke UNPAD.

"Semoga anak-anak UNPAD baru akan  menjadi insan abdi masyarakat, pembina Nusa bangsa," harapnya.(Rony)

Hari Jadi Ke-72 Provinsi Jabar Meriah

BANDUNG – Apel besar dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat Ke-72 yang diadakan di lapangan Gasibu Kota Bandung berlangsung meriah. Dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se-Jabar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memimpin langsung apel besar yang juga dihadiri oleh  sedikitnya 100 orang ASN perwakilan dari Pemda se-Jabar dengan mengenakan baju adat daerah masing-masing.

 

Dalam sambutannya Gubernur Aher mengucapkan terimaksih kepada seluruh jajaran ASN dari tingkat Pemprov hingga Desa yang selama ini telah bekerja mewujudkan cita-cita Jawa Barat menjadi Provinsi yang maju dan sejahtera untuk semua. Ia pun mengaku tanpa adanya dukungan dari masyarakat mustahil Jabar menjadi Provinsi termaju di Indonesia.

 

“Terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat yang telah bekerja bersama-sama mewujudkan kesejahteraan, kecerdasan dan kemajuan serta keadilan sosial di Jawa Barat,” ucap Aher.

 

Dalam menjalani roda pemerintahan, Pemprov Jabar berdasarkan data dan fakta telah mengalami perubahan yang membawa pada kondisi yang lebih baik, khususnya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Seperti naiknya Indeks Pembangunan Manusia, indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli serta angka makro pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen lebih termasuk angka partisipasi sekolah khususnya SMU/ SMK yang kini dikelola Pemprov dari 850 ribu siswa kini di angka 2 juta siswa SMU/ SMK.

 

“Tentu saja yang paling kita inginkan adalah seluruh peningkatan tersebut hadir pada angka mikro nantinya,” ujarnya.

 

Aher mengatakan, pembangunan yang telah dilakukannya berorientasi pada tiga angka mikro yang paling penting, yaitu pembangunan harus berhasil menurunkan kemiskinan, pengangguran dan pelestarian lingkungan.

 

“Alhamdulillah angka kemiskinan sudah turun dari angka 13 persen sekarang tinggal 8 persen lebih, kemudian pengangguran juga turun dari 12 persen sekarang jadi 3 persen lebih jadi ada penurunan yang signifikan dan Indeks Gini Rasio juga turun,” katanya

 

Dalam kurun waktu sembilan tahun ini pun Pemprov Jabar telah berhasil meraih 234 penghargaan tingkat nasional dan internasional.

 

“Ini merupakan prestasi yang diraih oleh seluruh pihak termasuk masyarakat, Gubernur hanya kebagian populernya saja,” ujar Aher.

 

Selain itu beberapa prestasi yang dinilai secara menyeluruh dan menggambarkan kondisi Jabar yaitu berhasilnya mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Kemudian diraihnya penghargaan dalam penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan prestasi tertinggi “A” dan dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

 

“Kalau prestasi terbaik ini bisa bertahan sampai tahun depan maka Jabar akan mendapatkan anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha. Mudah-mudahan kita minta doa dari seluruh stakeholders dan masyarakat untuk mendorong dan mengawasi terus menerus kinerja yang lebih bagus lagi,” tuturnya.

 

Dalam peringatan HUT Ke-72 Jabar yang bertemakan Jabar Kahiji, Maju dan Sejahtera Untuk Semua, Gubernur Aher juga memberikan penghargaan kepada kepada ASN yang berdedikasi tinggi dan kepada masyarakat melalui anugerah inovasi bidang lingkungan hidup, anugerah prakarsa Jabar bidang kesehatan dan anugerah pelopor pemberdayaan masyarakat. Masing-masing mendapatkan piagam penghargaan dan uang kadeudeuh.

 

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengucapkan syukur yang tak terhingga. Dalam kurun waktu 2008 sampai dengan Juli 2017, Pemprov Jawa Barat berhasil mengumpulkan 232 penghargaan Tingkat Nasional. Menurutnya, prestasi dan capaian pembangunan di Jawa Barat hingga saat ini bisa menjadi indikator keberhasilam sebuah pembangunan.

 

"Kita bersyukur sudah bisa meraih prestasi-prestasi puncak, terutama tiga penghargaan terakhir dari tiga kementerian atau badan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dan juga Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai indikator keberhasilan sebuah pemerintahan," ujar Demiz usai Apel Besar PNS Pemprov Jawa Barat dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-72 Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 di Lapangan Gasibu, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (19/8/17).

 

"Saya kira kita patut bersyukur dan bagaimana mempertahankannya dan meningkatkan yang lebih baik di sektor yang belum kita raih secara optimal," lanjutnya.

 

Namun, Demiz juga mengakui masih banyak hal yang perlu dicapai dan dibenahi di Provinsi Jawa Barat. Demiz menekankan hal tersebut untuk bidang pendidikan dan infrastruktur.

 

"Saya kira kemarin yang perlu kita perbaiki misalkan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) kemarin ada sedikit bermasalah. Tapi Alhamdulillah kita bisa atasi dan tahun depan harus lebih baik. Pendidikan sangat penting, ini urusan wajib yang harus kita penuhi buat masyarakat," ungkap Demiz.

 

Untuk itu, Demiz mengatakan pihaknya akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Pembangunan sekolah baru, Ruang Kelas Baru (RKB), serta TPP para guru dan honorer menurut Demiz harus ditingkatkan. Demiz berharap hal tersebut sudah mencapai angka ideal pada tahun depan.

 

"Bagaimanapun kita harus memperhatikan kesejahteraan guru. Supaya pendidikannya berkualitas disamping pembangunan fisik, seperti kelas dan lain sebagainya," kata Demiz.

 

Hal lainnya, Demi menekankan fokus pembangunan juga harus dilakukan di sektor infrastruktur. Terutama terkait infrastruktur yang memiliki peran signifikan dalam mendukung sektor pariwisata di Jawa Barat. Sektor pariwisata bisa menjadi sektor primadona bagi Jawa Barat, karena sektor lain seperti Minyak dan Gas Bumi, serta Kelapa Sawit yang sudah mulai turun pengaruhnya terhadap ekonomi daerah.

 

"Infrastruktur juga sangat penting, bagaimana BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat), Pelabuhan Patimban, dan beberapa ruas jalan tol. Ini sangat penting, karena ke depannya akan sangat berarti pembangunannya untuk mendukung bidang kepariwisataan," ungkap Demiz.

 

"Maka dari itu infrastrukturnya harus dikawal dengan baik. Mudah-mudahan 2018 sudah bisa beroperasi BIJB, sehingga sudah ada konektifitas dengan daerah-daerah lainnya," pungkasnya.

 

Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari ditemui di ruang rapat mengharapkan, momentum peringatan hari jadi ini bisa membawa keberkahan, rahmat dan hidayah kepada seluruh rakyat Jabar dalam mencapai visi Jabar yaitu Jabar Maju dan Sejahtera Untuk Semua.

 

Ine menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah No 26 tahun 2010 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah pembentukan delapan Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

 

“Dengan demikian peringatan Hari Jadi pada tahun 2017 ini merupakan ulang tahun ke-72 dalam hal ini masyarakat Jabar sudah ketujuh kalinya memperingati hari jadinya mengingat Perdanya baru ditetapkan pada tahun 2010,” kata Ine.

 

 

 

 

Gedung Sate Festival

Untuk acara puncak peringatan HUT Ke-72 Jabar sendiri akan digelar tanggal 29-30 September 2017 mendatang dengan tajuk Gedung Sate Festival yang dikemas dalam semarak pesta rakyat. Berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu De Syukron, tahun ini penyelenggaraan dipastikan akan lebih meriah dengan persiapan yang lebih matang.

 

Kepala Bagian Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ade Sukalsah mengatakan, gelaran tersebut saat ini tengah dalam proses persetujuan. Sementara pihaknya sudah memiliki rancangan kegiatan yang akan digelar dalam dua hari tersebut. Skema besarnya adalah menggabungkan seluruh kegiatan dari OPD-OPD di lingkungan Pemprov Jabar.

 

"Kami akan mengumpulkan kegiatan perangkat daerah, seperti produksi kopi, teh, fashion dengan Jabar Ngagaya, kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Semua kegiatan dikumpulin lebih ke sana," kata Ade.

 

Ade menuturkan, pihaknya sengaja memberikan jeda waktu hampir sebulan lebih dari hari jadi hingga ke puncak perayaan dikarenakan perlu waktu persiapan yang matang. Adapun kegiatannya yang akan padat itu di antaranya produksi sandang untuk Jabar Ngagaya, festival masak 1.000 martabak dan festival masak ikan patin tanpa bau tanah.

 

"Aspek produksi perlu waktu, jadi ya perlu kesiapan,"kata dia.

 

Selain itu Ngopi Saraosna Vol. 3 pun akan kembali digelar bersamaan dengan Gedung Sate Festival nanti. Ditambah hiburan tradisional wayang golek serta ada kejutan dari artis nasional yang masih dirahasiakan.(Rony)

 

 

 

Netty: Donor Darah Ternyata Membantu Diri Sendiri

BANDUNG - Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Semuanya pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Walau belum bisa memberikan bantuan berupa uang, barang, maupun tenaga, namun ada satu hal dari diri kita yang bisa sangat membantu orang lain. Ya, darah.

 

Pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh setiap tanggal 14 Juni, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan tak ingin ketinggalan mendonorkan darahnya di PMI Kota Bandung, Sabtu (19/08/2017). Netty baru sempat donor darah setelah tertunda karena jadwal 'tamu bulanan'-nya. Meski demikian, ia dengan tegas mengatakan bahwa haid tidak semestinya menjadi alasan mengurungkan niat untuk donor darah, hanya perlu ditunda. Disarankan, perempuan baru mendonorkan darahnya 7 hingga 10 hari setelah haid selesai.

 

"Ketika tertunda ini tidak dibarengi dengan motivasi atau event donor darah dari organisasi, akhirnya jadi terlewat jadwalnya," ungkap Netty usai mendonorkan darahnya.

 

Dari data PMI Kota Bandung, penerima penghargaan donor darah 75 kali tahun 2017, hampir 90% diantaranya adalah kaum laki-laki. Karena itu, Netty menghimbau kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya perempuan, untuk mulai membangun kesadaran pentingnya donor darah tidak hanya untuk menolong orang lain yang membutuhkan, tetapi juga demi kesehatan pribadi.

 

Menurut Netty, donor darah justru dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, karena secara kontinyu meregenerasi sel-sel darah baru.

 

"Saya meyakini bahwa donor darah itu berarti akan tumbuh sel-sel darah yang baru, ada regenerasi darah, sehingga kita akan semakin muda, lebih enerjik, dan tentu saja lebih sehat," ujar Netty.

 

"Setetes darah itu sangat bermakna bagi keberlangsungan hidup seorang manusia. Saya secara pribadi ingin menghimbau kepada seluruh warga Jabar khususnya perempuan, mari sama-sama kita hadirkan nilai kebermanfaatan kita sebagai manusia, memberikan manfaat yang luas, walaupun dengan setetes darah yang bisa kita berikan," ajaknya.(Rony)

Harris : Provinsi Jabar Kedepan Lebih Maju Lagi

BANDUNG,--  Wakil Ketua DPRD Jabar Harris Bobihoe pada peringatan HUT Jabar ke 72 ditahun 2017.Mengatakan kesempatan ini harus dijadikan momentum untuk membangun Jawa barat jauh lebih baik dan maju lagi.

Prestasi dan kemajuan  yang telah diraih oleh provinsi Jabar 10 tahun belakangan ini sudah cukup luar biasa. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kinerja pak Gubernur beserta jajarannya bersama-sama DPRD Jabar yang terus membangun dan berinovasi dalam berbagai bidang. Sehingga kemajuan provinsi Jabar saat ini sudah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya.

Semua keberhasilan dan penghargaan yang telah diterima provinsi Jabar  harus kita pertahankan. Untuk itu,  DPRD Jabar siap mendorong dan mendukung pihak Pemprov Jabar untuk meningkatkan kinerja dan SDM. Melalui kinerja yang baik dengan didukung SDM professional, tentunya kita dapat meningkatkan  APBD  terutama yang berasal dari PAD.  Dengan meningkatknya PAD, insya Allah tingkat kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Sehingga penghargaan yang jauh lebih besar lagi tentunya dapat kita terima.

Hal ini dikatakan Harris Bobihoe kepada wartawan saat ditemui diruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

“Apabila kita mampu mempertahankan penghargaan yang telah diraih saat ini, insya Allah kedepan kita akan mendapatkan penghargaan lagi yang jauh lebih besar.” ucapnya.

Lebih lanjut Harris mengatakan, sampai saat ini ada 3 sektor yang menjadi skala prioritas yaitu, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Ketiga sektor ini merupakan pendongkrak IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Untuk itu, DPRD Jabar sangat mendorong ketiga sektor ini tetap menjadi skala prioritas dalam setiap pembahasan dan penyusunan RAPBD.

Harris menjelaskan,  dampak dari alih kelola SMA/SMK ke provinsi tentunya diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Insya Allah APK Jabar dapat mengalahkan DKI dan Jatim, dalam waktu yang tidak terlalu lama. “ Kita optimis itu”, ujarnya.

Untuk sektor Kesehatan,  Dewan juga mendorong penambahan Puskesmas dan mendorong Puskesmas menjadi PONED. Hal ini sangat penting, agar masyarakat terutama yang tinggal jauh dari perkotaan tidak perlu jauh berobat ke kota, cukup dirawat di Puskesmas/Poned.  Kacuali kalo memang perlu dirujuk ke RSUD.

Selain itu, kita juga minta kepada pihak Dinkes Jabar, untuk menambah tenaga medis dan peralatan dimasing-masing Poned, agar kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dapat tertangani.

Sedangkan, untuk bidang Infrastruktur secara umum sudah cukup baik, bahkan tingkat kemantapan jalan saat ini sudah menembus angka 98% jalan-jalan provinsi sudah dalam kondisi baik.

Untuk  saat ini dan kedepan kita telah berkoordinasi dengan Kabupaten Kota untuk meningkatkan jalan-jalan dibawah wewenang Kab/kota.  Bahkan dalam beberapa kegiatan baik Hearing Dialog maupun saat Reses anggota Dewan, kita minta agar pihak Kab/kota untuk segera mengajukan proposal ke Provinsi tembusan ke DPRD Jabar, agar kita bisa menganggarkan dana untuk perbaikan infrastruktur jalan Kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Daerah.

Dengan infrastruktur yang cukup bagus tentunya dapat mendorong kelancaran perekonomian masyarakat daerah, sehingga pendapatan ekonomi masyarakat juga meningkat.

Harris juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa barat, di usia provinsi Jabar ke 72 tahun ini, tentunya masyarakat Jabar semakin dewasa dalam bertindak dengan tidak memikirikan golongan, kelompok maupun pribadi. Mari kita berpikir untuk kemajuan provinsi Jawa barat yang jauh lebih baik dan maju lagi.

Sebagai provinsi terpadat dengan jumlah penduduk sudah mencapa 48 juta jiwa tentunya, kita berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat kedepan. Untuk itu, kami dari DPRD Jabar bersama Gubernur dan jajarannya, staf ASN mengajak seluruh masyarakat Jabar untuk membangun provinsi Jabar kedepan jauh lebih baik lagi.(Rony)

Legalitas Tandatangan Wagub Jabar Disoal Dewan

Bandung,.- Keabsahan  Aspek legalitas yuridis tandatangan Wakil Gubernur Jawa Barat  Dedi Mizwar pada saat penandatanganan kesepakatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Jabar,  pada sidang paripurna DPRD Prov. Jabar yang lalu  dengan materi persetujuan bersama P2APBD yang hanya dihadiri Wakil Gubernur Jabar dipersoalkan Ketua Komisi V  DPRD jabar.

“Kesepakatan penandatanganan oleh Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar  masih menjadi persoalan karena telah keluar dari perintah UU.”

Demikian dikatakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syamsul Bachri, SH. MBA. saat menginterupsi sidang paripurna DPRD jabar dengan agenda  penetapan 4 raperda Jabar menjadi Perda Jabar pada sidang paripurna DPRD Jabar. Senin (14/8).

“UU itu selalu menyebut Gubernur dan tidak ada penjelasan dalam UU itu. Artinya ketika pasal UU itu tidak dijelaskan, maka tafsirnya harus itu tidak boleh ada tafsir lain.” Tegas Syamsul.

Dan ketika UU juga pasalnya tidak dijelaskan, itu biasanya tidak ditindak lanjuiti dengan peraturan pemerintah,  Peraturan Pemerintah itu dibuat dalam rangka membuat tafsirnya menjadi satu. Ketika peraturan pemerintah juga masih menimbulkan multi tafsir maka dapat saja dibuat peraturan menteri.  Tetapi dalam pasal itu selalu menyebut, Gubernur, Gubernur, Gubernur,  tidak ada wakil Gubernur.

Ketika surat plh itu diberikan secara keseluruhan atas tugas dan wewenang gubernur,  maka ketika terjadi kepala daerah atau gubernur yang tidak mampu melakukan tugasnya katakanlah wafat, kalau cukup dengan itu,  tidak usah wakil Gubernur menyatakan harus naik jadi gubernur karena tugas plhnya, semua bisa dilaksanakan oleh gubernur. itulah pentingnya  lex specialis bahwa Gubernur disitu berkali-kali disebut tidak ada istilahnya  wakil Gubernur harus berkuasa. Ini jadi PR kita bersama, saya tidak menyalahkan siapa-siapa tetapi konstruksi berpikir belum bisa berpikir seperti itu,  kalau ada berbeda pendapat itu normal.

“Saya waktu itu hanya minta tolong diparaf saja oleh wakil Gubernur.  kemudian disepakati harus ditandatangan,  saya menyatakan keluar (WO) karena itu menyangkut  persoalan yang sangat prinsip dan urusan yang sangat penting dalam proses ketatanegaraan.” Kata Syamsul

Samsyul menilai kesepakatan yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar tersebut  masih menjadi persoalan karena telah keluar dari perintah UU.

“Karena UU selalu menyebut Gubernur dan tidak ada penjelasan dalam UU. itu artinya ketika pasal UU itu tidak dijelaskan maka tafsirnya harus itu tidak boleh ada tafsir lain.” Tegas Syamsul.

Dan ketika UU juga pasalnya tidak dijelaskan, itu biasanya tidak ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah,  Peraturan Pemerintah itu dibuat dalam rangka mebuat tafsirnya menjadi satu. Ketika peraturan pemerintah juga masih menimbulkan multi tafsir maka dapat saja dibuat peraturan menteri.  

“Tetapi dalam pasal itu selalu menyebut, Gubernur, Gubernur, Gubernur,  tidak ada wakil Gubernur.”Tegasnya

Kemudian atas dasar surat kuasa yang ditandatangi, saya menghormati karena ada waktu yang harus pada saat itu ditandatangani. Tetapi coba kita  merujuk pada paripurna 17 April 2017. Paripurna itu dipimpin pa Irfan terkait laporan pansus IX dan X, wakil Gubernur juga yang hadir,

“Saya sudah protes, interupsi juga, saya keluar dari ruangan ini karena saya menganggap legalitas yuridisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.” Katanya.

Lebih jauh diungkapkannya. Alasannya waktu itu wakil gubernur sudah dapat surat tugas Plh, saya waktu itu tidak sampai ngotot untuk  bisa disampaikan di forum yang terhormat ini, surat mandat, surat tugas atau   surat keputusan plh dari kemendagri untuk dibacakan. Karena itu kemudian menjadi kesepakatan dan kesepahaman kawan-kawan yang kemudian saya menyatakan keluar dari ruangan ini.

Ada dua hal yang berbeda, pada saat kemarin ditandatangani yang sama dilakukan  gubernur dan wakil Gubernur harus ada surat kuasa, tetapi pada tanggal 17 April itu  tidak ada surat kuasa atau surat apapun,  saya mempertanyakan legalitas yang ada pada saat itu ditandatangi oleh wakil Gubernur apa legalitas yuridisnya.

“Ini menjadi PR Bersama dan saya belum mendapat penjelasan, supaya ini tidak menjadi persoalan yang abstrak dan tidak ada realitas bahwa persoalan ketatanegaraan ini harus dipertangungjawabkan secara hukum.”

(Rony)

Balas Balas ke Semua Teruskan Lebih lanjut